Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Kabul – Perdana Menteri Taliban di Afghanistan membela pemerintahan kelompoknya dalam pidato publik pertamanya, Sabtu (27/11), sambil menolak tekanan internasional yang menyerukan kabinet yang lebih inklusif.
Audio berdurasi setengah jam yang diputar media pemerintah itu merupakan pidato besar pertama Mullah Mohammed Hassan Akhund sejak Taliban merebut Kabul dan memerintah negara itu tiga bulan lalu.
Pengambilalihan yang dilakukan Taliban menyebabkan penghentian bantuan internasional kepada pemerintah dan pemblokiran miliaran dolar aset Afghanistan yang disimpan di luar negeri. Hal tersebut memperburuk kondisi perekonomian yang sudah hancur.
Akhund menyebut masalah pengangguran yang kian buruk dan krisis keuangan bermula sejak pemerintahan sebelumnya yang didukung Amerika Serikat (AS). Ia mengatakan, warga Afghanistan seharusnya tidak percaya pada klaim bahwa Taliban patut disalahkan.
“Negeriku, waspadalah. Mereka tersisa dari pemerintahan sebelumnya yang bersembunyi… menyebabkan kecemasa, menyesatkan masyarakat agar tidak mempercayai pemerintahnya sendiri,” ungkapnya.
Ia merujuk pada korupsi yang merajalela dalam pemerintahan yang lalu. Sebaliknya, Taliban mengklaim memberantas korupsi dan menciptakan keamanan di seantero negeri.
“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kami bekerja lembur di tiap departemen,” kata Akhund, yang menambahkan bahwa kelompoknya telah membentuk komite-komite untuk mencoba mengentaskan krisis ekonomi dan membayar gaji para pegawai pemerintahan.
Pejabat Perserikatan Bangsa-Pangsa (PBB) telah memperingatkan terjadinya krisis kemanusiaan yang menyebabkan jutaan warga Afghanistan makin terperosok dalam kemiskinan dan menghadapi kelaparan dengan meningkatnya jumlah orang yang berada di ambang krisis pangan.
Afghanistan telah dilanda salah satu kelaparan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Keruntuhan ekonomi menyebabkan banyak orang tidak mampu membeli makanan.
){kind=link}