Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Bulan Mei, merupakan momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada bulan ini benih-benih semangat memperjuangkan kemerdekaan mulai digelorakan melalui pergerakan pemuda Indonesia yang terkabung dalam salah satu organisasi yang disebut Boedi Oetomo. Organisasi ini berdiri pada 20 Mei 1908. Tidaklah mengherankan apabila setiap tahunnya tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Tujuannya adalah untuk mengenang jasa-jasa perjuangan para pemuda Indonesia.
Pada awalnya, organisasi Boedi Oetomo yang didirikan oleh Soetomo dan para mahasiswa School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) merupakan dampak dari kebijakan Politik Etis yang dicanangkan oleh Van Deventer pada masa kolonialisme Belanda. Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda memiliki tanggung jawab secara moral terhadap masyarakat pribumi yang telah membantu mereka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
Dalam perancangannya, Politik Etis memiliki tiga program utama atau trias politika yang berfokus pada irigasi (pembangunan dan prasarana pengairan), imigrasi (mengajak penduduk pribumi untuk transmigrasi), dan edukasi (membangun sarana pendidikan dan pengajaran). Dan, Boedi Oetomo adalah perwujudan dari salah satu tiga program tersebut, yaitu edukasi. Sebab, hanya program edukasi yang berdampak positif pada masyarakat pribumi.
Melalui organisasi Boedi Oetomo inilah, kebangkitan nasional atau semangat memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah semakin berkobar. Artinya, Boedi Oetomo menjadi titik awal bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Bahkan, memunculkan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang sebelumnya tak pernah terjadi.
Dengan bermodalkan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, akhirnya bangsa Indonesia mampu meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dengan demikian, kebangkitan nasional yang telah lama diperjuangkan oleh para pendahulu kita dalam bingkai persatuan, kesatuan, dan nasionalisme dengan tanpa melihat suku, etnis, agama, budaya, dan bahasa menjadi sesuatu yang urgen dipertahankan sampai kapan pun. Bahkan, wajib dikampanyekan dalam setiap kesempatan. Bukan sekadar bagi pemerintah, melainkan juga seluruh elemen bangsa dari lapisan masyarakat paling bawah hingga ke atas.
Apalagi, di era sekarang, dimana mulai bermunculan dan masuk paham-paham atau ideologi-ideologi transnasional yang kerap kali menjadikan agama sebagai kedok untuk kembali memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tidaklah mengherankan apabila keberadaannya tak jarang menuai polemik serta meresahkan khalayak ramai melalui aksi-aksinya, yaitu intoleran, ekstrem, radikal, hingga melakukan teror guna menjalankan agendanya; menggulingkan pemerintahan yang sah dengan tujuan mendirikan negara Islam (khilafah Islamiyah) versi mereka.
Seperti diketahui bersama bahwa salah satu problem yang tak kunjung usai dihadapi bangsa Indonesia, adalah marak dan masifnya gerakan kelompok intoleran, ekstremis, radikal, dan terorisme. Untuk menekan keberadaan kelompok ini, pemerintah tengah melakukan upaya pencegahan melalui Densus 88. Alih-alih patah dan bertobat, justru mereka semakin berani menunjukkan keberadaannya seolah tidak terjadi apa-apa.
Misalnya, kasus teranyar yang menjadi buah bibir beberapa waktu belakangan ini yakni 5 WNI yang menjadi fasilitator pendanaan ISIS, yang kemudian di sanksi berupa pemblokiran aset oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Kelima WNI ini menjadi bukti nyata bahwa, salah satu sumber dana yang digunakan oleh kombatan ISIS juga berasal dari Indonesia. Ini berarti, bangsa kita masih dalam kondisi tidak aman dari para kelompok pemecah belah.
Oleh karena itulah, kebangkitan nasional ini patut dijadikan spirit untuk melawan dan memberantas keberadaan kelompok-kelompok intoleran dan ekstremis ini. Walau begitu, pemerintah harus memiliki strategi dan kebijakan yang paling baik untuk memberantas hal ihwal. Pun, kerjasama kolektif dan dukungan dari pelbagai pihak juga sangat diperlukan untuk memberantas kelompok tersebut.
