Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Eks Kapuspen TNI periode 2010-2014 Laksamana Muda TNI (purn) Iskandar Sitompul, ikut mengomentari aksi penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap prajurit Kopassus TNI, di Nduga, Papua.
Iskandar Sitompul mengakui, TNI hingga kini memang seolah ragu-ragu untuk menumpas KKB di Papua, karena sejumlah alasan. Di antaranya terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal berikutnya, TNI seolah ragu memberantas KKB karena masalah regulasi yang dinilai membuat ambigu.
“Menurut kami ya itu ada masalah regulasi yang membuat ambigu, kayak ini sekarang dibilang KKB, KST dan seterusnya, seolah mereka kelompok-kelompok berbeda. Sebab kalau dari penegakan hukum, law enforcement itu kewenangan Polisi.”
“Tetapi kalau lihat di gambar, di video, semuanya mereka itu kan sudah bukan kelompok-kelompok yang biasa-biasa, mereka sudah lengkap bersenjata serbu, harusnya TNI bergerak sesuai dengan undang-undang 34 Pasal 7, nah di situ disebutkan bagaimana mengatasi terorisme separatis bersenjata dan sebagainya,” kata Iskandar Sitompul disitat AKI Pagi, Senin 17 April 2023.
Hal inilah yang dinilai perlu dilakukan, duduk bersama antara eksekutif dan legislatif di DPR untuk memberikan mandat ke TNI untuk mengambil sikap tegas pada KKB di Papua.
Andaipun ada resolusi PBB 2054 yang membuat TNI ragu-ragu, kata dia, perlu ada sikap tegas dari pemegang kepentingan di negeri ini untuk bertindak, agar tak ada lagi warga sipil dan aparat yang menjadi korban keganasan KKB.
“Memang karena di situ ada dikunci dengan ‘harus keputusan politik’. Nah ini sekarang keputusan politik yang mana? Kan kita kasihan nih kalau kita punya prajurit TNI-Polri dan juga masyarakat umum meninggal terus. Apa mau kita begini terus? Kalau ada keputusan politik akan berpengaruh pada tindakan aparat di lapangan, agar tidak ambigu lagi,” katanya.
Iskandar Sitompul juga menyoroti adanya info 6 prajurit TNI gugur, 9 disandera, dan 21 tak jelas keberadaannya usai diserang KKB ketika tengah melakukan operasi pembebasan Pilot Susi Air. Belakangan Kapuspen TNI hanya menyebut 1 orang prajurit meninggal atas nama Pratu Miftahul Arifin.
Kata Iskandar, TNI harus terbuka dan menyampaikan informasi kepada publik secara cepat. Ini dianggap penting, agar nantinya isu tersebut tak melebar ke mana-mana.
“Ya saya juga dapat info itu, ada yang bilang 6 meninggal, ada yang bilang 9 ditawan, ada yang bilang 21 kocar-kacir. Ini kan marwah TNI jadi nggak bagus. Jadi alangkah indahnya, tolonglah Kodam dan Intelijen di sana dan Mabes TNI buatlah komunikasi yang baik. Karena ada informasi yang seolah terputus,” kata Iskandar soroti serangan KKB ke TNI Sabtu 14 April 2023 lalu.
