Demokrasi dan Sikap Pragmatis Gerakan Mahasiswa

Politik praktis terlihat menggiurkan bagi banyak organisasi mahasiswa untuk dirambah sehingga kebijakan-kebijakan gerakan banyak diwarnai sikap politik


0
70 shares

Mahasiswa merupakan penggerak perubahan yang menjadi corong utama dalam pembangunan Indonesia menjadi bangsa yang berkeadilan tanpa diskriminasi, berperadaban, dan bermartabat. Sejarah pun mencatat, gerakan mahasiswa dan pemuda telah mampu mendobrak tradisi dan struktur yang hegemonik. Gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu elemen penting dalam setiap episode panjang perjalanan bangsa ini. mahasiswa selalu menjadi aktor perubahan dalam setiap momen-momen bersejarah di Indonesia. Kita mengenal para founding fathers negara kita memulai gerakan mereka dari organisasi-organisasi kampus.

Drs. M. Hatta mendirikan organisasi Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging pada tahun 1922 ketika beliau belajar di Belanda. Di tempat yang berbeda, Soekarno dan kawan – kawannya dari Technische Hoogeschool te Bandoeng (ITB) di Bandung beriniisiatif untuk mendirikan Kelompok Studi Umum (Algemeene Studi Club) sekitar tahun 1926. Selain itu banyak lagi organ-organ gerakan mahasiswa lainnya yang kesemuanya merupakan embrio awal perjuangan para intelektualis dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada periode-periode pasca kemerdekaan, kita masih ingat betul Mahasiswa menjadi pembaharu utama yang gencar mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro kerakyatan. Penggulingan Orde Lama pada tahun 1966 diprakarsai oleh gerakan masif berbagai organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) turun ke jalan untuk menyuarakan TRI-TURA (Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat).
Pada periode penggulingan Orde Baru pada tahun 1998 kita mengenal peristiwa demonstrasi besar-besaran dengan pendudukan gedung MPR/DPR. Pada periode itu, perjuangan panjang mahasiswa terjadi secara simultan dan masif di Jakarta maupun berbagai daerah sebagai puncak dari kekecewaan atas ketidakmampuan Presiden Soeharto dalam mengatasi krisis moneter yang melanda Indonesia dan penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang teramat akut dalam tubuh pemerintah, kini kita mengenal mereka dengan sebutan aktivis reformasi 1998 atau lebih populer dengan Aktivis 98.

Baca Juga:  Kenalkan Anak pada Tuntunan Sejak Dini Bukan Tuntutan yang Menggurui

Kini pada periode pasca reformasi yang memiliki banyak kekurangan. Kebebasan di berbagai sektor justru berbanding terbalik dalam segi pemanfaatan. Nilai-nilai etika berdemokrasi yang seharusnya menjadi tuntunan dan pedoman dalam menghadapi dan melangsungkan pemilihan umum (pemilu) yang merupakan puncak dari proses demokrasi telah dilupakan oleh pada elit politik bangsa ini, padahal sebagian dari mereka dulunya adalah aktivis pejuang demokrasi di era order baru.

Keadaan ini bertambah miris saat di tataran pergerakan pemuda dalam hal ini mahasiswa, terbentuk suatu sikap yang kontradiktif dari gerakan-gerakan sebelumnya. Mahasiswa kini cenderung bergeser bersikap pragmatis bahkan yang lebih drastis dengan timbulnya sikap apatis. Suara-susra perjuangan akan kebenaran sebagai kritik terhadap kebijakan terlupakan.

Para calon cerdik cendikia yang oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia, disebut sebagai intelektual organik semakin sulit diketemukan. Paradigma gerakan pun kini mengalami degradasi yang semakin merosot, yang terjadi justru adalah bertumbuh kembangnya disorientasi dengan berfikir dan bersikap politik praktis. Politik praktis terlihat menggiurkan bagi banyak organisasi pergerakan mahasiswa untuk dirambah sehingga kebijakan-kebijakan gerakan pun diwarnai bau politik kepentingan praktis. Idealisme pun dibunuh secara perlahan oleh sikap pragmatis.

Meskipun nyatanya Ranah politik praktis bukanlah tempat mahasiswa karena politik tidak mengerti kebenaran, politik hanyalah tentang menang atau kalah, maka sudah seharusnya sebagaimana yang dikatakan Yap Ki Hien bahwa pernyataan para mahasiswa itu seharusnya bukan suatu pernyataan politik, melainkan suatu pernyataan etik, guna menyelamatkam demokrasi dan kesatuan negara pasca pemilu serentak 2019, yang banyak elit politik meninggalkan etika berdemokrasi sehingga menimbulkan banyak kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Gerakan mahasiswa pun harus sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pendidikan, penelitian dan kemudian dipungkasi oleh pengabdian kepada masyarakat.

Baca Juga:  Indonesia Tanpa Radikalisme Agama

Oleh: Muhammad Izul Ridho, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuludin dan Studi Agama IAI Al-Khairat Pamekasan Madura.


Like it? Share with your friends!

0
70 shares

What's Your Reaction?

Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Wow Wow
0
Wow
Bingung Bingung
0
Bingung
Marah Marah
0
Marah
Suka Suka
0
Suka