Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. London – Pemerintah Inggris menghadapi tekanan politik yang meningkat untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel, setelah tujuh pekerja organisasi bantuan, termasuk tiga warga negara Inggris, terbunuh oleh serangan udara Israel di Gaza.
Tiga partai oposisi utama Inggris dan sejumlah anggota parlemen partai yang berkuasa pada Rabu (3/4), mengatakan bahwa Perdana Menteri seharusnya mempertimbangkan untuk menangguhkan penjualan senjata.
Partai Nasional Skotlandia (SNP) mendesak ditangguhkannya ekspor senjata ke Israel dalam sepucuk surat yang diunggah di media sosial. Langkah itu didukung oleh Liberal Demokrat, dan mengatakan bahwa parlemen seharusnya dipanggil dari libur Paskah mereka untuk mendiskusikan krisis tersebut.
Partai oposisi utama, Partai Buruh, yang menurut jajak pendapat akan menguasai pemerintahan mendatang tahun ini, mengadopsi pendekatan yang mirip, dengan mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menangguhkan penjualan senjata jika para ahli hukum berkesimpulan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional.
“Semua masyarakat Inggris bisa melihat semua adegan di Gaza, anak-anak terbaring di reruntuhan, kekhawatiran yang mendalam muncul terkait UU HAM Internasional dan untuk semua itulah, alasan-alasan bahwa saran tersebut harus dipublikasikan, dan jika ada kasus di mana hukum internasional telah dilangar, maka sepenuhnya tepat bahwa senjata-senjata serang ditanggungkan ke Israel,” kata David Lammy, Kepala Kebijakan Luar Negeri Partai Buruh.
Lammy menambahkan, “Adalah penting saat ini bahwa saran tersebut dipublikasikan supaya jelas bagi kita semua bahwa jika memang ada pelanggaran hukum internasional – dan harus saya katakan bahwa saya sangat prihatin – penjualan senjata itu ditangguhkan.”
Lammy juga menyampaikan duka citanya kepada para keluarga dari tiga staf keamanan Inggris, John Chapman, James Kirby dan James Henderson, yang tewas dalam serangan udara Israel.
Jajak pendapat yang dipublikasikan di surat kabar Inggris, Guardian, menemukan bahwa 56 persen warga Inggris menginginkan pelarangan dibandingkan dengan 17 persen yang tidak setuju. Kelompok-kelompok pro-Palestina di Inggris juga menuntut hal yang sama dalam rangkaian aksi protes mereka.
Pemerintah Inggris telah menjual senjata dan komponen militer bernilai lebih dari 570 juta pounds atau 719 juta dolar AS ke Israel sejak 2008.
Menteri Pertahanan Grant Shapps mengatakan kepada parlemen pada November bahwa ekspor pertahanan ke Israel “relatif kecil” bernilai 42 juta pounds pada 2022. Hal ini dirujuk dari data penjualan senjata pertahanan dalam satu tahun penuh yang tersedia.
Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak sampai saat ini menolak seruan untuk menangguhkan penjualan senjata ke Israel. Dia mengatakan bahwa ekspor senjata ke negara itu tetap berada di bawah peninjauan.
Dalam konflik di Gaza sebelumnya pada 2014, pemerintah Inggris mengatakan bahwa mereka akan menangguhkan ekspor sejumlah senjata ke Israel jika pertikaian berlanjut. Tetapi pada akhirnya, penjualan senjata tidak dibatasi selama konflik tersebut.
