Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Sejak jauh hari isu kenaikan BBM dan barang-barang pokok di seluruh dunia sudah banyak orang memperkirakan bakal ada tensi dari kelompok masyarakat. Dan itu betul, kita telah melihatnya dalam bulan April ini. Ada kelompok masyarakat yang tidak terima atas naiknya barang, tapi bersikap bijak. Tetapi ada satu kelompok yang memang senang dengan kondisi ini, untuk sekadar dijadikan sebagai bahan menyulut kemarahan.
Bagi kelompok ini, jika masyarakat sudah tersulut amarah, mereka bisa diarahkan untuk melabrak pemerintah, tidak percaya lagi setiap solusi yang ditawarkan pemerintah dan bahkan menentangnya secara terang-terangan. Jika sudah tidak percaya, maka kelompok ini dengan mudah menyeretnya pada tujuan akhir, yaitu menjadi bagian dari kelompok yang mempropagandakan radikalisme dan gagasan negara Islam.
Pada saat yang sama, Indonesia tengah berada di masa transisi berakhirnya pandemi menuju endemi. Dalam konteks itu, stabilitas kebangsaan merupakan sesuatu yang niscaya. Seluruh elemen masyarakat harus mematuhi setiap kebijakan pemerintah. Pemerintah harus waspada membuat kebijakan, dan masyarakat mesti kompak demi tujuan bersama, yaitu menyambut dunia baru menuju endemi dengan amanat anti-propaganda.
Menindaklanjuti hal itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa prakondisi menuju transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi. Sehingga agar proses prakondisi ini berlangsung aman, semua tahap pelonggaran harus dilakukan secara terukur, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan selalu disertai disiplin mitigasi oleh masyarakat.
“Mitigasi yang dimaksud harus dimulai dari hulu dan melibatkan semua elemen bangsa yaitu meningkatkan capaian vaksinasi dosis ke-2 dan booster secara merata ke semua wilayah, mengakselerasikan screening, testing, dan tracing. Sementara di hilir akan dilakukan peningkatan kapasitas rumah sakit, perbanyakan tenaga kesehatan, serta pengamanan ketersediaan obat-obatan,” ungkapnya, dilansir dari Liputan 6.
Penyataan Kepala BIN tersebut bukan tanpa dasar. Mitigasi dari hulu hingga hilir merupakan kiat mengawal pandemi jadi endemi, dan mengawal masyarakat pada dunia baru tanpa virus dan, tentu saja, tanpa propaganda yang menyertainya. Selama ini, propaganda anti-NKRI selalu menyudutkan pemerintah dari segala sisi. Kebijakan yang dituduh gagal menyejahterakan masyarakat, hingga rezim pemerintah yang dianggap tidak berjaya karena tidak menegakkan khilafah.
Ada yang dua amanat yang bisa dipahami dari gagasan Kepala BIN tentang transisi pandemi menuju endemi. Pertama, menciptakan kondusivitas masyarakat dari provokasi. Fokus seluruh elemen bangsa hari ini ialah pemulihan ekonomi, sehingga kenaikan BBM dan bahan pokok merupakan hal yang lumrah. Selanjutnya ialah fokus memasuki dunia baru yang bebas dari virus, baik virus biologis yakni Corona maupun virus ideologis yakni spirit penegakan khilafah.
Kedua, menjaga keutuhan bangsa dari himpitan narasi-narasi negatif yang menyertai. Proses transisi pandemi menuju endemi pasti berimplikasi pada kebijakan-kebijakan fundamental yang oleh sebagian pihak berpotensi dipolitisasi dengan narasi negatif yang mencederai NKRI itu sendiri. Pada saat negara harus berbenah menuju dunia baru, tidak jarang tuduhan untuk pemerintah menguat dan propaganda dimainkan untuk melunturkan kepercayaan masyarakat.
Dua amanat tersebut sangat penting untuk langkah Indonesia ke depan. Bangsa ini harus segera bebas dari jeratan pandemi, dan pada saat yang sama juga harus bebas dari jeratan propaganda negara Islam. Hal itulah yang melatarbelakangi Harakatuna untuk menjadikan kiat mengawal pandemi menjadi endemi yang digagas oleh Kepala BIN, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan sebagai fokus di bulan April 2022. Mari beradaptasi dengan dunia baru; menuju endemi dan amanat anti-propaganda.
