Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri untuk terus meningkatkan teknologi untuk mengamankan negara. Sebab, ancaman terorisme dan radikalisme masih menjadi tantangan yang serius bagi Polri.
“Saya perlu menegaskan terorisme dan radikalisme masih berpotensi menjadi tantangan yang serius. Perkembangan teknologi informasi juga mendukung kejahatan di ruang-ruang siber,” kata Jokowi saat peringatan HUT ke-73 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan mengenai penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian. Hal itu dinilai dapat mengancam kerukunan dan persatuan bangsa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Polri harus bertindak profesional, akuntabel dan bersinergi dengan lembaga lain.
“Hal ini membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri. Kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkotika, dan human trafficking (perdagangan manusia) membutuhkan penanganan profesional, begitu juga tindak pidana korupsi, illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal logging (pembalakan liar) semua harus diberantas untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga negara,” ungkap Presiden.
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mempunyai agenda-agenda yang sangat besar seperti Asian Games, Asian Para Games, annual meeting IMF-World Bank pada 2018, Pilkada Serentak 2019 dan Pemilu Serentak 2019. Jokowi bersyukur seluruh agenda tersebut berjalan lancar.
“Alhamdulillah semua berjalan aman, semua berjalan sangat sukses. Ini semua berkat kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar dia.
Jokowi juga menilai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama bulan puasa, mudik Lebaran, Idulfitri hingga Natal. Bencana dengan cepat ditangani di tengah tantangan yang berat.
“Sekali lagi ini karena kerja sama Polri dan TNI yang sinergis, untuk saya ucapkan terima kasih namun kita tidak boleh berpuas diri,” ungkap Presiden.
Jokowi meminta agar Polri mewaspadai segala bentuk kejahatan mengingat tantangan ke depan semakin kompleks. Kejahatan konvensional yang terus meresahkan masyarakat harus terus menjadikan perhatian.
“Kejahatan lintas negara seperti kejahatan terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan siber (juga) jangan sampai terjadi di negara kita,” tegas Kepala Negara.
Jenis kejahatan lain adalah konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa yang anarkis harus terus diantisipasi. Tak hanya itu, lanjut Jokowi, kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal fishing, illegal logging, dan tindak pidana korupsi juga harus dicegah dan diberantas.
“Dan di dalam menjalankan tugasnya, Polri harus terus meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi,” ujar dia.
Presiden ketujuh RI itu pun mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Polri. Hal itu membuktikan reformasi birokrasi di tubuh Polri meningkat.
“Saya menghargai banyak zona integritas dibangun Polri. Saya menghargai tingkat kepercaayan publik kepada polri semakin meningkat namun itu tidak cukup karena tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, profesionalitas dan prestasi Polri harus terus ditingkatkan,” pungkas dia.
