Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Yogyakarta – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, akhirnya kembali ke Tanah Air. Bahkan begitu, polemik kepulangan Rizieq Shihab sudah berjejar menghiasi atmosfer sosio-politik Indonesia sejak dua tahun terakhir. Isu kepulangan Rizieq Shihab berhembus berkali-kali sejak tokoh sentral FPI itu ‘menetap’ di Arab Saudi tiga tahun lalu.
Pengamat Islam politik, Said Muhammad, menjelaskan bahwa hadirnya kembali Rizieq Shihab di Indonesia menjadi semacam ujian demokrasi. Bahkan, kata Said, fenomena Habib Rizieq di Indonesia selain memang membangkitkan geliat demokrasi, juga di sisi lain menjadi ancaman bagi demokrasi.
“Meliat riak-riak di pusat dan daerah beberapa waktu terakhir memang mengindikasikan ada semacam gerakan massa yang sekalaigus menjadi ujian demokrasi kita. Tetapi, dalam konteks nation state, ketika ada gagasan yang membahayakan negara, pemerintah memang harus melakukan tindakan terukur, baik secara hukum atau security state,” ungkap Said dalam webinar bertajuk “Membaca Kepulangan Rizieq Shihab: Ancaman Demokrasi dan Menguatnya Intoleransi?” yang digelar Himpunan Ativis Milenial Indonesia pada Senin (21/12).
Disebutkan Said, Habib Rizieq sejak awal memang terjerat kasus hukum sebelum kepergiannya ke Arab Saudi. Fakta ini kemudian seolah memunculkan narasi diskriminasi ulama yang terus digelorakan oleh kelompok pengikutnya.
“Tetapi dari awal kita melihat pihak kepolisian seperti tidak mau mengambil risiko karena ada indikasi menguatnya parlemen jalanan dan tekanan massa. Bahkan di derah dan pusat kita melihat ada arogansi massa pendukung yang berimbas pada gesekan dan polarisasi publik,” ungkap peneliti Institute for Southeast Asian Islam ini.
“Sebenarnya bila dilihat seksama, massa pendukung habib Rizieq memang bisa dibilang secara ideologis lahir dari kalangan akar rumput, tetapi di sisi lain, ada indikasi bahwa massa Rizieq ditunggangi aktor politik intelektual, kaum elitis-borjuis, yang bisa saja lahir karena beda posisi politik dengan pemerintah,” lanjut dia.
Selain itu, bagi Said, Rizieq Shihab juga memiliki political effect yang terlihat dari dinamika sebelum dan paska kepulangannya dari Arab Saudi. Termasuk jargon revolusi akhlak yang diusarakan FPI terlihat lebih sebagai bahasa politik.
“Bahasa akhlak itu sebenarnya punya tendensi politik, sebagai counter wacana terhadap revolusi mentalnya Jokowi. Revolusi mental dianggap punya irisan dengan komunis-ateis. Revolusi akhlak itu sebenarnya untuk mencari simpti masyarakat saja. Bahkan, yang lebih relevan berbicara soal revolusi akhlak adalah kalangan ormas tradisional. NU, Muhammadiyah, dan Persis bahkan sudah melakukan itu melalui lembaga keagamaan mereka yang mengakar hingga pelosok desa,” kata dia.
Meski begitu, menurut Said, publik harus mencari jalan tengah untuk mengisi perbedaan pandangan berdasarkan prisnip Kebhinekaan. Habib Rizieq sebagai tokoh agama, retorikanya tidak bisa dikalahkan oleh tokoh politik.
“Kita butuh tokoh agama yang kharismatik, yang punya massa, memberi wacana yang bias mencounter gagasan Islam anti kemanusiaan. Bagaimanapun, di tengah situasi Pandemi Covid-19, kita juga perlu mengokohkan imunitas kebangsaan kita melalui Bhinneka dan Pancasila,” pungkas Said.
Untuk diketahui, Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menggelar kegiatan seminar online melalui zoom meeting. Diskusi ini dipandu oleh dua narasumber, yakni Said Muhammad, dan Faisal Riza. Hadir dalam diskusi ini ratusan peserta yang notabene berasal dari kalangan milenial, mahasiswa, dan pelajar.
