Harakatuna.com – Menguatnya keterlibatan militer dalam berbagai urusan sipil pada era pemerintahan Prabowo Subianto tidak cukup dijelaskan sebagai strategi pertahanan atau konsolidasi politik. Dalam perspektif psikologi politik, kecenderungan tersebut juga dapat dibaca sebagai manifestasi maladaptive nostalgia, yaitu kerinduan berlebihan terhadap masa lalu hingga memengaruhi arah kebijakan publik.
Maladaptive nostalgia berbeda dengan nostalgia yang sehat. Jika nostalgia menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi masa depan, maka maladaptive nostalgia menjadikan masa lalu sebagai satu-satunya model ideal sehingga masa kini selalu dipandang lebih buruk dan harus dikembalikan kepada pola lama.
Sebagai mantan perwira TNI yang dibentuk pada era Orde Baru, Prabowo tumbuh dalam sistem yang menempatkan militer sebagai pusat stabilitas politik dan pembangunan nasional. Pengalaman tersebut membentuk memori politik bahwa negara yang kuat identik dengan kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan militeristik.
Ada gejala rosy retrospection, yakni bias kognitif yang membuat seseorang lebih mudah mengingat keberhasilan masa lalu daripada kegagalannya. Orde Baru lebih dikenang sebagai era stabilitas politik, swasembada pangan dan pembangunan di seluruh pelosok nusantara.
Bias kognitif tersebut kemudian berkembang menjadi politik restorasi, yaitu dorongan untuk menghidupkan kembali pola hubungan negara dan militer seperti pada masa lampau. Berbagai kebijakan, mulai dari penguatan Komponen Cadangan, pembekalan kabinet bernuansa militer di Magelang, pembekalan ala militer bagi calon manager Koperasi Desa Merah Putih hingga perluasan peran TNI dalam berbagai sektor sipil, dapat dibaca sebagai ekspresi dari orientasi tersebut.
Nostalgia yang maladaptif sering berfungsi sebagai coping mechanism ketika seseorang merasa tidak nyaman menghadapi realitas baru. Realitas tersebut berupa kompleksitas demokrasi, birokrasi sipil yang lamban, dan dinamika politik yang cair dipersepsikan sebagai kekacauan yang perlu dijawab melalui model disiplin dan komando militer yang pernah dikenal pada masa lalu.
Sejarah menunjukkan bahwa romantisasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Di balik stabilitas politik, Orde Baru juga meninggalkan warisan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), ketimpangan ekonomi, pembungkaman kebebasan pers, penyalahgunaan Dwifungsi ABRI, serta tata kelola ekonomi yang rapuh hingga berujung pada krisis moneter 1998. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa pemiliteran ruang-ruang sipil tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tangguh menghadapi krisis.
Sebagai antitesis terhadap pemiliteran sipil, Indonesia sesungguhnya telah memiliki doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang kemudian berkembang menjadi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Berakar dari strategi perang gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman, doktrin ini menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan, sementara rakyat, sumber daya nasional, dan seluruh wilayah menjadi kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan semesta.
Esensi Hankamrata bukanlah membawa militer masuk ke ranah sipil, melainkan membangun sinergi antara pertahanan militer dan ketahanan sipil sesuai fungsi masing-masing. Pertahanan semesta memperkuat kapasitas warga melalui bela negara, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, literasi digital, ketahanan ekonomi, dan kesiapsiagaan nasional tanpa mengaburkan batas profesional antara institusi militer dan sipil.
Dari perspektif demokrasi, pemiliteran sipil justru berpotensi mengaburkan semangat Sishankamrata dan melemahkan prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu capaian Reformasi 1998. Kekuatan pertahanan nasional tidak ditentukan oleh luasnya ruang sipil yang diisi militer, melainkan oleh kemampuan negara mengonsolidasikan seluruh potensi bangsa dalam kerangka demokrasi, sehingga TNI tetap profesional sebagai alat pertahanan negara dan masyarakat sipil berkembang sebagai kekuatan strategis nasional.
Karena itu, pemiliteran sipil di era Prabowo dapat dipahami sebagai pertemuan antara pengalaman psikologis pemimpin dan kepentingan politik negara. Namun pelajaran sejarah Orde Baru dan doktrin Hankamrata sama-sama menunjukkan bahwa pertahanan nasional yang kuat tidak dibangun melalui militerisasi ranah-ranah sipil, melainkan melalui negara yang demokratis, tata kelola yang bersih, institusi sipil yang efektif, serta kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam menghadapi ancaman masa depan.
Leave a Comment