Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah modus aliran uang untuk pendanaan jaringan terorisme. PPATK menyebut pendanaan jaringan teroris dilakukan secara bertahap.
Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah awalnya mengatakan pelaku terorisme mengumpulkan dana melalui sponsor pribadi. Dia mengatakan ada juga pelaku terorisme yang mengumpulkan donasi melalui ormas hingga bisnis.
“Pada tahap pengumpulan dana, berupa sponsor pribadi (terrorist financier/fundraiser), penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas, dan usaha bisnis yang sah,” kata Natsir dalam keterangan pers tertulis, Rabu (14/6/2023).
Natsir mengatakan dana yang diterima itu dipindah melalui penyedia jasa keuangan dan menggunakan metode pembayaran baru. Dana itu, kata Natsir, dipakai pelaku teroris untuk membeli senjata, peledak, hingga pergi ke lokasi aksi terorisme.
“Pada tahap penggunaan dana, berupa pembelian senjata dan bahan peledak, pelatihan pembuatan senjata dan bahan peledak, pelatihan penggunaan senjata dan bahan peledak, dan biaya perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme,” ujarnya.
“Profil pelaku pendanaan terorisme yang berisiko adalah pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, dan pedagang. Wilayah berisiko pendanaan terorisme, wilayah berisiko tinggi wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wilayah beresiko menengah Sulawesi Tengah, Papua, Banten dan Papua Barat,” sambungnya.
Teranyar, kata Natsir, kelompok teroris mencari jalur alternatif baru untuk pendanaan terorisme. Kelompok terorisme menggunakan cara yang sulit dideteksi seperti aset virtual, pinjam online hingga dari Kelompok Kriminal Bersenjata.
“Kondisi perkembangan teknologi saat ini, ditambah dengan semakin digalakkannya upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT, menyebabkan kelompok teroris terus mencari jalur alternatif baru untuk mengupayakan pendanaan terorisme dengan cara-cara yang cenderung sulit untuk dideteksi dan dilacak, antara lain pendanaan yang menggunakan atau menyalahgunakan korporasi/badan hukum, obat-obatan terlarang, aset virtual, pinjaman online, aktivitas kelompok kriminal bersenjata di dalam negeri,” ujarnya.
