Harakatuna.com. Poso – Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi mengarah pada terorisme. Hal ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Poso, Abdul Kahar Latjare, dalam sebuah pernyataan di Poso, Rabu (12/2/2025).
Menurut Abdul Kahar, ekstremisme berbasis kekerasan merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam serta penerapan strategi yang tepat dalam mengatasi ancaman tersebut.
Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Poso adalah melalui sosialisasi terkait Peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dan memastikan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan terorisme di tingkat daerah.
Abdul Kahar menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Poso berkomitmen untuk mendorong implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) yang tidak hanya fokus pada aspek pencegahan, tetapi juga mencakup upaya deradikalisasi bagi individu yang terpapar paham radikal. Program-program sosial dan edukasi yang menekankan pentingnya toleransi, keberagaman, dan perdamaian akan terus menjadi prioritas utama.
“Program-program sosial dan edukasi yang mendorong penguatan toleransi, keberagaman, dan perdamaian akan terus menjadi prioritas, agar Poso tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan penuh semangat kebersamaan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berperan dalam pencegahan radikalisasi. Menurutnya, terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Setiap lapisan masyarakat, kata Abdul Kahar, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih toleran.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Poso berharap dapat terus menjaga keamanan, kedamaian, dan keharmonisan di daerahnya, serta mencegah potensi ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
