Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengangkat tema besar Mengokohkan Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga mengidentifikasi faktor utama timbulnya radikalisme.
Hal ini dipaparkan oleh Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat memberi arahan dalam Sidang Komisi Rekomendasi, Jumat (24/11) di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Lombok Barat.
Menurut Gus Yahya, kelompok radikal semakin gencar mencari celah dalam melakukan propaganda. Keponakan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) mengidentifikasi sejumlah faktor mendasar sehingga radikalisme terus terjadi di berbagai belahan dunia.
Pertama menutur Gus Yahya, problem penyelenggaraan negara menjadi amunisi bagi kelompok radikal untuk mendoktrin masyarakat bahwa karena sebab tersebut, negara mengalami kegagalan sehingga perlu diubah ke dalam sistem baru.
“Maka kemudian mereka menawarkan khilafah, daulah Islamiyah sebagai solusi,” ujar Gus Yahya.
Kedua, sambung putra KH M. Cholil Bisri ini, upaya menyodorkan stigma bahwa tatanan sosial sebuah negara mengalami kerusakan disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketidakadilan. Propaganda ini untuk lebih meyakinkan masyarakat, harus ada perubahan tatanan sosial dengan maksud mengganti sistem negara seperti yang mereka inginkan.
Ketiga, menurut Gus Yahya, kelompok radikal juga melakukan propaganda yang menyatakan bahwa negara ini adalah busuk. Selanjutnya mereka mencari sejumlah indikator kebusukan negara yang dimaksud.
“Misal negara ini korup dikarenakan sistem yang dijalankan sekarang sehingga perlu diganti. Ini kebusukan sebuah negara yang menjadi amunisi propaganda mereka. Maka korupsi harus dihilangkan, dicegah, dan dilawan,” tegasnya.
Dia juga sering melihat upaya propaganda radikal di berbagai kanal media khususnya di dunia maya. Kelompok radikal selalu menghadirkan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis sebagai alat pembenaran gerakannya.
“Seolah gerakan yang mereka lakukan dibenarkan secara agama. Jadi, penting bagi kita untuk memahami dalil-dalil agama dan akar persoalan radikalisme itu sendiri,” terang Gus Yahya.
Sidang yang dipimpin oleh Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi ini dihadiri oleh para pengurus PWNU dari seluruh Indonesia. Juga hadir Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy, Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif NU KH Arifin Junaidi, dan Ketua PP Fatayat NU Anggia Ermarini.
Dalam Sidang Komisi Rekomendasi ini, Munas NU membahas enam pokok persoalan bangsa dan negara. Pertama, ekonomi dan kesejahteraan. Kedua, penanggulangan radikalisme. Ketiga, sosial dan kesehatan. Keempat, pendidikan. Kelima, politik dalam negeri dan internasional, dan keenam, perdamaian timur tengah. (Fathoni)
NU Online
