Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyerukan pentingnya peningkatan kerja sama antara negara-negara Asia dn Eropa di bidang penanggulangan terorisme, perang melawan perdagangan narkoba dan penanganan penangkapan ikan ilegal.
“Dalam melawan terorisme dan radikalisasi, juga penting bagi semua anggota ASEM untuk tingkatkan kerja sama dalam menyebarkan nilai nilai toleransi dan moderasi,” kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Asia dan Eropa (ASEM) ke-13 di Nay Pyi Taw, Senin (20/11).
Kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme yang perlu ditingkatkan antara lain dengan pertukaran intelejen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, tukar pengalaman mengenai legislasi serta program deradikalisasi.
Adapun terkait perang memberantas perdagangan narkoba, Retno mengingatkan bahwa perdagangan narkoba bisa menyebabkan ketidakstabilan kawasan. Karena itu kerja sama antar negara asal, transit dan tujuan narkoba sangat dibutuhkan.
“Indonesia tidak akan membiarkan negaranya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba,” kata Retno dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 21 menteri negara Asia, 30 menteri negara Eropa, Uni Eropa, dan Sekretariat ASEAN itu.
Sebagai negara kelautan, Menlu RI menegaskan pentingnya untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal (Illegal, unreported and unregulated/ IUU) Fishing. Retno menegaskan bahwa kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat IUU Fishing sangat besar, karena itu dia mengajak negara-negara anggota ASEM untuk mengatasi IUU Fishing.
Indonesia juga memandang kontribusi nyata ASEM yang beranggotakan 53 negara dan organisasi di kedua kawasan, sangat penting untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua sisi pada mata uang yang sama. Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan berkelanjutan dan tanpa pembangunan perdamaian dapat terancam,” kata Retno.
Dalam pertemuan bertema “Strengthening Partnership for Peace and Sustainable Development” itu, Retno juga mengecam tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia melalui resolusi perlemennya beberapa bulan lalu.
Menurutnya, kampanye negatif yang digaungkan Uni Eropa itu berdampak tidak saja kepada citra negara-negara produsen kepala sawit, tapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sekitar 17 juta orang yang bergantung pada produksi kelapa sawit di Indonesia.
“Terdapat keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga produk kelapa sawit harus diberikan keadilan di pasar Uni Eropa,” katanya menambahkan.
Di akhir pernyataan pada sesi pleno, Retno menekankan pentingnya berbagai konflik dan krisis dapat segera di selesaikan, dalam menjaga perdamaian kawasan masing-masing. Dalam kaitan ini, Retno kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung penyelesaian masalah di Rakhine State, Myanmar.
Krisis di Rakhine pun menjadi salah satu fokus yang dibicarakan Retno bersama 10 negara seperti Jerman, Perancis, Irlandia, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, Bangladesh, Swedia, Norway, dan Uni Eropa dalam pertemuan bilateral di sela KTM ASEM tersebut.
Myanmar terus menjadi sorotan internasional terutama setelah krisis kemanusiaan di Rakhine kembali memburuk sejak akhir Agustus lalu, hingga menimbulkan eksodus ratusan ribu Rohingya ke perbatasan terutama Bangladesh.
Krisis tersebut sebelumnya dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus lalu. Sejak itu, kekerasan sistematis seperti penyiksaan oleh aparat keamanan Myanmar dilaporkan kerap terjadi dan menyasar Rohingya.
Sebagai tuan rumah, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, turut hadir dalam pertemuan tersebut dengan tetap tak banyak bicara soal krisis yang tengah menimpa warga negaranya tersebut. (nat)
