Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Meskipun penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam terorisme dan ekstremisme kekerasan mengalami peningkatan perhatian sejak deklarasi Negara Islam yang diproklamasikan sendiri pada tahun 2014 silam, tetapi kajiannya didominasi oleh studi kasus dari Barat. Karenanya, literatur dan debat kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam terorisme di sebagian wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara tetap terbatas. Indonesia dan Pakistan, misalnya.
Di Indonesia dan Pakistan, perspektif androsentris dan perempuan sebagai minoritas dalam jumlah di dalam kelompok teroris Islam menyumbang terhadap persepsi partisipasi perempuan sebagai sesuatu yang aneh, bukan norma. Tulisan ini membahas bagaimana asumsi gender terkait maskulinitas dan feminitas mempengaruhi perekrutan, peran, dan motivasi perempuan dalam terorisme.
Tujuannya adalah untuk menentang asumsi gender dan menantang konsep stereotipe femininitas dan maskulinitas selama konflik melalui studi kasus dari lanskap teroris di Indonesia dan Pakistan. Kelompok teroris Islam di Indonesia dan Pakistan semakin merekrut perempuan dalam berbagai kapasitas. Berbagai studi menetapkan pentingnya perempuan dalam mencegah dan kontra-ekstremisme kekerasan dalam konteks Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Namun, mereka dimarginalkan dalam program-program tersebut. Dalam hal ini, asumsi gender dari negara dan pembuat kebijakan terus meremehkan kemampuan perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam terorisme, menghambat efektivitas program kontra-ekstremisme dan menghambat implementasi kebijakan holistik yang mencakup perempuan sebagai pelaku kekerasan dan non-kekerasan.
Dengan memeriksa kasus Indonesia dan Pakistan, tulisan ini melampaui perspektif statis perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, dan menuju promosi respons kebijakan yang inklusif gender dan peningkatan efektivitas program yang ada.
Terorisme di Indonesia
Indonesia menghadapi ancaman dari kelompok ekstremis Islam, yang asal-usulnya dapat ditelusuri ke Darul Islam, sebuah gerakan pemberontak yang berusaha menerapkan hukum Islam dan akhirnya menyebabkan terbentuknya Jama’ah Islamiyah (JI) pada tahun 1993.
Selama masa kebangkitan Al-Qaeda, JI merupakan kelompok teroris yang paling signifikan di Indonesia dan bertanggung jawab atas ledakan bom Bali 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Sebuah kelompok pecahan dari JI terus melakukan kekerasan hingga pemimpin kelompok tersebut, Noordin Muhammad Top, tewas pada tahun 2009.
Pada tahun 2011, otoritas Indonesia menetapkan bahwa JI sebagian besar telah berhasil dikalahkan, karena segmen penting keanggotaannya entah terbunuh atau dipenjarakan. Pada tahun 2014, beberapa anggota JI, termasuk Aman Abdurrahman dan empat pendukungnya, berusaha untuk menyatukan semua organisasi pro-ISIS di negara tersebut dan membentuk Jama’ah Ansharud Daulah (JAD).
AD mewakili kelompok paling kekerasan di negara tersebut, karena saat ini berpasangan dengan jaringan-jaringan kecil lainnya yang terkait dengan ISIS.
Terorisme di Pakistan
Ancaman teroris Islamis di Pakistan saat ini dan hubungannya dengan Al-Qaeda dan Taliban, bermula dari perang Soviet-Afganistan dan jihad Afganistan. Terbentuk pada tahun 2007, Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), telah menjadi salah satu kelompok ancaman utama yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan Taliban Afghanistan.
Kelompok teroris sektarian seperti Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) dan kelompok yang menganjurkan pemisahan Jammu & Kashmir yang dikelola India dari India seperti Lashkar-e-Taiba (LeT, sekarang Jamaat-ud-Dawa) juga terlibat dalam kekerasan.
Kelompok teroris lain yang kuat secara operasional termasuk faksi pecahan TTP, Jamaat-ul-Ahrar (JuA), dan Lashkar-e-Jhangvi Al-Alami (LeJ-A) yang terkait dengan ISIS. Selain itu, sel-sel ISIS independen dan jaringan yang terlibat dalam rekrutmen dan perencanaan serangan juga dilaporkan sejak munculnya ISIS pada tahun 2014.
Di Indonesia dan Pakistan, banyak dari kelompok teroris lokal ini, terlepas dari afiliasi mereka dengan Al-Qaeda atau ISIS, telah mencari penciptaan ‘Negara Islam’ atau pemberlakuan ‘Syariah’ (hukum Islam). Di masa lalu, kelompok-kelompok ini lebih mengandalkan ikatan tradisional, seperti hubungan kekerabatan, dan jaringan fisik untuk merekrut anggota baru.
Gelombang terorisme internasional saat ini secara umum ditandai oleh rekrutmen online, sedangkan kelompok-kelompok lokal menggabungkan metode rekrutmen lama dengan manipulasi domain online. Oleh karena itu, di kedua negara tersebut, radikalisasi melalui media sosial telah mengurangi hambatan masuk ke dalam organisasi-organisasi ini.
Penting untuk membedakan antara penyebab radikalisasi (media sosial, jaringan fisik) dan motivasi radikalisasi (latar belakang sosio-ekonomi, pengalaman pribadi, keyakinan agama, dan faktor politik). Setiap kelompok ini berusaha merekrut perempuan dalam kapasitas yang berbeda, namun agensi keamanan dan pembuat kebijakan terus menggunakan pendekatan androsentris untuk menanggapi ancaman tersebut.
Maskulinitas dan Feminitas dalam Ekstremisme
Konsepsi gender secara umum sangat bersifat kontekstual. Dalam hal ini, maskulinitas dan femininitas bukanlah hal yang mutlak, tetapi bervariasi antara budaya, masyarakat, dan waktu. Namun, selama periode kekerasan politik dan konflik, peran khusus bagi pria dan wanita dapat diamati.
Dalam studi tentang kekerasan politik, maskulinitas sangat terkait dengan militerisasi dan kekerasan, sementara bergantung pada konstruksi femininitas yang tidak kekerasan: mendukung dan melengkapi. Dengan demikian, pria secara luas terlibat sebagai pejuang dan pelindung wanita dan anak-anak, sementara wanita mengambil peran sebagai ‘istri pahlawan’, ‘ibu pengorbanan’, dan ‘istri yang penyayang’.
Femininitas selama konflik bersifat mendukung dan melengkapi, di mana wanita diklasifikasikan sebagai korban daripada penggerak. Mereka tidak secara tradisional dilihat sebagai pelaku kekerasan dan malah harus dilindungi oleh pria yang gentleman dan secara alami berorientasi kekerasan. Di sini, femininitas juga sangat berkaitan dengan kemampuan biologis wanita untuk melahirkan, menyiratkan bahwa mereka secara luas memberi kehidupan daripada merenggutnya.
Narasi tentang peran maskulin dan feminin ditentukan oleh patriarki, hiper-maskulinitas, dan budaya misogini dalam organisasi ekstremis kekerasan. Hal ini juga terlihat dalam struktur kelompok teroris Islam di Indonesia dan Pakistan: laki-laki sebagian besar menjadi mayoritas yang dimobilisasi untuk bertempur.
Penting untuk dicatat bahwa makalah ini tidak akan membongkar gagasan tentang maskulinitas dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi radikalisasi pria dalam kelompok teroris. Karena asumsi gender baik maskulinitas maupun femininitas saling bergantung, satu memperkuat yang lain.
Dengan demikian, menjelaskan peran dan harapan umum dari pria dalam kelompok-kelompok ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang peran wanita dan proses radikalisasi.
Dalam konteks terorisme Islamis, peran pria mencakup partisipasi dalam jihad kekerasan untuk membela ideologi atau tujuan organisasi mereka, sementara peran wanita adalah mengambil posisi pendukung dengan membantu pria dalam membela dan memfasilitasi kekerasan melalui fungsi tambahan.
Secara luas, kakuannya maskulinitas sebagai kekerasan dan femininitas sebagai non-kekerasan dalam terorisme menyebabkan tiga kesalahpahaman kunci tentang keterlibatan wanita dalam terorisme di Indonesia dan Pakistan. Pertama, asumsi bahwa pria ditugaskan untuk peran berbasis kekerasan sementara peran wanita adalah non-kekerasan dianggap mutlak dan tidak berubah.
Kedua, wanita dibangun sebagai aktor atau rekrutan sekunder karena sifatnya yang dianggap non-kekerasan dalam kelompok kekerasan. Logika ini berkaitan dengan gagasan ketidakterlibatan wanita terhadap fungsi keseluruhan kelompok karena mereka hanya merupakan sebagian kecil dari keanggotaan keseluruhan.
Ketiga, motivasi wanita dipandang sebagai hal yang personal dan berjenis kelamin. Misalnya, pria diyakini bergabung dengan kelompok ekstremis karena alasan politik, sementara partisipasi wanita terkait dengan alasan personal—feminin. Kesalahpahaman utama ini ditantang melalui pembahasan tentang keragaman peran, logika rekrutmen, dan motivasi wanita dalam ekstremisme kekerasan di Pakistan dan Indonesia berikut:
Peran Perempuan dalam Peran Non-Kekerasan dan Kekerasan
Pembagian maskulin dan feminin secara konvensional menempatkan kedua identitas gender ini dalam peran yang berbeda secara kategoris berdasarkan interpretasi stereotipe tentang kekuatan mereka. Di kedua negara, peran wanita dalam terorisme sebagian besar terbatas pada ranah pribadi sebagai ibu, putri, dan istri.
Meskipun pembagian tradisional tersebut, peran wanita tidak statis karena terus berkembang dengan munculnya kelompok-kelompok baru dan tantangan. Selain itu, mereka diberi peran penting di ranah publik sebagai pembiaya, propagandis, dan perekrut.
Wanita menunjukkan potensi mereka untuk bertugas dalam peran kekerasan—sebagai pejuang atau pelaku bom bunuh diri—dengan tingkat yang lebih rendah daripada pria. Agensi keamanan dan pembuat kebijakan masih memandang wanita dalam peran tempur sebagai anomali dan pengecualian yang lengkap daripada norma.
David Cook membahas tentang penerimaan dan prevalensi wanita yang melakukan jihad dalam kelompok teroris Islamis dan menetapkan bahwa wanita lebih terlihat sebagai pelaku bom bunuh diri dalam konteks yang lebih sekuler, Chechnya dan Palestina.
Nelly Lahoud menganalisis bagaimana ideologi kelompok teroris Islam secara tradisional mengecualikan wanita dari peran tempur, meskipun doktrin klasik jihad mendorong semua Muslim, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, untuk bertempur dan mempertahankan agama mereka.
Bahkan dalam terorisme islamis, perubahan yang lebih mencolok terhadap narasi-narasi ini mengenai femininitas dan non-kekerasan disaksikan setelah munculnya ISIS pada tahun 2014, di mana wanita secara eksplisit dipanggil untuk menjadi pelaku bom bunuh diri dan berkontribusi dalam mendirikan khilafah.
Dengan demikian, dengan munculnya ISIS, pertimbangan taktis dan upaya wanita untuk memperbarui peran mereka telah melampaui justifikasi ideologis untuk non-kekerasan wanita di Indonesia dan Pakistan sebagai negara mayoritas Muslim. Secara historis, wanita sebagian besar berkontribusi dalam kapasitas feminin (non-kekerasan), tetapi ada sedikit kontroversi namun pertumbuhan permisibilitas untuk keterlibatan mereka dalam perang.
Di Pakistan, keterlibatan wanita dalam terorisme dapat ditelusuri melalui tiga gelombang – dari jihad Afghanistan (1980-an) hingga jihad Kashmir dan pembentukan TTP (2000-an) dan sekarang kelompok terkait IS. Selama jihad Afghanistan, wanita memberikan dukungan logistik dan keuangan kepada mujahidin dan biasanya terbatas pada ranah pribadi.
Setelah pembentukan TTP, peran wanita menjadi lebih beragam karena Mullah Fazlullah (saat itu amir TTP) fokus pada wanita sebagai basis dukungan aktif melalui siaran radio di wilayah Swat. Fazlullah mendorong wanita untuk mendukung kelompok dengan menjual perhiasan mereka untuk mengumpulkan dana bagi organisasi.
Dalam peran lain, wanita membuat jaket bunuh diri untuk pria, bertindak sebagai informan, dan mengumpulkan dana untuk operasi kelompok. Beberapa kelompok teroris masih secara eksklusif mengandalkan peran ‘feminin’ tradisional. Misalnya, Jamaat-ud-Dawa (JuD, sebelumnya dikenal sebagai Lashkar-e-Taiba) sangat bergantung pada peran wanita sebagai ibu dan istri, tetapi tidak mendorong mereka untuk terlibat dalam kekerasan.
Dibandingkan dengan itu, TTP lebih terbuka terhadap peran kekerasan bagi wanita dengan merekrut sebagai pelaku bom bunuh diri, dengan kasus pertama dilaporkan pada tahun 2010 di Wilayah Administrasi Tribal Federal (FATA). Pada tahun 2017, setelah munculnya IS, sel-sel lokal merekrut Noreen Leghari untuk melakukan pengeboman bunuh diri yang menargetkan gereja selama perayaan Paskah di Pakistan.
Otoritas menangkap Leghari sebelum dia bisa melakukan serangan dan Leghari kemudian mengakui dipengaruhi oleh propaganda ISIS. Upaya Leghari terutama menarik karena ISIS tidak menganjurkan wanita untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Ini kemudian menyoroti perbedaan peran wanita berdasarkan konteks lokal sel-sel dan jaringan ISIS terdesentralisasi di Pakistan.
Di Indonesia, lintasan yang serupa terlihat di tiga gelombang ekstremisme kekerasan yang dipicu oleh agama dari NII dan JI, serta ISIS. DI dibentuk pada tahun 1942 dan memulai perjuangan bersenjata untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kelompok tersebut baru mulai merekrut wanita pada tahun 1980-an, memahami bahwa mereka bisa memiliki peran kunci dalam menyebarkan ideologi melalui kelompok studi agama di sekolah dan universitas.
Sementara JI juga melarang wanita terlibat dalam pertempuran, kelompok tersebut fokus merekrut wanita melalui jaringan keluarga. Ini berarti istri, ibu, saudara perempuan, dan putri anggota JI juga menjadi anggota kelompok. Selain itu, meskipun wanita telah pergi ke Suriah dan Irak dari Indonesia, mereka tidak pergi ke Afghanistan setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2001.
Beberapa anggota JI juga didorong oleh pimpinan mereka untuk menjaga aktivitas ekstremis mereka agar tetap pribadi untuk mencegah istri mereka dari “bocor rahasia.” Dibandingkan dengan itu, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), sebuah kelompok ekstremis yang berbasis di Poso, merekrut anggota wanitanya (istri pemimpin senior) dalam peran tempur. Pada tahun 2014, wanita dilatih dalam pertahanan diri, menembak, dan melemparkan granat untuk menahan serangan dari pasukan keamanan Indonesia.
Dalam kedua kasus tersebut, terlepas dari pembagian peran ‘feminin’ oleh kelompok, wanita sendiri ingin terlibat dalam kekerasan dengan harapan meraih syahid. Sebagai alternatif, dalam kejadian di mana wanita tidak terlibat dalam pertempuran, mereka masih mengambil peran yang kuat. Misalnya, pada tahun 2017, otoritas Filipina menangkap Farhana Maute, yang dikenal sebagai matriark Maute group terkait ISIS.
Anak laki-laki Farhana, Abdullah dan Omar, adalah pemimpin kelompok Maute ISIS yang terlibat dalam pengepungan Kota Marawi pada Mei 2017. Laporan mencatat bahwa Farhana adalah pendana utama operasi anak-anaknya dan memiliki kaitan dengan ISIS, yang menyebabkan dia ditangkap oleh pihak berwenang.
Dalam kasus Indonesia dan Pakistan, gelombang terorisme pertama dan kedua sebelum munculnya ISIS menggambarkan kekakuan yang lebih besar dalam pembagian maskulin (kekerasan) dan feminin (non-kekerasan).
Namun, meskipun preferensi terus-menerus untuk pembagian tradisional ini, pengecualian menjadi umum dan diterima. Semakin banyak wanita yang dilatih dalam pertempuran dan sebagai pelaku bom bunuh diri, menantang sifat absolut peran mereka dalam kelompok teroris Islam di kedua negara tersebut.
Tetapi tetap tidak mungkin bahwa anggota laki-laki kelompok teroris Islam akan mengizinkan wanita bertempur bersama mereka di medan perang. Sebagai gantinya, mereka akan terus merekrut mereka sebagai pelaku bom bunuh diri, penggiat propaganda, perekrut, penggalang dana, dan, sebagai langkah terakhir, untuk melawan lawan mereka.
Keuntungan Strategis dari Rekrutmen Perempuan
Meskipun pria merupakan mayoritas pejuang dalam kelompok teroris Islam, wanita secara aktif direkrut. Kehadiran wanita dalam jumlah yang lebih sedikit sering salah dipahami sebagai tanda ketidakpentingannya dalam kelompok-kelompok tersebut.
Namun, inklusi wanita didasarkan pada ‘logika strategis’ yang membawa kelompok teroris lebih dekat kepada tujuan mereka dalam lebih dari satu cara. Dalam hal ini, ada disparitas signifikan antara apa yang mendorong wanita untuk bergabung dengan kelompok teroris, dan apa yang mendorong sebuah kelompok untuk merekrut wanita. Dalam hal ini, rekrutmen wanita dijelaskan oleh manfaat taktis dan strategis yang partisipasi mereka tawarkan kepada organisasi teroris.
Wanita yang dikerahkan sebagai penyerang memungkinkan kelompok-kelompok ini mendapatkan publisitas atau ‘ketenaran’ seperti yang disebutkan oleh Louise Richardson. Para ilmuwan lain membahas bagaimana bom bunuh diri perempuan menghasilkan nilai kejut dan perhatian media yang lebih besar, memberikan lebih banyak publisitas pada penyebab kelompok teroris.
Di Indonesia dan Pakistan, wanita berpakaian burqa dapat melakukan serangan bom bunuh diri dengan relatif mudah karena kurangnya pemeriksaan keamanan fisik. Selain itu, organisasi menggunakan partisipasi wanita sebagai cara untuk mempermalukan pria agar berpartisipasi dalam jihad kekerasan, terutama jika mereka dilatih dalam pertempuran dan direkrut sebagai pelaku bom bunuh diri.
Beberapa penelitian ilmiah berpendapat bahwa “organisasi jihadis pembangun negara” yang berusaha membangun negara melalui cara-cara kekerasan membutuhkan wanita untuk memastikan kelangsungan kelompok. Ini termasuk upaya berbasis keluarga, di mana wanita melengkapi diskursus ‘orang adalah kekuatan’ dengan melahirkan dan meningkatkan dampak multi-generasi kelompok.
Ini juga mencakup penugasan wanita dalam layanan sosial untuk wanita dalam bentuk dokter, guru, dan petugas polisi. Dalam perbandingan, kelompok lain seperti TTP, JuD (Pakistan), dan JI, JAT, dan MIT (Indonesia) mewakili organisasi jihadi berbasis operasi yang mengandalkan perang gerilya. Kelompok-kelompok ini dibagi menjadi sel dan jaringan kecil yang tidak memiliki wilayah dan tidak mungkin melibatkan wanita dalam peran pembangunan negara, tetapi masih mengakui pentingnya mereka dalam kapasitas kekerasan dan non-kekerasan.
Selain itu, persaingan aktif dari kampanye rekrutmen yang berpusat pada perempuan dari kelompok-kelompok seperti IS berarti bahwa mereka lebih menerima wanita dan memahami nilai strategis mereka dalam mencapai tujuan. Pada September 2017, TTP merilis Sunnat-e-Khaula, majalah berbahasa Inggris pertamanya yang ditargetkan kepada perempuan setelah operasi media yang dipimpin negara dan persaingan dari kelompok-kelompok saingan (ISIS dan LeJ-A) melemahkan organisasi tersebut.
Majalah ini mendorong wanita untuk berjihad dengan mendapatkan pelatihan fisik dalam mengoperasikan senjata dan granat, mendistribusikan propaganda kelompok, dan melatih anak-anak mereka. Bahrun Naim, pemimpin ISIS Indonesia yang berbasis di Suriah, merencanakan beberapa plot terorisme secara remote, tetapi gagal karena langkah-langkah pencegahan dari agen keamanan.
Setelah upaya yang tidak berhasil ini, ia memutuskan untuk memasukkan pelaku bom bunuh diri perempuan sebagai taktik kritis karena mereka lebih sedikit menarik perhatian dari otoritas.
Motivasi Pribadi dan Politik Wanita
Media mainstream dan pembuat kebijakan terus memberikan penjelasan yang sangat genderis tentang partisipasi dalam ekstremisme kekerasan berdasarkan karakteristik maskulin dan feminin. Dalam logika ini, pria dianggap bergabung dengan kelompok teroris karena alasan politis, sementara motivasi wanita diasumsikan bersifat pribadi.
Sementara motivasi pria biasanya terkait dengan melawan penindasan terhadap Muslim dan membela Islam, partisipasi wanita diasumsikan terkait dengan alasan pribadi, seperti mencari suami, melindungi anak-anaknya, atau membalas dendam atas kekejaman terhadap keluarganya.
Dengan kata lain, pentingnya faktor-faktor motivasi fisik dan emosional diabaikan dalam penelitian tentang pria, sementara hal itu terlalu banyak diwakili dan dianggap sebagai penentu yang kuat dalam proses radikalisasi wanita. Elizabeth Pearson dan Emily Winterbotham menyatakan bahwa faktor pribadi dan politis sama-sama berperan penting dalam proses radikalisasi pria dan wanita.
Penelitian ini menyoroti lima faktor kunci yang memainkan peran dalam proses radikalisasi kedua jenis kelamin: rasa memiliki dan identitas, internet, pemuda, status, dan interpretasi yang tidak akurat tentang agama. Studi kasus di Indonesia dan Pakistan juga menunjukkan motivasi campuran untuk partisipasi wanita dalam terorisme.
Partisipasi pria dan wanita dalam kelompok teroris dapat dipengaruhi oleh banyak faktor: norma budaya, alasan politik, dan agama. Wanita, maka itu, tidak semata-mata bergabung dengan kelompok teroris untuk membalas dendam atas anggota keluarga mereka, mencari hubungan romantis dengan perekrut pria, atau karena paksaan oleh suami atau ayah.
Dalam beberapa kasus, motivasi personal dapat memainkan peran dalam memfasilitasi proses radikalisasi. Noreen Leghari, misalnya, seorang pelaku bom bunuh diri asal Pakistan direkrut oleh beberapa anggota ISIS pria, salah satunya kemudian dia menikah dengannya. Leghari seharusnya melakukan serangan bom bunuh diri bersama suaminya sebelum ditangkap selama razia.
Dalam kasus lain, hubungan romantis dan pengaruh pria tidak merupakan elemen penting dari proses radikalisasi yang banyak wanita alami. Pada tahun 2015, Bushra Cheema melakukan perjalanan bersama empat anaknya ke Suriah dari Pakistan untuk bergabung dengan ISIS.
Kasus Cheema menerima perhatian media khususnya setelah sebuah pesan suara kepada suaminya muncul, di mana dia mengatakan, “Saya ingin mati sebagai syahid. Jika Anda tidak bisa bergabung dengan kami, maka berdoalah agar istri dan anak-anak Anda mati dalam jihad.”
Bukti ini membantu menunjukkan bahwa Cheema tidak ter-radikalisasi karena suaminya bergabung dengan kelompok ekstremis; mungkin dia membuat keputusan secara independen yang dipengaruhi oleh politik dan agama untuk bergabung dengan ISIS. Pada tahun 2016, Ika Puspitasari, seorang pekerja rumah tangga Indonesia yang telah menghabiskan lebih dari 17 tahun di Hong Kong dan Malaysia, berencana untuk melakukan serangan bom bunuh diri di sebuah situs wisata di Bali.
Ika bertindak sebagai ‘pemburu bakat jihadi’ independen yang membentuk selnya sendiri dan merekrut anggota IS pria, merencanakan serangan, dan mencoba mendanai operasi tersebut. Ika tidak menunggu persetujuan dari kepemimpinan ISIS atau jaringan terkait kebolehannya untuk melakukan jihad dan mengalami transformasi agama yang independen melalui paparan reguler ke website dan konten media sosial ekstremis.
Media utama dan pembuat kebijakan menganggap wanita sebagai alat bagi kepemimpinan yang didominasi oleh laki-laki yang memanipulasi mereka, sehingga merusak agensi mereka. Devorah Margolin membahas mitos viktimisasi wanita oleh pria dan ketidakmampuan untuk memperhitungkan agensi politik mereka dalam kelompok teroris.
Ini terkait dengan peran maskulin dan feminin yang statis, di mana kekerasan bagi pria terkait dengan kekuasaan dan ketidakkekerasan bagi wanita terkait dengan pasivitas dan kelemahan. Ini juga sebagian menjelaskan label ‘pengantin jihadi’ yang digunakan untuk merujuk kepada rekrutan ISIS yang melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah.
Brigitte L. Nacos berpendapat bahwa politisi perempuan lebih cenderung diidentifikasi berdasarkan status perkawinan mereka dibandingkan dengan politisi laki-laki. Dia menambahkan bahwa logika serupa juga berlaku untuk laporan media tentang teroris laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, sementara ISIS juga mengharapkan teroris laki-laki untuk menikah, variabel tersebut lebih ditekankan untuk wanita dan jarang dibahas dalam konteks laki-laki.
Pelajaran tentang Kontra-Ekstremisme
Esai ini menunjukkan bahwa melihat ekstremisme kekerasan melalui lensa gender, yang secara konvensional membagi laki-laki menjadi peran-peran kekerasan dan wanita menjadi fungsi non-kekerasan, menghambat pemahaman praktis terhadap kontribusi wanita terhadap organisasi semacam itu.
Analisis yang jelek tentang peran wanita dalam terorisme, rekruitmen, dan motivasi dalam kelompok ekstremis Islam di Indonesia dan Pakistan melemahkan pembuatan kebijakan yang efektif dan perencanaan tindakan di tingkat negara.
Pertama, kurangnya pengakuan terhadap potensi wanita untuk menjadi kekerasan menghambat tanggapan keamanan yang efektif untuk menghindari dan melawan ancaman ini. Di Pakistan, menurut survei tahun 2011 oleh Biro Nasional Kepolisian, wanita mewakili kurang dari satu persen dari kekuatan polisi di negara tersebut.
Di Indonesia, wanita hanya mewakili lima persen dari TNI dan Polri. Penunjukan wanita dalam sektor keamanan penting karena norma segregasi gender yang tidak memperbolehkan pria untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap wanita di pos pemeriksaan keamanan. Di Departemen Kontra-Terorisme Pakistan, persepsi budaya tentang wanita dalam pertempuran telah mencegah penerimaan dan pelatihan mereka dalam tim tanggapan.
Kedua, ketika pembuat kebijakan membongkar pemahaman mereka tentang peran wanita sebagai domestik, dalam bentuk ibu dan istri, inisiatif penanggulangan ekstremisme kekerasan kemungkinan akan memiliki efektivitas yang berkurang. Hanya membatasi partisipasi wanita dalam konteks ini juga berisiko jatuh dalam persepsi gender stereotipe tentang wanita sebagai non-kekerasan, sementara mengabaikan kapasitas penting lainnya di mana wanita dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam komunitas mereka.
AMAN Indonesia dan Amn al-Nisa di Pakistan adalah dua inisiatif masyarakat sipil kunci, di antara lainnya, yang bertujuan untuk membangun perdamaian dan kontra-ekstremisme melalui pemberdayaan dan pendidikan perempuan dalam komunitas mereka. Sebagai perbandingan, PAIMAN Alumni Trust telah berfokus pada pelatihan 655 ibu untuk mendekradikalisasi 1.024 anak laki-laki dan pria muda, mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat.
Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa wanita memiliki posisi yang unik untuk mendeteksi indikator awal radikalisasi pada anak-anak mereka dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi anak-anak mereka untuk menolak ekstremisme kekerasan. Meskipun memanfaatkan potensi wanita ini mungkin bermanfaat dalam beberapa situasi, kemampuan maternalistik ini tidak dapat diterapkan di semua konteks dalam masyarakat tradisional dengan struktur berbasis keluarga yang kuat.
Misalnya, dalam beberapa kasus radikalisasi di Afghanistan, ibu dan istri tidak menyadari anggota keluarga laki-laki mereka bergabung dengan kelompok teroris. Secara anekdotal, suku-suku Pashtun cenderung membatasi perempuan pada ranah pribadi dan membatasi otoritas pengambilan keputusan dan pengaruh mereka atas anggota keluarga mereka.
Dalam konteks ini, relevan bahwa penelitian dan studi akademis telah menunjukkan bahwa keterkaitan yang tak terpisahkan antara teroris perempuan sebagai ibu adalah cacat, dengan wanita menunjukkan kemampuan untuk terlibat secara independen dalam ekstremisme kekerasan juga.
Untuk kepentingan cakupan dan kejelasan, diskusi tentang dinamika gender dalam kelompok teroris difokuskan pada wanita. Sebaliknya, maskulinitas dan kaitannya dengan kekerasan dan pertempuran dalam kasus organisasi teroris tidak cukup dipelajari atau dipahami dalam literatur yang ada.
Beberapa sarjana telah mengangkat gagasan tentang ‘men-streaming’ atau mempertimbangkan laki-laki sebagai makhluk gender dalam proses radikalisasi dan memahami bagaimana konvensi maskulinitas hegemonik merupakan faktor kontribusi.
Pada akhirnya, peran laki-laki yang terpusat secara eksklusif pada kekerasan perlu dianalisis secara kritis untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk memahami mengapa laki-laki bertempur dan bagaimana cara mencegahnya.
Terakhir, kelompok teroris telah berevolusi dalam metode rekrutmen, strategi, dan sasaran audien. Baik di Indonesia maupun Pakistan, kelompok teroris secara aktif merekrut wanita ke berbagai peran.
Dengan kata lain, mereka telah bergerak dari jihad yang sempit, statis, dan non-kekerasan menjadi konsepsi jihad yang lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih kekerasan bagi wanita. Negara dan pembuat kebijakan perlu berkembang sesuai dengan itu dan memperhitungkan peran kunci yang berbeda yang diemban oleh wanita dalam kelompok-kelompok tersebut.
Prasangka gender bahwa perempuan secara alami tidak suka kekerasan, atau agen perdamaian, dan dipaksa oleh rekan laki-laki mereka untuk terlibat dalam kekerasan telah bertindak sebagai penghalang terhadap tanggapan kebijakan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengurangi ancaman dari teroris perempuan. Dengan demikian, terjemahan inisiatif yang lebih berwawasan gender ke dalam program kontra-ekstremisme holistis yang dijalankan negara tetap krusial.
