Harakatuna.com. Jakarta – Rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 6–8 Juli 2026 dinilai tidak hanya menjadi momentum mempererat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga membuka peluang memperkuat komitmen bersama dalam mempromosikan toleransi, kebebasan beragama, dan perdamaian dunia.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyambut baik rencana kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo Subianto merupakan kelanjutan dari hubungan diplomatik yang semakin erat setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada Januari 2025. “Kami mengapresiasi kunjungan balasan Perdana Menteri India ke Indonesia. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan,” ujar Prof. Sudarnoto di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Ia menilai hubungan Indonesia dan India tidak seharusnya hanya berorientasi pada kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, maupun kepentingan strategis semata. Sebagai dua negara demokrasi terbesar di Asia, keduanya juga memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan perdamaian global. “Indonesia dan India merupakan dua negara besar yang memiliki pengaruh penting di kawasan. Karena itu, kedua negara harus mampu memberikan sumbangan nyata bagi terciptanya ketenteraman, keamanan, perdamaian, serta kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat internasional,” katanya.
Prof. Sudarnoto berharap isu toleransi dan kebebasan beragama menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan kedua kepala pemerintahan. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila seluruh warga negara memperoleh perlindungan yang sama dalam menjalankan keyakinannya. “Saya berharap kedua pemimpin juga memberikan perhatian serius terhadap penguatan prinsip-prinsip toleransi kehidupan beragama. Demokrasi yang kuat tidak akan tumbuh tanpa penghormatan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti kondisi umat Islam sebagai kelompok minoritas di India yang menurutnya masih menjadi perhatian berbagai kalangan internasional. Ia menyebut masih terdapat sejumlah laporan mengenai praktik diskriminasi, kekerasan, hingga vandalisme yang menimpa sebagian komunitas Muslim di negara tersebut. “Situasi seperti ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah India,” katanya.
Prof. Sudarnoto menambahkan bahwa sejumlah laporan dari berbagai organisasi internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), juga telah menyoroti meningkatnya fenomena intoleransi dan Islamofobia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem. Karena itu, ia berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi dapat menghasilkan komitmen nyata dalam memperkuat perlindungan terhadap hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. “Tidak boleh ada lagi diskriminasi, apalagi praktik anti-Islam dan antiumat Islam,” tegasnya.
Selain mendorong penguatan kebijakan di tingkat pemerintah, Prof. Sudarnoto juga mengusulkan agar Indonesia dan India memperluas kerja sama melalui dialog lintas agama yang melibatkan tokoh-tokoh Islam dan Hindu dari kedua negara. Menurutnya, dialog tersebut penting untuk memperkuat saling pengertian, mencegah berkembangnya intoleransi, serta membangun kehidupan yang damai di tengah masyarakat yang majemuk.
Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty sebelumnya mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Narendra Modi dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 6–8 Juli 2026 atas undangan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai agenda sementara, Modi akan mengunjungi Jakarta dan Yogyakarta dalam lawatan singkat tersebut.
Kunjungan itu diharapkan semakin mempererat hubungan strategis Indonesia dan India, sekaligus memperkuat kerja sama kedua negara dalam mendorong stabilitas kawasan, dialog antaragama, serta upaya bersama mencegah berkembangnya intoleransi dan ekstremisme yang berpotensi mengganggu perdamaian dunia.
Leave a Comment