Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi pembicara dalam seminar virtual lintas iman dengan tema “Radikalisme dan Intoleransi” pada Minggu (6/12). Acara ini membincang moral pancasila sebagai basis perlawanan aras radikalisme.
Benny menjelaskan setelah reformasi yang menjadi masalah adalah kurangnya moral Pancasila khususnya bagi generasi muda. “Setelah masa reformasi yang terlihat adalah semakin terkikis dan berkurangnya pengaman dan pembelajaran moral Pancasila ini harus segera diatasi,” ujarnya.
Selain itu, pemahaman agama sempit, menurut Benny, menjadi menjamurnya paham radikalisme dan intoleransi “Radikalisme dan intoleransi salah satunya disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit dan biasanya digunakan untuk kepentingan ideologi global atau kepentingan tertentu,” jelas Benny.
Selanjutnya disampaikan Benny saat ini sedang menghadapi fenomomena tokoh yang pemahaman agamanya utuh tersingkir dari ruang publik. Negara tidak boleh tunduk terhadap pihak yang ingin menggantikan moral Pancasila dan mengganti dengan ideologi berdasarkan kepentingannya masing-masing.
“Masyarakat harus memahami secara utuh bahwa moral Pancasila adalah ideologi yang dibutuhkan bangsa ini,” ujarnya.
Aktivis dan Pemerhati Sosial Rapindo Hutagalung seharusnya pemerintah menindak tegas gerakan anarkis dan terorisme. “Eksistensi kehadiran Pemerintah harus terasa ditengah masyarakat dengan penegakan aturan berbangsa dan bernegera,” kata Rapindo.
Radikalisme dan toleransi di negara ini dari aspek sosial disebabkan oleh kondisi mayoritas dan minoritas. “Seharusnya di dalam masyarakat tidak perlu diprogandakan antara minoritas dan mayoritas yang terjadi pemisahan,” ujarnya.
Rapindo menambahkan bahwa bentuk diskriminasi juga dirasakan dalam kebijakan, ijin rumah ibadah, dan lainnya. Bentuk diskiriminasi ini menjadi akar masalah yang menimbulkan kebencian di dalam masyarakat. “Diskriminasi ini akan mewujudkan sikap intoleransi terhadap kelompok lain yang berbeda dan menganggap kelompoknya paling benar,” jelasnya.
Kurangnya edukasi terhadap agama yang benar sehingga menjadikan sikap intoleran menurut Rapindo. Hal lain disampaikan oleh Centre of Sustainable Nusantara Buddhism, Surtisno Wijaya Kusuma.
Menurutnya, radikalisme bertentangan dengan cita-cita bangsa yang ingin terus maju dalam kebinnekaan. Tantangan bangsa ini ada dua yaitu membina bangsa, tetapi juga ada bina negara.
“Kita menghadapi satu tantangan yaitu keamanan nasioanal. Ada ancaman nyata dan tidak nyata yaitu terorisme, radikalisme, sparatisme, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang belum nyata adalah yang laten dipikirkan,” jelas Sutrisno.
Ke depannya aparatur negara harus bertindak profesional dan bersih diri dalam menegakan aturan. “Aparatur negara harus taat dan patuh dalam melaksanakan tugasnya harus bersih dari dalam,” jelasnya.
