26.3 C
Jakarta

Menebak Arah Politisasi FPI

Artikel Trending

KhazanahPerspektifMenebak Arah Politisasi FPI
Dengarkan artikel ini
image_pdfDownload PDF

Beberapa waktu lalu, sebelum kasus penembakan anggota FPI baru-baru ini, pemasangan baliho oleh FPI membuat banyak kalangan bersuara. Panglima Kodam Jaya yang jengkel atas tindakan tersebut, segera menginstruksikan anak buahnya untuk mencopot baliho. Kemudian disusul anggota TNI yang ikut bereaksi terkait peristiwa itu. Sementara masyarakat di media, tidak mau ketinggalan untuk urun suara.

Kedatangan Habib Rizieq Shihab memberikan arah baru dalam politisasi agama. Konsep FPI yang cenderung keras dan berapi-api, memantik kritik dari banyak pengamat. Ditambah masa yang banyak dengan tingkat fanatisme yang luar biasa, menambah gejolak kerusuhan semakin besar.

Wajah fanatisme dari pengikutnya, menimbulkan kebisingan yang luar biasa dalam lingkup agama. Kebisingan ini semakin menjadi ketika sejumlah pihak berusaha membenturkan FPI dengan ormas lainnya. Akibatnya, media dipenuhi adu narasi yang saling menampilkan kejelekan-kejelekan ormas yang dianggap sebagai lawan.

Kemudian cara Imam besar FPI menanggapi sebagian kritik tidak kalah luar biasa dampaknya. Sempat viral tanggapan Habib Rizieq di media sosial yang membalas kritik pedas Nikita Mirzani terhadap dirinya. Tanggapan dengan narasi keras dan menggunakan istilah kotor, dinilai sebagian besar masyarakat sebagai kemunduran akhlak. Banyak yang mencemooh perilaku Habib Rizieq yang berkali-kali mengucapkan kata-kata kotor secara lancar.

Tidak kalah viral, video doa dari salah satu ulama FPI yang memanjatkan doa-doa buruk untuk jajaran pemerintahan dinilai masyarakat sebagai suatu kesalahan. Pasalnya, agama Islam tidak pernah mengajarkan berdoa buruk pada siapapun. Islam lebih menguatkan doa kebaikan serta pemberian hidayah Tuhan untuk orang-orang yang dibenci.

Dari panjangnya permasalahan FPI di atas, nampaknya tidak bisa diselesaikan dengan tindakan normatif biasa. Arah politik keagamaan FPI cenderung unik. Tidak seperti HTI yang secara terbuka mengusung khilafah sebagai ideologi negara, FPI lebih memfokuskan untuk menaikkan NKRI bersyariah sebagai pijakan umat Islam di Indonesia. Arah gerakan ini semakin dikuatkan dengan muatan historis, yang dahulu pernah terusulkan dalam Piagam Jakarta.

Dengan pijakan agama, FPI mantap mempengaruhi politik negeri. Gerakan-gerakan yang diarus utamakan pada jumlah masa, semakin menjadi pada beberapa acara. Misalnya pada Pilkada Jakarta kemaren, yang turut menghantarkan Ahok dalam kurungan penjara.

BACA JUGA  Menyikapi Radikalisme dan Narasi Keislaman yang Dipolitisasi

Maka ketika Habib Rizieq kembali berpulang ke tanah air, sejatinya politisasi masa kedepannya akan semakin kerap terjadi. Teriakan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelompoknya akan sering terlihat. Jalan-jalan akan kerap dipenuhi dengan masa yang membludak. Media akan kembali dipenuhi dengan narasi-narasi kuat yang menyudutkan kelompok lainnya.

Gejala populisme akan menjadi senjata hebat yang akan terus menerus dibawa. Hal ini akan semakin bertambah kuat bilamana dilapisi dengan dalil-dalil agama yang sengaja dibelokkan. Mengutip keterangan Prof. Hamdi Muluk bahwa populisme akan selalu menghantui negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang belum makmur.

Rakyat yang sudah capek dengan tidak meratanya tingkat kemakmuran, akan dibalut api emosi. Gerakan-gerakan provokasi dan aksi kemarahan brutal akan terus diluncurkan sebagai reaksi dari tindakan tersebut. Dan merebaknya gejala populis itu, akan lebih mudah ditumpangi dengan pengalihan kekuasaan, atau lebih jauh lagi dengan pengalihan ideologi yang kerap disalahkan atas ketidakmakmuran negeri.

Oleh karenanya, arah politik pemerintah akan menentukan arah gerakan FPI selanjutnya. Setiap keputusan, kebijakan, serta kerja dari pemerintah akan sangat berpengaruh pada arah politik FPI. Satu hal yang harus dijadikan pedoman adalah soal counter gerakan FPI. Pemerintah harus bisa mengontrol dengan cara halus dan cara keras untuk pelan-pelan memotong laju gerakan FPI.

Pemberantasan FPI harus dilaksanakan secara terstruktur dan masif. Bercermin dari pembubaran HTI yang berakhir ricuh dan tidak tuntas, sehingga menyebabkan ideologi HTI masih menghantui masyarakat Indonesia. Ideologi HTI masih ada, dan sewaktu-waktu bisa bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Maka, penanganan FPI ini menjadi hal khusus dan benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai ideologi formalisasi Islam tenggelam, lalu muncul kembali di masa selanjutnya dengan kekuatan yang lebih mengerikan.

Optimalisasi BPIP (Badan Penguatan Ideologi Pancasila) selaku badan penguatan ideologi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kemudian mendorong gerakan-gerakan lunak seperti penyadaran dan pembinaan akan sangat krusial bagi keberlangsungan politisasi negara.

M. Nur Faizi
M. Nur Faizi
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Bergiat sebagai reporter di LPM Metamorfosa, Belajar agama di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta.

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

Artikel Terbaru