Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak menyurutkan semangat pemerintah pusat, strategi demi strategi dibentuk melalui peran dan soliditas kelembagaan. Agar penanggulangannya bisa dikerjakan secara efektif.
Salah satu efektivitasnya, kita perlu dukungan dan andil pemerintah daerah sebagai langkah preventif untuk memudahkan adanya optimalisasi pencegahan yang terkoordinasi dengan elemen masyarakat setempat.
“Radikalisme merupakan sebuah gagasan, paham, ideologi yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi NKRI. Ini harus kita lawan bersama termasuk optimalisasi peran Pemda dalam melakukan pencegahan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo dalam Rakernas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin dilansir dari Detik.com (17/02/2020).
Menurut Hadi, optimalisasi peran pemda sangatlah dibutuhkan. Terlebih kalau kita lihat perubahhan pola rekrutmen dan aksi yang cenderung dilakukan secara mandiri ini memerlukan kecermatan kita bersama. Di antaranya untuk pengawasan kita perlu kewaspadaan dalam pencegahan teror dan terutama melakukan pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme, hal ini merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror.
“Pemda sebagai bagian dari pemerintah diminta aktif dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Agar menjaga toleransi dan mencegah arus radikalisme dan terorisme”. Ujar Hadi.
Hadi menambahkan, keamanan masyarakat di daerah itu sangat penting dengan melibatkan Pemda dan masyarakat pada umumnya. Sehingga keamanan itu betul-betul terjaga dan tidak mudah dijangkau oleh arus deras radikalisme dan terorisme.
“Peran tokoh masyarakat, agama, adat, Ormas keagamaan, majelis agama seperti MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN, juga forum kemitraan strategis masyarakat di daerah seperti FKUB, FKDM, FPK, PPWK, untuk terlibat secara aktif menjaga toleransi.” Tegas Hadi.
Paling tidak, melalui langkah ini, Kemendagri berharap agar peningkatan koordinasi dan sinergisitas unsur Forkopimda terus diupayakan. Forum ini setidaknya melibatkan peran Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Agar masyarakat di berbagai daerah terjamin aman.
