Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof Irfan Idris menjadi narasumber acara “Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Pekerja PT KAI”, di Kantor KAI Jakarta Railway Centre (JRC), Jakarta, Rabu (23/8). Dalam acara ini, Irfan memuji KAI yang gerak cepat alias gercep dalam memutus paham radikal yang menjangkiti salah satu oknum karyawannya.
Acara ini merupakan tindak lanjut dari kasus DE, oknum pegawai PT KAI yang ditangkap akibat terlibat terorisme. Acara ini dihadiri jajaran Direksi dan Komisaris PT KAI. Seluruh pegawai KAI yang sedang tidak bertugas di seluruh Daerah Operasi (Daops) dan Divisi Regional (Divre), Divisi LRT dan Balai Yasa se-Indonesia juga mengikuti secara daring.
Irfan mengatakan, kasus DE harus jadi pelajaran dalam proses seleksi pegawai. “Perlu verifikasi berlapis dan berkesinambungan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai. Pegawai juga perlu diberikan wawasan kebangsaan dan penguatan rasa cinta Tanah Air. Penting lagi pemantauan rekam jejak digital,” ujarnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (26/8).
Ia mengimbau para pimpinan di setiap institusi bisa menyeleksi pegawai lebih ketat lagi. Bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai itu setelah bekerja. “Seleksinya sudah benar. Tinggal bagaimana kita meng-update instrumen dan dilakukan secara berkala,” terang Irfan.
“Saya kira BUMN lain harus mencontoh langkah PT KAI ini. Ini wake up call, tindakan amputasi yang dilakukan pimpinan KAI agar paham radikalisme jangan menyebar karena virus radikalisme ini tidak kelihatan,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi pengungkapan terduga teroris DE oleh Densus 88 Antiteror Polri. Dari pengungkapan itu diketahui bahwa oknum tersebut sudah lama terpapar, jauh sebelum ia menjadi pegawai KAI. “Saat masih sekolah menengah dia sudah bergerak (berhubungan dengan kelompok radikal),” ungkap Irfan.
Komisaris Utama PT KAI Prof KH Said Aqil Siradj mengaku sangat kaget dengan ditangkapnya DE oleh Densus 88. Ke depannya, Kiai Said meminta kepada seluruh perusahaan BUMN dan juga instansi pemerintah lain untuk melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme.
“Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air harus terus dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut,” kata Kiai Said.
