Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Bangkalan-Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Hasani bin Zuber (Ra Hasani) mengkritik rencana pemulangan bekas anggota Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) atau organisasi gerilyawan islam Irak dan Suriah.
Pemulangan 600 warga negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS dari Timur Tengah, dinilai sangat berpotensi menjadi sumber masalah yang sulit dikendalikan oleh negara.
Politikus Partai Demokrat itu, juga menyarankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar mengkaji lebih mendalam tentang dampak baik dan buruk jika mereka dipulangkan.
“Pemerintah maupun BNPT jangan gegabah. Mereka sudah terpapar faham radikal yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila,” tegas Ra Hasani usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Selasa, (4/22020) malam.
Kritikan Ketua GP Ansor Bangkalan ini, menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebut BNPT akan memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam ISIS dari Timur Tengah.
Rencana tersebut disampaikan saat memberi sambutan pada acara deklarasi Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima di Ballroom Discovery Ancol Hotel, Taman Impian Jaya Ancol pada Sabtu, 1 Februari 2020.
Menteri Agama menyebut 600 WNI yang tergabung dalam ISIS sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan dan kini mereka terlantar setelah ISIS kalah.
“Proses kajian dibutuhkan, agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis jika nanti keputusannya memulangkan para simpatisan ISIS dengan alasan kemanusiaan. Karena saat ini, mereka terlantar di Timur Tengah,” tuturnya.
Anggota DPRI RI dapil Jawa Timur XI atau dapil Madura pada Pileg 2019 itu mengungkapkan, apabila mereka dipulangkan harus disiapkan tempat dan metode khusus pembinaan tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi dan toleransi.
“Ideologi ISIS sangat radikal, Mereka tidak mengakui keberadaan NKRI dan ideologi Pancasila,” terang Ra Hasani
