Dengarkan artikel ini
Mewaspadai Gerakan Kelompok Pengusung Khilafah
Oleh: Misnawi*
Secara resmi, pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk menutup organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasan paling mendasar, ideologi khilafah yang menjadi core perjuangan HTI akan mendelegitimasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu, masalahnya eks anggota HTI akankah benar-benar berhenti memperjuangkan khilafah setelah organisasi bubar? Jangan-jangan mereka secara lebih solid menyusup ke berbagai organisasi, menggalakkan underground action guna memperjuangkan keyakinan mereka.
Kemungkinan ini bisa diamati, misalnya, dari pendiri Hizb al-Tahrir, induk HTI, Taqi al-din al-Nabhani adalah orang genius. Umur 18 tahun, dia mendapat gelar doktor dari Al-Azhar. Dia menyusun sejumlah kitab babon tentang sistem pemerintahan khilafah. Dia juga mengarahkan opini dunia, khilafah adalah mabda’ satu-satunya yang bisa mengeluarkan umat Islam dari keterpurukan. Sejatinya, dia meneriakkan khilafah hanya karena negaranya, Palestina, diserang Israel (hlm 47).
Baca: Kontekstualisasi Pemaknaan Khilafah
Sayang, gagasan khilafah tidak memiliki wadah. Banyak negara Arab sendiri menolak. Indonesia, menurut Hassan Ko Nakata, menjadi salah satu negara bersama Iran yang sangat pas bagi tegaknya khilafah. Kemudian, cara kerja pejuang HTI – meminjam istilah John B Thomson- menggunakan strategi legitimasi, unifikasi, dan fragmentasi. Agar bisa bermain aman, HTI mencari legitimasi berdasarkan aturan negara dan agama. HTI secara organisasi memiliki kekuatan hukum berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 sebelum pemerintah membatalkannya dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Kendatipun secara legal formal HTI kehilangan legitimasi, dia masih punya legitimasi agama.
Secara internal, unifikasi keanggotaan HTI sangat solid. Setiap anggota harus menjalani qasam atau sumpah setia. Berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat, mereka menggunakan teknik fragmentasi dengan cara mengotak-ngotakkan individu atau kelompok kuat untuk dibenturkan dengan kekuatan dominan (hlm 13).
Lalu, selaras dengan model analisis hegemoni Antonio Gramsci, HTI di dalam memperoleh kekuasaan guna menegakkan khilafah, menggunakan hegemoni intelektual berupa eksplorasi dalil-dalil agama Islam tentang kebenaran khilafah dan kewajiban setiap muslim untuk menegakkannya. Merupakan dosa besar jika orang muslim tidak segera menegakkannya, apalagi tidak acuh. Appel of fear demikian sangat efektif bagi sebagian kaum muslim sehingga mereka bergabung HTI (hlm 159). Hegemoni intelektual ini dilakukan secara sistematis dan manipulatif.
Bagi HTI, secara filosofis, khilafah wajib berdiri karena tanpanya ajaran Islam tidak bisa ditegakkan secara utuh. Secara historis, manipulasi yang dilakukan HTI terbilang banyak. Misalnya, kekeliruan jumlah khalifah sejak khulafa’ al-rashidin hingga keruntuhan Uthmani yang diyakini hanya berbilang 104. HTI juga menyatakan, hanya ada satu khalifah. Padahal sejak zaman Umayah, Abbasiyah hingga Uthmani terdapat banyak khalifah secara bersamaan.
Yang lebih telak lagi, pergantian khilafah dari satu imperium senantiasa diawali pemberontakan. Seolah menjadi preseden, penegakan khilafah ditakdirkan lewat makar. Sekarang dicontohkan Hizb al-Tahrir di Syiria dan bukan tidak mungkin juga terjadi di Indonesia, bila perjuangan khilafah masih menjadi paradigma.
Disertasi ini berintensi mendekonstruksi ideologi khilafah secara filosofis, historis, dan normatif. Buku perlu dibaca, terutama eks anggota HTI. Dengan demikian bisa terjadi dialog tentang pemahaman khilafah yang selama ini mereka pegang. Sedang bagi pemerintah untuk senantiasa mengampanyekan pemikiran koruptif idelogi khilafah agar bisa men-delete HTI secara de jure dan de facto.
*Peresensi adalah dosen STAIN Pamekasan
Judul : Khilafah HTI dalam Timbangan
Penulis : Ainur Rofiq Al-Amin
Penerbit : Pustaka Harakatuna
Cetakan : Juli 2017
Tebal : xiv + 320 halaman
ISBN : 978–602- 61885-1-9
