Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. New York. Amerika Serikat (AS) memveto kerangka resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung 14 negara anggota. Resolusi itu berisi seruan kepada Presiden Donald Trump untuk membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan rencana pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv.
Kerangka resolusi yang diedarkan Mesir itu tidak secara spesifik menyebut AS atau Trump, namun mengekspresikan “penyesalan mendalam” atas keputusan terbaru terkait status Yerusalem.
Sejumlah petinggi negara mengecam langkah Trump dan menilainya sebagai pukulan telak bagi prospek perdamaian Palestina dengan Israel.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menilai rancangan resolusi ini merupakan sebuah “penghinaan” terhadap AS yang tidak akan pernah dilupakan.
“AS tidak akan pernah bisa didorong negara manapun mengenai di mana kedutaan besar kami seharusnya ditempatkan,” tegas Haley, seperti dikutip AFP, Senin 18 Desember 2017.
“Tidak benar jika kami disebut menghambat proses damai. Faktanya, kami menggunakan veto ini untuk melindungi kedaulatan Amerika dan juga mempertahankan peran Amerika dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Veto ini tidak mempermalukan kami, justru seluruh dewan keamanan yang seharusnya merasa malu,” lanjutnya.
Hak Veto
Juru bicara Presiden Palestina merespons veto AS dengan menyebutnya sebagai langkah “yang tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas komunitas internasional.”
Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Dubes Haley. “Anda telah menyalakan lilin kebenaran. Anda mengusir kegelapan. Satu mengalahkan banyak. Kebenaran mengalahkan kebohongan,” tulis PM Netanyahu di Twitter.
Sebelumnya, Mesir dan Inggris bertekad akan berusaha mencegah AS mengeluarkan hak veto terhadap rancangan resolusi tersebut.
“Negara seperti Inggris dan Mesir mungkin akan mencoba menjaga bahasa mereka senetral mungkin agar AS tidak mengeluarkan veto dalam pemungutan suara ini,” ucap jurnalis Al Jazeera, Mike Hanna.
AS adalah satu dari lima negara anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto. Empat negara lainnya adalah Tiongkok, Prancis, Rusia dan Inggris.
