26.8 C
Jakarta

TNI Harus Profesional Atasi Intoleransi dan Radikalisme

Artikel Trending

Habib yang Menjamur

Dulu, saat saya kecil, di jalan-jalan tidak pernah terpampang baliho. Suasana damai sekali, bahkan tatkala gaduh pun, ya, paling itu karena persoalan biasa. Tidak...

Hukum Menyimpan Tali Pusar Bayi Menurut Islam

Tali pusar adalah jalan yang menghubungkan antara ibu dan bayinya ketika masih dikandungan. Tali pusar ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dan oksigen dari ibu...

Rizieq Shihab Mati Langkah?

Pesta penyambutan kepulangan Rizieq Shihab berubah menjadi bencana bagi masa depan perjuangan politik Rizieq Shihab dan kawan-kawan. Belum genap satu bulan menginjak kaki di...

Ampuhnya Doa Orang Puasa

Berbicara tentang manjurnya doa orang puasa sejenak kita akan langsung tertuju pada sebuah hadis dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr...

Makna Rahmat dalam Al-Qur’an Al-Karim

Rahmat terdiri dari tiga huruf râ’, hâ’, dan mîm. Menurut Ibnu Faris dalam Maqâyîs al-Lughah setiap kata Arab yang berakar dari tiga huruf râ’,...

Relasi Iman, Keadilan dan Demokrasi ala Cak Nur

Nurcholish Madjid, atau yang biasa dipanggil Cak Nur, dikenal luas sebagai salah satu cendekiawan Muslim terbesar di Indonesia. Pemikirannya merupakan suatu usaha untuk mencari...

Bagaimana Hukum Memberi Nasehat dalam Islam?

Tahukah kalian, mengapa agama merupakan suatu nasehat? Kehidupan seseorang bisa berubah dengan nasehat anda. Jalan kehidupan seseorang juga bisa berubah sedemikian baik lantaran duduk...

Wudhu Menurut aL-Qur’an dan Sunah

Wudhu merupakan ritual penting dalam Islam untuk menjaga kesucian dalam beribadah. Perintah dan dasar landasan berwudhu berangkat dari firman Allah swt dalam QS al-Maidah...

Harakatuna.com. Jakarta – Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme dan intoleransi agar tidak bertentangan dengan Undang-undang TNI memerlukan persetujuan dan kendali otoritas politik sipil.

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Webinar dengan Tema “Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Program Doktor Hukum (IKA-PDH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada selasa (6/10/2020) di Jakarta.

Selain memberikan paparan yang komprehensif tentang Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme, TB Hasanuddin juga memaparkan pandangan Komisi I DPR RI terkait pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme yang saat ini dibahas di DPR.

“Komisi I DPR RI menegaskan bahwa pelibatan kekuatan TNI tetap harus berdasarkan perintah Presiden, sebagaimana ketentuan Operasi Militer Selain Perang dalam Undang-undang TNI. Komisi I juga meminta sumber anggaran hanya APBN dan tugas TNI mengacu pada Criminal Justice System.” ujar TB Hasanuddin.

Selanjutnya TB Hasanuddin menyatakan bahwa Komisi I tetap menginginkan profesionalitas TNI sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, termasuk dalam melaksanakan penanganan aksi terorisme.

Selain mengangkat tema tentang ancaman radikalisme dan terorisme global juga memberikan pandangan tentang peran militer.

Menurut Ansyaad Mbai, “Radikalisme-terorisme menjadi suatu ancaman politik/ideologi karena motif kekerasan dan serangan yang dilakukan berlatarbelakang tujuan politik dan ideologi tertentu. Terorisme tidak berhenti dengan adanya operasi militer, bahkan cenderung menunggu adanya operasi tersebut karena itulah tujuan mereka untuk memprovokasi negara, sehingga kebanggaan mereka naik dengan menghadapi militer. Karena itu pendekatan militer merupakan solusi terakhir ketika semua pendekatan lain tidak mungkin lagi dilakukan.”

Politisi Harus Ikut Andil Atasi Intoleransi dan Radikalisme

Ansyad Mbai juga mengingatkan untuk menangkal penyebaran radikalisme, hendaknya para politisi berhati-hati dalam menggunakan isu-isu agama yang sensitif, agar tidak menjadi isu yang ditunggangi kelompok-kelompok ini. Para agamawan juga hendaknya juga berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa untuk tujuan politik.

Selain itu Irjen Pol (Purn.) Drs. Ansyaad Mbai (Kepala BNPT Periode 2010-2014). webinar yang disiarkan secara live streaming melaluiYouTube ini juga menghadirkan Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum (Dekan FH Universitas Diponegoro) yang dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sarana membangun kesadaran dan ingatan akan pentingnya Pancasila serta ancaman terhadap degradasi Pancasila dalam bentuk aksi-aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Upaya tersebut menurutnya patut disambut baik dan menjadi gerakan bersama, dalam upaya membangun situasi nasional yang damai dan memulihkan masyarakat yang berpotensi terpecah belah akibat kehilangan pegangan penting yaitu Pancasila.

Senada dengan Prof Retno, pembicara pertama Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum (Deputi Bidang Pengkajian & Materi BPIP) juga mengingatkan bahwa Pancasila bukanlah pepesan kosong yang dipaksakan menjadi dasar negara.

Perkuat Nilai Pancasila untuk Atasi Radikalisme

Pancasila merupakan rumusan landasan filosofis yang disiapkan untuk mencapai satu tujuan negara Indonesia yang adil dan makmur.

“Saat ini Pancasila menghadapi tantangan, yaitu ‘hilangnya’ diskursus Pancasila dalam ranah public ketika membicarakan landasan kepentingan dan tujuan Bersama. Termasuk juga dalam merumuskan regulasi dan kebijakan bagi kemaslahatan masyarakat”, demikian pernyataan Pofessor Adji.

Selain figure-figur penting diatas, Webinar juga menghadirkan Ken Setiawan (Mantan NII, Ketua NII Center) sebagai salah satu pembicara yang menjelaskan kritik kerasnya terhadap situasi radikalisme yang berkembang di masyarakat, yang melibatkan figure-figur yang selama ini ditokohkan di masyarakat tetapi justru menjadi penyebar radikalisme melalui jalur ceramah dan distribusi informasi yang mengandung distorsi, hoax dan ujaran kebencian.

Ken juga menjelaskan bagaimana pengalamannya menjadi bagian dari NII dan bagaimana akhirnya ia memili keluar dari NII karena menyadari bahwa banyak hal yang secara prinsipiil bertentangan dengan keyakinan keagamaan yang ia pelajari.

Terakhir Ustad Haris yang merupakan mantan anggota NII dan tokoh dari organisasi-organisasi radikal seperti Jamaah Anshorussyariah memaparkan pengalaman pribadinya menjadi bagian dari gerakan ini selama kurang lebih 27 tahun, sampai akhirnya menyadari kekeliruannya jalannya paska penangkapan oleh Densus 88 pada tahun 2010.

Saat ini Ustad Haris mendirikan Yayasan Hubbul Wathon, yang merupakan organisasi yang merangkul para napiter yang insyaf dan mau berjuang untuk melakukan Pendidikan publik agar tidak terpapar gerakan radikalisme dan menulis buku berjudul Hijrah Dari Radikal Kepada Moderat, yang didedikasikan sebagai karya untuk mengingatkan public agar waspada tentang bahaya radikalisme dan terorisme dengan memahami gerakan-gerakan mereka.

 

Harakatuna
Harakatuna
Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang fokus pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri khas keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Mengenal Harakatuna

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru

Ideologi Teroris dan Cara Memberantasnya

Ideologi teroris dan sikapnya dalam dasawarsa mutakhir ini semakin memiriskan. Pemenggalan demi pemenggalan atas nama agama mereka lakukan. Sungguh begitu banyak contoh untuk dibeberkan atau...

Pandemi Covid-19 Tak Kurangi Ancaman Radikalisme

Harakatuna.com. Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pandemi virus korona (covid-19) tidak menghentikan ancaman radikalisme dan terorisme. Hal itu terjadi di...

Serial Kebangsaan (I): Spirit Kebangsaan dan Kelalaian FPI

Sekitar semingguan kemarin, saya dapatkan sebuah buku yang cukup menarik dan tentunya masih relevan dibaca di era sekarang, apalagi buku ini baru saja launching....

Bom Mobil Meledak di Afghanistan, 30 Petugas Keamanan Tewas

Harakatuna.com. Ghazni-Sebuah mobil berisi bom meledak di Provinsi Ghazni, Afghanistan. Setidaknya 30 aparat keamanan tewas akibat ledakan tersebut. Seperti dilansir Reuters, Senin (30/11/2020), Direktur Rumah...

Uang Kertas Mengalami Perubahan Nilai, Bagaimana dengan Mekanisme Pembayaran Hutang?

Sudah kita ketahui bersama bahwa seiring perubahan zaman maka berubah pula nilai sebuah mata uang. Terdapat beberapa kasus yang memiliki inti permasalahan sama, yakni...

Eks Napiter, Haris Amir Falah Sebut Paham Radikalisme Mengancam Pancasila

Harakatuna.com. Solo – Munculnya paham radikalisme ekstrem yang tersebar di wilayah Indonesia mengancam Pancasila dan kedaulatan NKRI. Hal ini perlu diantisipasi, mengingat mereka telah...

Wanita dalam Pusaran Aksi Radikalisme dan Terorisme

Berbagai aksi terorisme dan radikalisme dalam beberapa dasawarsa ini kain “subur” terlebih di era milenial ini. Bergama aksi teror di Indonesia semakin banyak terjadi...