Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbagi pengalaman tentang strategi kontra-terorisme di Indonesia ketika menghadiri Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) ke-13 di di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/9) lalu. Menurutnya, kontra-terorisme mesti mencakup semua aspek, terutama dalam penguatan ketahanan masyarakat.
Ada tiga strategi kontra-teror yang dipresentasikan Retno Marsudi dalam forum tersebut. Pertama, pendekatan whole of government dan whole of society. Strategi ini terumuskan melalui program RAN-PE, yang menggarisbawahi urgensi peran dan sinergisitas pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini juga menggabungkan hard dan soft approaches, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional.
Kedua, memastikan kemajuan teknologi dan riset agar tidak disalahgunakan. Teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memberi ruang bagi berkembangnya ekstremisme-terorisme. Mewaspadai pemanfaatan siber sebagai sarana propaganda teroris adalah langkah yang niscaya. Di Indonesia, strategi ini tengah masif dilakukan dalam konteks penguatan keamanan siber—seperti yang sudah saya ulas sebelumnya.
Strategi pertama, kata Retno, takes a village to turn an extremist idea into a peaceful one, yang artinya mengubah pemikiran ekstrem menjadi pemikiran yang damai memerlukan dukungan semua pihak. Sementara strategi yang kedua tadi menurutnya, di Indonesia, ditempuh dengan meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub) untuk mengintegrasikan sistem data dan memastikan keamanan negara.
Ketiga, terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal radikal-terorisme, termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak. Melalui tiga strategi tersebut, Retno yang notabene Co- Chair Countering Violent Extremism (CVE) Working Group berharap negara-negara GCTF berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi yang inklusif dari strategi rehabilitasi dan reintegrasi (R&R) tersebut.
Menghitung Efektivitas
Mengukur efektivitas strategi kontra-terorisme adalah tugas kompleks yang kerap sulit dilakukan dengan akurat. Namun, di sini, saya akan melakukan analisis secara general berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari ketiga strategi tersebut. Kalkulasi efektivitas di sini saya lakukan dalam rangka menemukan alasan kuat mengapa tiga strategi tersebut sangat ampuh menghalau laju terorisme.
Saya mulai dari strategi whole of government dan whole of society. Pendekatan ini menggarisbawahi sinergisitas pemerintah dan masyarakat dalam kontra-terorisme melalui hard dan soft approaches. Tentu, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional dapat memperkuat upaya kontra-terorisme.
Namun demikian, implementasi RAN-PE perlu koordinasi yang kuat dan sumber daya yang sangat besar, yang tanpanya akan sulit dilakukan secara efisien. Selain itu, keterlibatan masyarakat tidak selalu mudah dicapai. Perlu upaya yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran dan kerja sama, termasuk membangun militansi antarmasyarakat untuk optimalisasi strategi ini. Artinya, efektivitasnya masih 50/50.
Selanjutnya ialah strategi monitoring teknologi dan riset. Idealnya, menjaga teknologi dan riset agar tidak disalahgunakan adalah langkah krusial dalam kontra-terorisme yang mengandalkan internet dan media sosial. Penguatan siber jelas merupakan langkah cerdas. Namun, perkembangan pesat teknologi menciptakan paradoks, antara kesulitan kontrol di satu sisi dan keterbatasan privasi di sisi lainnya. Jadi efektivitasnya juga masih fifty/fifty.
Strategi terakhir yaitu pendidikan untuk mencegah radikalisme-terorisme. Program pendidikan kontra-teror, terutama bagi perempuan dan anak-anak, jelas membantu mengubah pandangan dan mindset yang bertendensi mendukung terorisme. Pada saat yang sama, mencegah radikalisme di tingkat pendidikan dapat mengurangi sumber potensial bagi terorisme di masa depan—jangka panjang.
Kendati demikian perlu digarisbawahi bahwa program pendidikan ini memerlukan investasi jangka panjang dan upaya yang kontinu. Hasilnya pun mungkin tidak langsung terlihat. Selain itu, tantangan dalam mendidik dan mengubah mindset masyarakat, terutama dalam hal nilai-nilai keislaman yang telah melekat dalam diri mereka. Mengubahnya hanya akan blunder dan memantik konflik baru: konflik horizontal. Jadi, sama, masih 50/50.
Apakah itu artinya efektivitas tiga strategi tersebut masih diragukan? Jelas tidak sama sekali. Efektivitas strategi kontra-terorisme tergantung pada implementasi yang tepat dan situasi yang dinamis. Pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian berkelanjutan adalah kunci dalam mengukur keberhasilan strategi kontra-terorisme itu sendiri. Artinya, efektivitas tersebut berkaitan erat dengan keseriusan pemerintah dan masyarakat secara sinergis.
Tawaran untuk Dunia
Menawarkan strategi kontra-teror di forum internasional merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tiga strategi yang Retno Marsudi kemukakan boleh jadi akan menjadi legacy Indonesia di kancah internasional. Bagaimana pun, kontra-terorisme merupakan sesuatu yang kompleks, dan kiprah Indonesia di PBB kemarin laik diapresiasi sebesar-besarnya. Itu terlepas dari efektivitas itu sendiri.
Karenanya, sebagai optimalisasi, Indonesia tetap harus bergerak dalam strategi-strategi tersebut. Artinya, tugas kontra-terorisme ke depan masih berlanjut sehingga terorisme benar-benar tidak dapat bergerak apalagi berkembang dan mengancam kedaulatan nasional-internasional. Tawaran strategi tersebut dapat ditindaklanjuti, misalnya, dengan penguatan keamanan sumber daya siber dan penyadaran sosial kolektif tentangnya.
Indonesia dapat apa dari tawaran di PBB kemarin? Kerja sama internasional yang lebih erat. Jelas. Bagaimanapun, negara-negara perlu bekerja sama dan berbagi praktik kontra-teror. Indonesia telah menawarkan dunia sesuatu yang urgen, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan perdamaian dunia. Semua itu merupakan sinyal baik tidak hanya untuk Indonesia tapi semua negara.
Kendati begitu, tawaran strategis kontra-terorisme mesti menjadi komitmen jangka panjang—bukan proyek sementara belaka. Ini mencakup investasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kontinuitas deradikalisasi. Maka, ini penting digarisbawahi, terutama karena menjelang pergantian presiden tahun depan, bahwa siapa pun yang terpilih, kontra-terorisme harus tetap menjadi salah satu program kerja prioritas nasional.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
