Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Ketua Setara Institute Hendardi menegaskan, radikalisme berbasis agama saat ini masih menjadi ancaman dalam alam kemerdekaan, bahkan ancaman itu meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kapasitas koersif kelompok-kelompok intoleran.
“Pada masa yang lalu, intoleransi biasanya diekspresikan secara tertutup (covert). Kalaupun ekspresi dilakukan secara terbuka, hal itu biasanya dalam bentuk kelompok. Saat ini ekspresi intoleransi dilakukan secara terbuka dalam berbagai bentuk persekusi, bahkan tidak perlu dalam kelompok besar. Tiga empat orang saja dari mereka sudah berani secara terbuka melakukan persekusi terhadap yang lain. Kapasitas koersif kelompok intoleran yang mengalami peningkatan semacam itu merupakan ladang subur bagi bertumbuhnya radikalisme berbasis keagamaan,” katanya, saat berbincang dengan Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Di Indonesia, Hendardi melanjutkan, masyarakat saat ini semakin terpapar konservatisme keagamaan. Konservatisme keagamaan itu, terangnya, ditandai dengan dua fenomena sekaligus, yaitu penguatan identitas keagamaan yang dibarengi dengan peningkatan resistansi (penolakan) terhadap identitas yang berbeda.
Radikalisme Berbasis Agama Menguat Bersamaan dengan Konservatisme
“Konservatisme keagamaan semacam ini merupakan situasi yang mendorong terjadinya radikalisme, sedangkan radikalisme merupakan tangga pertama menuju terorisme atau ekstremisme kekerasan. Ini perkembangan yang harus direspons, agar kita bisa hidup berdampingan secara damai dalam kedamaian atau peaceful coexistence,” katanya.
Hendardi menyayangkan daya dukung untuk merespons perkembangan tersebut belum menggembirakan. Bahkan lahan untuk berkembangnya radikalisme semakin subur, sebab didukung oleh atmosfir politik.
“Populisme agama dalam politik kita semakin menguat. Politik elektoral, terutama di daerah-daerah terutama jelang pilkada acapkali menjadikan agama sebagai konsumsi politik untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, sehingga politik kemudian menjadi arena yang sangat permisif terhadap radikalisme keagamaan,” ucapnya.
Hendardi menerangkan, dalam monitoring Setara Institute, di era pandemi ini kelompok intoleran juga melakukan konsolidasi. Mereka juga menggunakan ruang-ruang virtual untuk menguatkan jaringan mereka.
“Mereka menjadikan perkembangan ekonomi-politik terkini untuk melegitimasi kekecewaan terhadap rezim yang mereka sebut thagut dan menyebar kebencian kepada kalangan internal mereka untuk memperkuat militansi dan eksternal mereka untuk mengekspansi kalangan yang lebih luas, bahkan merekrut jaringan-jaringan baru,” katanya.
Hendardi melanjutkan, di jalur pendidikan, terutama di tingkat menengah kaum intoleran telah telah berhasil membuat terpapar 0,3% responden dalam penelitian Setara Institute di 171 sekolah. Yang lebih mengkhawatirkan, sebanyak 2,4% dari respondens berwatak intoleran aktif. Hal itu merupakan environment yang strategis bagi perluasan jaringan radikalisme.
“Di perguruan tinggi, berdasarkan survei kami, kekhawatiran kita akan paparan radikalisme di kalangan mahasiswa kita meningkat, mengingat watak keagamaan 18,1% dari mereka yang bersifat formalis. Atas nama agama, mereka siap berjihad untuk memformalkan keyakinan mereka ke dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan serta sistem politik dan hukum. ASN juga terpapar, karena kegagalan bekerjanya mekanisme dan perangkat hukum untuk mendeteksi dan menangani infiltrasi radikalisme dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Demikian pula di BUMN, mereka menginfiltrasi BUMN karena BUMN merupakan financial resources yang strategis bagi gerakan dan penguatan jaringan mereka,” kata Hendardi.
