Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Padang – Polda Sumbar melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) menghadirkan mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dalam sosialisasi pencegahan paham radikalisme dan terorisme serta tolerans.
Sosialisasi dilangsungkan di rumah Kebangsaan dipandu Kabag Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, juga turut dihadiri beberapa awak media, Selasa (10/10).
“Kegiatan ini sosialisasi terkait dengan paham radikalisme. Ini merupakan perintah pimpinan dari mabes polri, bahwa kegiatan ini memang harus dilakukan. Karena ancaman-ancaman radikalisme ini selalu ada dan selalu muncul,” kata Dwi Sulistyawan.
Dikatakan, sering munculnya paham radikalisme ini dikarenakan sekelompok masyarakat yang ingin ada upaya-upaya untuk merubah negara.
“Kegiatan ini juga kebetulan berbarengan dengan HUT Humas Polri yang jatuh nanti di 30 Oktober mendatang,” kata Dwi.
Sementara itu mantan anggota NII, Dafrizal mengatakan, untuk pencegahan radikalisme ini, karena ketidak pahaman terhadap agama. Karena ketidak pahaman tentang agama yang benar, sehingga radikalisme ini muncul.
Maka untuk pencegahannya, perlu membentuk pencerahan kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa belajar kepada ulama-ulama yang robbani, ulama-ulama yang betul membawa kepada pencerahan dan kedamaian.
“Karena Islam ini mengajak kita pada Rahmatan Alamin. Siapapun orangnya, apapun agamanya bisa berdampingan dengan islam. Dari keyakinan tadi, dia ingin bersebrangan dengan orang lain dan juga ingin merubah sistem kenegaraan seperti itu. Dengan belajar kepada ulama Robbani, dia akan bisa terjadi pencerahan dan pencegahan radikalisme,” kata Dafrizal.
Dafrizal mengatakan, dalam sikap ini, semuanya pancingan, media juga memberikan jalan, kontribusi. Ketika media bebas mensiarkan berita-berita yang panas, tentu orang atau masyarakat ini terpancing.
Dafrizal mengungkapkan, dia mengetahui paham radikalisme pada tahun 2002 lalu, saat dirinya masih duduk kelas dua di SMK.
“Ketika itu saya sudah mendapat pemikiran Negara Islam Indonesia. Saya cukup lama di sana, wilayah teriktorial yang saya ayomi di Pesisir Selatan. Itu target wilayah, posisi saya waktu itu sebagai amirnya Kabupaten Pesisir Selatan,” katanya.
Selama berada di lingkungan NII, dirinya melihat dan merasakan ada keyakinan agama yang dianut golongan ini berbeda dan bersebrangan dengan negara, dengan menganuti ideologi pancasila dan UUD.
“Mereka mudah mengkafirkan orang lain yang berada di luar kelompoknya. Penyimpangan lainnya, segi akidah, dalam memahami kafir, NII dulunya mudah mengkafirkan orang islam. Termasuk Polisi menjalankan UU sosial. Musuh kami penegak hukum,” ujarnya.
Sedangkan penyimpangan kedua, dalam ibadah. Mereka melakukan solat berkamuflase dengan jamaah yang lain. Sebab, mereka tidak mewajibkan syariat, karena mereka berpatokan pada Madinah. Sementara Indonesia ini mereka anggap masih Mekkah.
“Ketika mereka menganggap orang itu kafir, darahnya halal dan hartanya bisa dicuri. Dari sana saya tersentak kalau ajaran ini salah dan kembali bertaubat,” ungkapnya.
Akhir sosialisasi mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
