Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jepara – Penjabat (Pj) Jepara Edy Supriyanta meraih penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), atas dukungannya di bidang pencegahan radikalisme dan terorisme.
Piagam penghargaan diserahkan Kepala BNPT melalui Direktur Pencegahan Irfan Idris, pada kegiatan sosialisasi dan forum dialog publik bertajuk Menumbuhkan Nasionalisme di Tengah Pluralisme, di Pendapa Kartini, Senin (19/6/2023).
Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris menyampaikan, Jepara masuk ke dalam kategori aman. Meski demikian, menurutnya tetap perlu diwaspadai adanya kemungkinan gerakan yang tidak terlihat di bawah permukaan. Seperti, perekrutan, pendanaan, dan pelatihan. Media sosial menjadi faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia.
Menurutnya, aspek pemicu itu banyak menyasar generasi yang baru mengenal dunia maya. Karenanya, Irfan meminta agar setiap individu selalu membentengi diri, tidak mudah terprovokasi, dan mewaspadai hal-hal yang mengarah pada tindakan intoleransi. Salah satu upayanya, dengan penanaman nilai-nilai luhur kearifan lokal.
“Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Tetapi, kita harus mengikuti arus, tidak boleh terbawa arus,” tandasnya.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan, masyarakat Jepara sangat mengakui keberagaman dalam beragama. Di Jepara terdapat enam kepercayaan yang dianut, dan masing-masing pemeluknya hidup berdampingan dengan rukun dan damai.
“Saat ini secara keseluruhan aman dan kondusif,” ujarnya.
Kendati tak dilalui jalur Pantura, Edy menuturkan, jika Jepara tetap berpotensi kemasukan paham radikalisme. Hal itu karena faktor pariwisata dan adanya perusahaan milik penanam modal asing. Dari dua aspek ini, mencatatkan Jepara menjadi wilayah dengan jumlah WNA tertinggi kedua di Jawa Tengah.
“Jumlahnya ada sekitar seribu orang asing. Selain budaya asing, juga terdapat potensi masuknya paham radikalisme,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Edy meminta, kegiatan-kegiatan positif di lingkungan masing-masing, harus terus digalakkan. Selain itu, juga perlu adanya pengetatan sistem wajib lapor bagi warga baru, untuk mendeteksi pendatang yang berpotensi membawa pengaruh negatif di masyarakat.
Diketahui, saat ini Kabupaten Jepara telah terbentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Wadah tersebut baru terbentuk di dua kabupaten se-Indonesia, bersama Kabupaten Lebak di Provinsi Banten.
