Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Padang – Penyebaran radikalisme sudah menyasar ke seluruh lapisan insan masyarakat. Untuk itu perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan penanganan paham radikal terorisme dari hulu ke hilir.
Untuk itu Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) provinsi Sumatera Barat sebagai mitra strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah, menggelar acara diskusi Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT Sumatera Barat.
Acara yang mengambil tema Membangun Moderasi dan Harmoni Sumatra Barat melalui Budaya dan Kearifan Lokal “Adat Bersandi Syara’, Syara’ Bersandi Kitabullah”, serta “Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung ” digelar di Pangeran Beach Hotel, Padang, sebagaimana rilis yang diterima redaksi, Jumat (10/12/2021).
Dalam acara tersebut, Direktur Pencegahan, Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM mengapresiasi kinerja pengabdian dan profesionalisme FKPT Sumbar dalam rangka mendorong ketahanan nasional yang dinamis dalam menghadapi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri khususnya ancaman paham radikal terorisme.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, kepada FKPT Sumbar atas pengabdian dan profesionalismenya dalam menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan upaya yang tidak boleh terhenti dalam merekrut mujahid NKRI,” ujar Ahmad Nurwahid dalam sambutannya.
Ia melanjutkan, pentingnya peran FKPT juga dilandasi atas bahayanya ideologi terorisme sebagai gerakan politik, yang kerap memanipulasi agama untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai consensus nasional.
Sehingga tindakan, watak dan aksi terorisme yang terjadi selama ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai agama dan nilai kearifan local bangsa yang sangat multicultural.
“Terorisme adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi agama yang bertujuan mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional. Wataknya adalah intoleran terhadap perbedaan dan ekslusif terhadap perubahan,” ungkap Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid.
Dijelaskannya, para ulama dalam konferensi agama di Dubai telah mendefinisikan terorisme ini adalah paham yang dibangun diatas manipulasi dan distorsi agama.
“Jadi tidak ada kaitannya aksi radikal Terorisme dengan agama apapun; namun terkait dengan pemahaman agama menyimpang dan didominasi oleh mayoritas agama di wilayah tersebut. Sehingga tindakan, aksi Terorisme tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai agama,” ujar perwira tinggi yang pernah menjabat Kabag Banops Densus 88/Anti Teror Polri ini;
Dalam kesempatannya mantan Kalpores Jembrana ini, juga memperingatkan kepada para peserta yang hadir untuk terus meningkatkan upaya dan kewaspadaannya.,Karena meskipun kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansyorut Daulah (JAD) sudah dibubarkan dan menunjukkan tren penurunan pasca ditetapkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2018, namun ideologinya masih tersisa dan mengintai siapapun yang lengah
“Sehingga penting kedepannya, untuk dibuat peraturan yang melarang eksistensi setiap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun Pancasila sudah teruji dengan 15 kali pemberontakan yang gagal seperti PKI, DI/TII, PRRI-Permesta,” tegas mantan Kapolres Gianyar ini.
Alumni Akpol tahun 1989 ini juga menilai, perlunya untuk memutus celah dikotomi antara bernegara dan agama melalui kesiapsiagaan ideologi yang ditanamkan oleh para tokoh masyarakat, ormas, pemerintah daerah dan FKPT sebagai mitra BNPT ditingkat daerah.
“Bukan hanya kesiapan fisik, anggaran, dan personil namun juga kesiapsiagaan ideologi, melalui vaksinasi ideologi dengan menanamkan nasionalisme dengan pendekatan agama (yang Kaffah) sehingga celah dikotomi antara bernegara dan agama hilang,” kata mantan Kadensus 88/Anti Teror Polda DIY ini.
Sementara itu, Ketua FKPT Sumatera Barat, Dr. Zaim Rais, M.A. mengungkapkan saat situasi pandemi yang telah berlangsung selama 2 tahun ini, tidak mengurungkan semangat dan dedikasi para pengurus FKPT Sumbar dalam upaya menjaring peran dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan paham radikal dan terorisme.
“Kegiatan FKPT Sumatera Barat lebih banyak bersifat soliditas dan solidaritas, meskipun terdampak pandemi Covid-19, tidak juga membatasi gerak langkah dan komitmen kuat kami membangun Indonesia yang bersatu dan damai,” ujarnya.
Melaporkan capaian kinerja FKPT Sumatera Barat tahun 2020-2021, Zaim mengungkapkan adanya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat berkat dukungan dan kerja keras para stakeholder terkait.
“Yang terwujud melalui Kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun institusi pendidikan, bakti sosial, audiensi, penelitian dan sosialisasi serta menggandeng semua pihak baik pelajar, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat lokal,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari stakeholder terkait seperti Kepala Kesbangpol Sumbar, Kakanwil Kemenag. Sumbar, Dinas Pendidikan, DPPA Sumbar, Polda Sumbar, Satwil Densus 88 Sumbar, Binda Sumbar. Selain itu hadir pula para tokoh masyarakat dan agama baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Anshor dan Forkopimda yang ada di Provinsi Sumbar.
