Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta-Di hadapan DK PBB, Menteri Luar Negeri Retno menerangkan pengalamannya dalam upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Pihaknya sebagai atas nama Indonesia, patut mengapresiasi role model penanganan kasus radikalisme Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Retni menerangkan terdapat beberapa upaya penanganan kasus radikal negeri ini telah memotivasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi regional secara global.
Hal itu disampaikannya dalam Debat Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB dengan tema Kerjasama PBB dan Organisasi Regional serta Sub-regional guna Mendukung Perdamaian dan Keamanan dalam Pemberantasan Terorisme di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
“Gerakan terorisme global selalu menemukan cara dan bentuk baru untuk mengancam dunia. Dengan demikian, kerja sama antara PBB dan organisasi regional sangat penting untuk mencegah, memberantas, dan melindungi masyarakat kita dari ancaman terorisme, baik di masa kini maupun di masa yang mendatang,” kata Retno, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat (27/9/2019).
Tiga Cara Penanganan Radikalisme dan Terorisme
Retno menekankan tiga hal pada pertemuan DK PBB tersebut. Pertama, pentingnya penguatan upaya pencegahan penyebaran ideologi terorisme pada tingkat nasional. Kedua, penguatan mekanisme regional dan sub-regional yang tepat dalam penanggulangan terorisme. Ketiga, sinergi strategi penanggulangan terorisme pada tingkat global, sub-regional, regional, dan nasional.
“Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina telah mengembangkan mekanisme kerja sama trilateral untuk mengatasi ancaman kelompok teroris di Laut Sulu,” kata Retno.
Dia juga menyampaikan upaya Pemerintah RI menyusun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan merujuk pada dokumen Asean dan Sekjen PBB.
“Tidak ada satupun kawasan yang kebal dari ancaman terorisme. Dengan demikian, kerja sama global merupakan satu-satunya upaya nyata untuk melawan ancaman terorisme,” katanya.
Debat Tingkat Menteri DK PBB merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Rusia di DK PBB pada September 2019. Pertemuan dipimpin oleh Menlu Rusia Sergey Lavrov dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara anggota DK PBB.
Pembahasan debat difokuskan pada peran organisasi regional dalam memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk melalui kerjasama dengan PBB. Kedua topik tersebut selaras dengan prioritas keanggotaan Indonesia pada DK PBB.
