Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Ketua bidang Hukum dan HAM, PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menganggap, kembali berani bersuara tentang radikalisme, terutama berkaitan dengan pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Pihaknya menilai ada gejala radikalisme yang cukup kuat di tubuh FPI selama ini.
Razikin atas nama PP Muhammaduyah menyatakan ketegasan sikapnya untuk mendukung penuh langkah pemerintah yang secara resmi membubarkan (FPI). Setelah melakukan kajian yang komprehensif, pihaknya meyakini Ormas ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Sebab gejala radikalisme di tubuh FPI sangat kuat sekali.
“Secara hukum sebetulnya dengan dicabutnya legal standing FPI dalam putusan Mahkamah Konsitutusi (MK) tertanggal 23 Desember tahun 2014 maka eksistensi FPI sebagai sebuah organisasi sudah tidak ada,” tutur Razikin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (31/12/2020).
Razikin pun memandang, langkah pemerintah yang melarang seluruh aktivitas FPI merupakan langkah yang tepat. Karena dia melihat, ormas yang didirikan Habib Rizieq Shihab ini sendiri semakin ke sini, semakin memperlihatkan berbagai tindakan yang melanggar hukum. “Saya melihat FPI sendiri menumpang dalam fasilitas demokrasi dengan melabrakan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri,” ungkap dia.
Namun demikian, Razikin menilai ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar polemik pembubaran tersebut, yang dinggapnya perlu pencermatan semua pihak, yakni, belakangan ini ada gejala menguatnya radikalisme dan ekstremisme.
Saya cermati, FPI memberi ruang bagi bibit radikalisme dan ektremesme itu tumbuh. Apakah FPI secara sengaja membuka ruang tersebut ataukah FPI tidak menyadari hal itu, tentu saja Pemerintah punya data soal itu. Tentu saja, keputusan pemerintah ini dipastikan menuai pro- kontra, namun selama keputusan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keutuhan Negara dan Bangsa kita, tidak jalan lain kecuali memberikan dukungan,” tandasnya.
