Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menekankan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya pencegahan anak-anak yang terpapar terorisme. Menurut Mensos, upaya pencegahan jauh lebih penting dari pada penanganan.
“Karena di pencegahan itu lah. Kita bisa menangani anak itu agar tidak tertarik ke tindakan terorisme,” ungkap Mensos Risma. Dalam acara “Rangkaian Training of Trainers (ToT) tentang Proses Asesmen Psikososial untuk Anak-anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan di Indonesia”, di Jakarta, Selasa(14/3/2023).
Pentingnya peran Pemda, Mensos gambarkan dalam pengalaman saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya tahun 2010 – 2020. “Saat itu saya mendalami terus membentuk tim baik yang menanngani korban maupun pelaku,” ujarnya.
Namun tak hanya Pemda, lanjut Mensos. Keluarga dan lingkungan masyarakat juga di harapkan dapat turut serta mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan terorisme dan paham ekstremis kekerasan pada anak.
Mensos juga menyarankan untuk melibatkan Kementerian Terkait. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Kementerian Agama, melihat fenomena anak terpapar terorisme dan ekstremis kekerasan dapat terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, baik guru maupun orangtua di rumah berpengaruh kuat pada pemikiran dan tindakan anak-anak.
“Karena di sekolah-sekolah level pendidikan SMP SMA saat itu (di Surabaya) di masuki oleh para alumni. Kemudian mereka melakukan intervensi (terorisme dan paham ekstremis kekerasan) mempengaruhi siswa-siswi,” kata Mensos.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Surabaya, Mensos juga menutup seluruh aktivitas sekolah pada hari Sabtu dan Minggu. Melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk masuk mendampingi di sekolah-sekolah pada hari Jumat.
Kegiatan ToT di selenggarakan pada 15 – 17 Maret 2023 oleh the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Sosial. Tujuannya memberikan panduan komprehensif bagi psikolog dan pekerja sosial dalam melakukan asesmen psikososial anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstrimis kekerasan.
Sejak tahun 2018, UNODC telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstremis kekerasan. Upaya ini sejalan dengan prioritas di bawah Pilar 1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme 2020 – 2024 (RAN PE).
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial bagi keluarga dan anak yang terpapar radikalisme dengan tingkat rendah hingga sedang. Layanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, terapi psikososial dan mental spiritual, dukungan keluarga, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, serta dukungan aksesibilitas seperti pendidikan.
