Harakatuna.com. Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong penguatan penerapan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme di Indonesia. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif, adaptif, serta menyasar akar persoalan, termasuk penyebaran paham radikal di ruang digital.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Tahun 2026 yang mengusung tema “Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas” di Hotel Bidakara, Senin (18/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan terjadi melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran penyebaran, hingga konteks sosial tertentu. Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan perlu difokuskan pada pemutusan rantai penyebaran tersebut.
“Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, maka proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris dari pengirim kepada penerima tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Tito menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, deradikalisasi penting dilakukan terhadap individu yang telah terpapar paham radikal agar kembali kepada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra radikalisasi diperlukan guna membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.
Selain itu, Tito menilai penguatan kontra ideologi perlu melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungan kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. “Ini sangat efektif sekali, karena kelompok ini memiliki budaya dan norma trust insider, tidak percaya kepada orang luar, tetapi percaya kepada orang dalam,” katanya.
Mendagri juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra narasi di ruang digital untuk memutus jalur penyebaran paham radikal. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran ideologi ekstremisme kini berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai platform digital.
Di sisi lain, Tito menyebut penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Menurutnya, selama ini Densus 88 AT Polri telah menjalankan pendekatan penegakan hukum secara kuat terhadap ancaman aktif. Namun, ke depan, pendekatan humanis atau soft approach perlu semakin diperkuat sebagai langkah pencegahan sejak dini.
“Saya tahu bahwa Densus selama ini lebih banyak menggunakan kinetic approach atau hard approach karena menghadapi ancaman aktif. Namun, ketika situasi mulai mereda, kita harus mulai melakukan bombardir melalui kegiatan soft approach,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito turut mengapresiasi jajaran Densus 88 AT Polri atas upaya mereka dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga kondisi keamanan di Indonesia dinilai semakin kondusif. “Saya sangat mengapresiasi kerja jajaran Densus selama ini yang hasilnya sudah dirasakan masyarakat. Kondisi Indonesia saat ini jauh lebih tenang dibanding beberapa tahun lalu,” pungkasnya.
Leave a Comment