Harakatuna.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial yang paling mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Program ini lahir dari kesadaran bahwa kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Di tengah upaya Indonesia mempersiapkan generasi yang mampu bersaing pada era bonus demografi, kehadiran program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia mulai ditempatkan sebagai prioritas strategis.
Namun demikian, kebijakan publik yang besar selalu diikuti oleh tantangan yang tidak sederhana. Berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan MBG belakangan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik atau besarnya anggaran yang dialokasikan.
Lebih dari itu, keberhasilan ditentukan oleh kualitas tata kelola yang menopangnya. Dalam konteks inilah MBG sedang menghadapi ujian penting, yakni bagaimana mempertahankan kepercayaan publik di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses pelaksanaannya.
Dalam kajian implementasi kebijakan, Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu kebijakan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ketika sebuah program menghadapi persoalan dalam aspek tata kelola, perhatian tidak seharusnya hanya diarahkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berlangsung di dalamnya.
MBG merupakan program yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Program ini melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyedia bahan pangan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Kompleksitas tersebut membuat koordinasi menjadi kebutuhan utama. Di sisi lain, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel.
Dari perspektif pembangunan manusia, urgensi MBG sesungguhnya memiliki dasar ilmiah yang kuat. UNICEF (2023) menegaskan bahwa kualitas gizi anak berpengaruh terhadap perkembangan fisik, kemampuan belajar, dan produktivitas pada masa dewasa. Temuan serupa juga disampaikan oleh World Bank (2024) yang menyatakan bahwa investasi pada sektor gizi memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas modal manusia. Dengan kata lain, pengeluaran negara untuk program gizi bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.
Kondisi tersebut relevan dengan tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa persoalan stunting, anemia, dan berbagai bentuk malnutrisi masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah.
Oleh sebab itu, MBG perlu dipahami sebagai upaya preventif yang berorientasi pada masa depan. Program ini tidak hanya berupaya mengatasi persoalan hari ini, tetapi juga mencegah lahirnya berbagai persoalan sosial dan ekonomi pada masa mendatang.
Meski demikian, program yang baik tidak otomatis memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Dalam pandangan Fukuyama (1995), kepercayaan merupakan modal sosial yang memungkinkan institusi bekerja secara efektif. Ketika masyarakat percaya kepada institusi publik, proses pelaksanaan kebijakan akan memperoleh dukungan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika muncul keraguan terhadap integritas tata kelola, kepercayaan dapat menurun meskipun tujuan kebijakan tersebut dianggap mulia.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat modern tidak lagi hanya menilai apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah melakukannya. Era digital telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga. Informasi bergerak dengan sangat cepat, sementara ruang publik semakin terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
Keterbukaan informasi harus dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan kebijakan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana proses pengawasan dilakukan, dan bagaimana evaluasi program dilaksanakan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi merupakan instrumen untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik.
Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga perlu memperoleh perhatian yang sama besar. Grindle (2017) menjelaskan bahwa tata kelola publik yang baik mensyaratkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas pada setiap tingkatan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks MBG, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui audit berkala, pelaporan yang terbuka, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Kehadiran mekanisme tersebut akan membantu memastikan bahwa tujuan program dapat dicapai secara efektif dan tepat sasaran.
Menariknya, prinsip-prinsip tata kelola yang baik tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.
Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat berkaitan langsung dengan upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl), dua tujuan penting dalam maqashid syariah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Shatibi (2006). Oleh karena itu, MBG tidak hanya memiliki dimensi administratif dan ekonomi, tetapi juga dimensi moral yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Dalam Islam, amanah merupakan prinsip yang melekat pada setiap bentuk kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya publik. Anggaran negara yang digunakan untuk membiayai program sosial pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola bukan semata-mata tuntutan regulasi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab etis yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pada titik inilah MBG sedang menghadapi ujian sesungguhnya. Tantangan yang muncul bukan alasan untuk meragukan pentingnya program tersebut. Sebaliknya, tantangan tersebut perlu menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan kebijakan semakin baik. Program yang besar memerlukan pengawasan yang besar pula. Kritik yang disampaikan secara konstruktif seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan program.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang tersalurkan setiap hari. Keberhasilan yang lebih mendasar terletak pada kemampuan negara menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, MBG tidak hanya akan menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana kebijakan sosial dapat dijalankan secara profesional sekaligus berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat.
Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, menjaga kepercayaan publik menjadi kebutuhan yang sama pentingnya dengan menyediakan makanan bergizi itu sendiri. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki negara, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap cara negara mengelola amanah tersebut.
Daftar Pustaka
Al-Shatibi, A. I. (2006). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.
Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
UNICEF. (2023). The State of the World’s Children 2023: For Every Child, Nutrition. New York: United Nations Children’s Fund.
World Bank. (2024). Investing in Nutrition for Human Capital Development. Washington, DC: World Bank.
Leave a Comment