Harakatuna.com. Riyadh – Uni Emirat Arab dilaporkan terlibat dalam serangan terhadap Iran bersamaan dengan agresi militer yang disebut melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Laporan tersebut memicu kekhawatiran meluasnya konflik di kawasan Teluk, meski sejumlah negara Arab sejauh ini memilih menjaga jarak dari langkah Abu Dhabi.
Laporan yang dimuat Wall Street Journal menyebut serangan itu diklaim sebagai respons atas serangan Iran terhadap fasilitas minyak dan gas milik UEA. Namun, Teheran menegaskan serangan balasannya ditujukan kepada pangkalan militer dan aset Amerika Serikat di wilayah UEA yang digunakan untuk melancarkan operasi terhadap Iran.
Sebagai negara Teluk yang hanya dipisahkan Selat Hormuz dari Iran, UEA diketahui menjadi salah satu lokasi pangkalan militer AS terdekat dengan wilayah Iran. Dalam laporan tersebut, UEA disebut melakukan serangan ke Pulau Lazan di Iran sesaat sebelum gencatan senjata diumumkan pada 7 April lalu.
Laporan itu juga menyebut adanya dugaan penggunaan jet tempur Mirage buatan Prancis dan drone Wing Loong asal China yang dioperasikan UEA dalam operasi militer tersebut.
Ketegangan meningkat setelah Iran menuding UEA dan Kuwait terlibat dalam serangan AS dan Israel terhadap wilayahnya. Dalam konflik yang dimulai sejak 28 Februari, UEA menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran.
Situasi tersebut dinilai semakin memperburuk posisi diplomatik UEA di kawasan Timur Tengah. Negara itu sebelumnya juga menuai sorotan terkait tuduhan dukungan terhadap kelompok pemberontak di Sudan serta kebijakannya menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham.
Sementara itu, sejumlah negara Teluk memilih menahan diri agar tidak terseret konflik terbuka dengan Iran. Mantan Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Turki al-Faisal, menyebut keputusan Arab Saudi untuk tidak menyerang Iran sebagai langkah bijaksana.
Dalam artikelnya di Arab News, ia memperingatkan bahwa perang terbuka dengan Iran dapat menghancurkan kawasan dan menguntungkan Israel.
“Jika rencana Israel berhasil memicu perang antara kami dan Iran, wilayah tersebut akan berubah menjadi kehancuran, dan Israel akan berhasil memaksakan kehendaknya di kawasan,” tulis Turki al-Faisal.
Ia menilai jika Arab Saudi terlibat perang besar, maka fasilitas minyak di pantai timur, pabrik desalinasi, hingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terdampak serius. Proyek ambisius Vision 2030 juga disebut berpotensi terganggu.
Di sisi lain, UEA dilaporkan semakin mendekat ke Israel di tengah meningkatnya ancaman keamanan. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengatakan Israel telah mengirim sistem pertahanan Iron Dome beserta personel untuk memperkuat pertahanan UEA.
Sikap UEA juga dinilai bertolak belakang dengan upaya pembentukan poros diplomatik baru di kawasan. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyebut situasi saat ini mendorong terbentuknya aliansi yang melibatkan Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Qatar.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menegaskan bahwa ekspansionisme Israel menjadi ancaman utama bagi stabilitas kawasan.
“Apa yang dialami negara-negara Teluk tidak boleh menyebabkan hilangnya fokus terhadap Gaza. Ekspansionisme di Gaza, Beirut, Tepi Barat, dan Suriah telah memakan banyak korban jiwa dan memaksa lebih banyak orang mengungsi,” ujarnya.
Sementara itu, ketegangan baru juga muncul setelah media Kuwait melaporkan dugaan upaya infiltrasi empat anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke Pulau Bubiyan menggunakan kapal nelayan. Pemerintah UEA menyatakan solidaritas terhadap Kuwait dalam menghadapi dugaan ancaman tersebut.
Namun, Iran membantah tuduhan infiltrasi tersebut. Duta Besar Iran untuk Kuwait bahkan dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Kuwait terkait insiden tersebut.
Di tengah situasi yang terus memanas, Iran juga dikabarkan mulai membahas pengaturan ulang administrasi pelayaran di Selat Hormuz bersama Oman, termasuk rencana pengenaan biaya layanan terhadap perusahaan pelayaran internasional.
Pengamat menilai ketegangan yang melibatkan Iran, UEA, Israel, dan AS berpotensi memperbesar risiko konflik kawasan apabila gencatan senjata gagal dipertahankan.
