Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta – Rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memetakan masjid di Indonesia agar menangkal paham radikalisme direspon Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla. Bahkan JK menyinggung seharusnya polisi memeriksa rumah kontrakan untuk menangkal paham radikalisme.
JK menegaskan tidak pernah ada kegiatan untuk mengacaukan negara dengan paham radikalisme dari masjid. Pihaknya dari DMI menegaskan tidak pernah ada baiat ke kelompok ekstrem yang dilakukan di masjid. Bahkan kehadiran kelompok radikal dan persebaran paham menyesatkan di masjid justru mencemari kesucial masjid itu sendiri.
“Tak pernah ada di baiat di masjid, macam-macam,” ujarnya kepada wartawan usai silaturahmi dengan pengurus Masjid Al Markaz Makassar, Jumat (28/1).
Mantan Wakil Presiden (wapres) ini menyebut aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.
Merespon kuatnya dugaan persebaran paham radikal melalui mimbar-mimbar masjid, DMI meminta kapolri dan jajaran aparat keamanan untuk memeriksa semua tempat-tempat rumah ibadah, terutama yang ada di komplek perkantoran dan mal. “Kalau masalahnya begitu. Periksa semua rumah-rumah kontrakan,” tegas JK lagi.
JK mengaku mempersilakan penegak hukum untuk menindak tegas jika ada pihak-pihak yang menjadikan masjid untuk memberontak pada negara dengan menyebarkan paham radikalisme. “Silakan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu,” tegasnya.
Terkait isi ceramah di masjid yang mengkritik pemerintah, JK mengaku hal tersebut tergantung dari tema yang disampaikan. Meski demikian, JK menegaskan hal tersebut hanya sebatas kritik, bukan radikalisme.
“Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara,” ucapnya.
, Jusuf Kalla){kind=link}