Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com – Jokowi dianggap melanggengkan dinasi politik. Bagi banyak orang, Jokowi lebih parah daripada pemerintahan Soeharto. Ini karena, Presiden Joko Widodo, masih berkuasa tetapi justru membiarkan bahkan mendukung anak dan menantunya menjadi wali kota, menjadi ketua umum partai, dan kini menjadi calon wakil Presiden.
Ini tidak biasa dalam politik di Indonesia. Menurut Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai wajar ada gugatan laporan terhadap Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK terkait dugaan nepotisme.
Dugaan Nepotisme dan Melanggengkan Dinasti
Salah satu bentuk nepotisme adalah dinasti politik. Jokowi dianggap sedang membangun dinasti politik dengan berbagai macam cara, termasuk melumpuhkan Mahkamah Konsitusi.
Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan adik ipar Jokowi mengeluarkan putusan tentang syarat usia capres-cawapres, agar supaya Gibran bisa maju dalam percaturan Cawapres. Jadi, tidak bisa dibantah bahwa ipar Jokowi itu memang penyempurna dinasti politik Jokowi.
Ketika putusan MK diketuk palu, hari berikutnya Gibran dipinang oleh Prabowo, di mana ia sekarang menjadi loyalis Jokowi. Prabowo adalah alumni mileter, tetapi ia layu di bawah ketiak Jokowi.
Hari ini Gibran telah resmi mendaftar sebagai cawapres mendampingi Prabowo di KPU. Kaesang adik Gibran, Bobby ipar Gibran, Anwar Usman ipar Gibran dan Jokowi bapaknya, semua pasang badan untuk memuluskan Gibran menjadi wakil Presiden Indonesia (kalau menang).
Kehancuran Demokrasi Indonesia
Itulah yang banyak orang menyebut bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Sementara dinasti politik dilanggengkan. Indonesia kembali kepada sistem kerajaan dan mundur kembali ke abad 18 meskipun berwajah baru melalui pemilihan umum.
Apakah dinasti politik sangat berbahaya? Sungguh sangat berbahaya! Sebab, ia sedikit lagi akan menjadi diktaktor. Dinasti akan menghilangkan kewarasan dalam politik, sosial dan budaya. Parahnya, ia akan menghilangkan budaya demokrasi dan kesempatan anak bangsa. ‘
Jika politik keluarga ini terus bercokol di Indonesia atau malah diendors seperti dilakukan oleh Jokowi, maka harapan anak bangsa akan mati. Tatanan kenegaraan di Indonesia rusak. Dan yang pasti, warga sipil alias rakyat jelata tidak bisa memiliki kesempatan untuk menduduki kursi strategis. Nantinya, warga sipil alias rakyat jelata hanya bisa mendaur ulang harapan dengan cara meminta-minta.
Politik Dinasti Wajib Ditolak
Sejak abad ke-18 dengan peristiwa Revolusi Perancis dinasti politik kita tolak. Hari ini dinasti itu kembali dimunculkan kembali atas hasrat kuasa satu keluarga. Kekuasaan dianggap properti yang bisa dia miliki selamanya.
Jika cara pandang terhadap negara memang seperti di atas, maka jadinya kekuasaan bakal cenderung korup. Ingat kekuasaan yang dilanggengkan oleh dinasti (kekuasaan yang absolut), maka kekuasaan itu pasti korupsi.
Bahayanya, meski situasi rusak demikian, tidak mungkin ada orang yang berani memprotesnya. Sebab, dinasti di manapun akan melakukan cara-cara baru praktik otoriter untuk menangkal, mengamankan, dan memuluskan suatu jabatannya. Dan inilah yang saat ini sedang ditunjukkan oleh keluarga presiden Indonesia: Joko Widodo
