Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Surakarta – Ancaman teror bom bunuh diri sudah beberapa kali menyasar Kota Surakarta, Jawa Tengah. Untuk mencegah terjadinya aksi teror, dibutuhkan komitmen dari kepala daerah sekaligus penyebarluasan wawasan kebinekaan agar terwujud kerukunan di masyarakat.
Ancaman terakhir aksi teror di Surakarta terungkap setelah penangkapan terduga teroris berinisial S oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Selasa (1/8/2023), di Semarang, Jateng.
Warga Kabupaten Boyolali, Jateng, itu diringkus karena turut terlibat dalam aksi bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Desember 2022. Ia bertindak sebagai perakit bom panci yang menewaskan si pelaku, yakni Agus Sujarno. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian, S dan Agus diketahui sempat berembuk mengenai sasaran pengeboman.
Ternyata, ada target lain di luar Polesk Astanaanyar, yaitu Kepolisian Resor (Polres) Kota Surakarta. Ada satu unit bom panci yang sudah disiapkan S. Namun, aksi bom bunuh diri itu belum sempat terlaksana karena S tak kunjung memperoleh pelaku untuk menjalankan aksi tersebut.
”Polres Kota Surakarta sudah dijadikan sasaran teror berkali-kali. Bahkan, amaliahnya (tindakan bom bunuh diri) juga pernah dilakukan. Jadi, ini suatu catatan yang panjang jika berbicara tentang teror di kota ini,” kata Tenaga Ahli Pencegahan Radikalisme Densus 88 Antiteror Polri, Islah Bahrawi, saat dihubungi, Senin (7/8/2023) petang.
Pada 2016, aksi bom bunuh diri pernah terjadi di Polres Kota Surakarta. Saat itu, pelaku bernama Nur Rohman meledakkan diri setelah menerobos masuk pos penjagaan polisi. Ledakan terjadi di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Pelaku tewas di tempat.
Islah menjelaskan, ancaman teror merupakan bentuk konsekuensi dari tingginya tingkat heterogenitas dari suatu daerah. Dia menyebut, Kota Surakarta termasuk sebagai daerah dengan keberagaman yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai pemikiran bisa berkembang di wilayah itu, tak terkecuali pemikiran-pemikiran radikal.
Dengan demikian, lanjut Islah, pemerintah daerah harus memiliki kepiawaian mengelola segala perbedaan yang ada. Menurut dia, komitmen politik kepala daerah untuk menjamin kehidupan warga yang heterogen sangat penting untuk menjaga keeratan relasi sosial.
”Artinya, ada peran politik dari pemerintah yang harus menjaga keseimbangan itu. Ketika peran politik gagal membangun intimasi sosial, nantinya bisa memicu konflik-konflik di tengah masyarakat,” kata Islah.
Model kepemimpinan kuat yang berpihak pada keberagaman coba ditunjukkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Hal itu berbuah pengakuan berupa peringkat ke-4 tertinggi dari 94 kota lainnya dalam riset ”Indeks Kota Toleran” dari Setara Institute pada 2022.
Gambaran yang dipotret riset itu ialah kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan, serta inklusi sosial di daerah masing-masing.
Keberpihakan Gibran pada keberagaman juga ditunjukkan melalui ketegasannya menyikapi tindak intoleransi. Pada 2021, putra sulung Presiden Joko Widodo itu pernah memarkirkan mobil dinasnya pada sebuah makam di kota tersebut.
Hal itu dilakukannya setelah terjadi insiden perusakan nisan milik umat Kristiani di sana. Pelaku perusakannya ialah sekelompok anak-anak dari tempat pembelajaran agama nonformal setempat. Tempat pembelajaran itu juga langsung ditutup oleh Gibran setelah kejadian tersebut.
Hal lain yang juga menarik perhatian ialah pemanfaatan Balai Kota Surakarta sebagai tempat bagi semua agama. Halaman kantor pemerintahan itu dipasangi lampion untuk memeriahkan hari raya suatu agama. Itu dilakukan secara bergantian mulai dari Idul Fitri, Natal, Imlek, hingga Waisak. Perbedaan akhirnya dirasakan sebagai sebuah berkah bersama.
”Surakarta membutuhkan strong leadership (kepemimpinan yang kuat). Ketika ada pemimpin yang tak memiliki kapabilitas terkait strong leadership, konflik itu bisa saja terjadi. Pemimpin harus bisa memeluk warganya yang berbeda-beda ini,” kata Islah.
Gibran mengatakan, persoalan ancaman teror turut menjadi perhatian Pemkot Surakarta. Gibran pun mengaku bakal berkoordinasi dengan Polresta Surakarta demi menjaga situasi kotanya tetap kondusif. Di sisi lain, ia juga berharap masyarakat senantiasa mengawasi warga sekelilingnya.
”Bapak dan ibu semuanya, ketua RT, ketua RW, sampai lurah, kalau ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, laporkan saja,” kata Gibran.
Gibran juga berencana menggencarkan lagi seminar dan ceramah kebangsaan dengan mendatangkan narasumber berpandangan moderat. Acara semacam itu bakal menyasar anak-anak sekolah yang nantinya bakal menjadi penerus bangsa. Cara itu diyakini bisa meminimalkan pemahaman agama yang eksklusif sedini mungkin.
”Ini sangat penting untuk meningkatkan toleransi bagi anak-anak muda. Nanti akan saya perbanyak kegiatan-kegatan semacam itu (ceramah dan seminar kebangsaan). Warga tidak perlu khawatir. Silakan beraktivitas seperti biasa,” kata Gibran.
