Akibat Pilpres, Dokter Sampai Dosen Pun Jadi Tolol


0
420 shares

Pilpres tahun ini menyisakan banyak kejadian-kejadian yang di luar akal sehat manusia. Mulai dari Dokter, Dosen, sampai Rektor pun jadi pada tolol dan dungu berjamaah akibat nafsu mereka yang membabi buta ingin Prabowo menang jadi Presiden.

Kenapa bisa kaum intelektual yang latar belakang pendidikan mereka sudah tinggi dan status sosial mereka notabene lebih tinggi dari si dungu yang ngancam penggal lehernya Jokowi itu kok bisa jadi tolol berjamaah?

Itu karena nafsu mereka yang ingin negara NKRI ini menjadi negara Islam karena Prabowo membuka celah dan peluang untuk itu yang penting dia menang dulu.

Mereka-mereka para kaum intelektual yang tentu saja secara IQ dan EQ mereka lebih tinggi dari para cecunguk-cecunguk gerombolan pasukan nasi bungkus pun menjadi tolol dan bahkan lebih dungu dari para curut-curut pasukan nasi bungkus.

Faktanya, keinginan untuk menjadikan negara NKRI tercinta ini menjadi negara Islam dimana dasar negara bukan lagi berpatokan kepada Pancasila akan tetapi berpatokan kepada syariat Islam ternyata sudah terpendam sangat lama dan menjadi bara dalam sekam.

Mereka akhirnya mendapat peluang dan angin segar melalui ambisi Prabowo Subianto yang sejak dulu sangat ambisius menjadi Presiden Republik Indonesia namun tidak pernah kesampaian.

Tanpa menggunakan akal sehat lagi mereka pun menyebar isu provokasi secara membabi buta, mulai dari menuding petugas KPPS yang meninggal secara tidak wajar dengan menuding petugas KPPS kerjanya hanya nyatat-nyatat saja tapi kok bisa banyak yang meninggal.

Mereka juga mengarang-ngarang cerita bahwa akan terjadi kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 setelah hasil hitung resmi dari KPU keluar. Dan bahkan saking dungunya sampai pada level Rektor pun menjadi bego dan tolol dengan menuding Jokowi pakai jimat pada Pilpres 2019 ini.

Baca Juga:  Khilafah Para Titah

Mereka melakukan semua itu tentu saja ada tujuan besar dalam benak mereka, yaitu ingin Prabowo menang mutlak tanpa melalui tahapan-tahapan secara konstitusional lagi tanpa menyadari bahwa status sosial dan tingkat intelektual mereka adalah golongan kaum akademis kelas menengah ke atas.

Apa yang mereka lakukan adalah analisis pribadi mereka yang tidak mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang konyolnya semua kedunguan itu mereka lakukan demi kepentingan pribadinya Prabowo Subianto seorang.

Artinya memang mereka ini dungu kuadrat. Yang dibela mati-matian makan tidur dan hidup enak berleha-leha, sedangkan mereka-mereka yang sok jadi pahlawan kesiangan dengan membela mati-matian sampai.jungkir balik malah masuk bui. Dimana logikanya coba.

Tapi itulah fakta yang tak terbantahkan yang terjadi saat ini. Semakin ke sini semakin banyak yang menderita sakit mental lantaran junjungan mereka tumbang terkapar sampai keok tak berdaya.

Jika hati sudah penuh dengan kebencian, pasti akan selalu dicari-cari cara untuk melampiskannya, baik itu dengan cara menyebar hoax, fitnah dan provokasi.

Mereka-mereka inilah contoh nyata tipikal Islam garis keras yang bawaannya ingin rusuh. Ngaco memang, mau pecah belah negara sendiri dengan prilaku amatiran, spekulan, bengis, kasar, ngomong secablaknya dengan analisa dangkal dan picik.

Akibat kebanyakan nyinyir dan tebar fitnah, otak mereka pun jadi krodit. Dan tipikal mereka pun sangat kampret banget dengan kacamata tebal, muka kurang tidur, kantung mata tebal.

Badan mereka terlihat lemas akibat jarang terkena sinar matahari gegara kebanyakan begadang untuk tebar hoax, ujaran kebencian, dan ternak bot buat mainin trending topic di Twitter.

Inilah akibatnya kalau kalah pilpres lalu kehilangan empati dan akal sehat. Padahal pak Tito Karnavian sudah mewanti-wanti agar setiap elemen masyarakat berhati-hati dalam bersikap pasca Pemilu 2019 ini.

Baca Juga:  Dosakah Membakar Bendera HTI?

Karena negara kita adalah negara hukum, oleh sebab itu segala sesuatu harus berada di jalur koridor hukum serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Kebebasan berpendapat memang diatur dalam UU No 9/1998 namun ada batasan-batasan yang wajib hukumnya dipatuhi. Ketentuan tersebut termaktub dengan jelas di Pasal 15.

Ada 4 batasan yang wajib hukumnya harus dijaga, yaitu tidak mengganggu ketertiban publik, tidak mengganggu hak asasi manusia, tidak bersebrangan dengan etika dan moral, serta, ini yang terpenting, tidak boleh mengancam keamanan negara.

Segala sesuatu ada aturan mainnya, jadi jangan memaksakan kehendak semau-maunya seenak udel, apalagi perbuatan biadab yang berpotensi menggulingkan pemerintahan yang sah itu akan dikenakan tindak pidana makar yang termaktub dalam pasal 107 KUHP.

Demokrasi yang benar adalah setiap individu memiliki hak dan tangung jawab, yaitu hak mengeluarkan pendapat, namun bertangung jawab kepada konstitusi.

Karena Pemilu adalah sarana yang konstitusional dan demokratis untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang sah. Oleh karena itu jangan sembrono karena ada konstusi yang berlaku sah dan mengikat di negeri ini.

Intinya siapa pun yang tidak mentaati konstitusi dan UUD’45 serta memaksakan kehendaknya tanpa jalur kontitusional, harus ditindak dengan tegas sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Tapi ya begitulah kura-kura, seperti biasa tipikal kaum dungu sumbu kompor meleduk dengan prilaku fanatisme yang berlebihan sehingga menumpulkan nalar.

Harus kita akui disinilah kehebatannya Prabowo Subianto yang mampu membius para kaum intelektual rasa kampret itu menjadi dungu berjamaah seperti sapi yang dicucuk hidungnya. Metallica bilang, Sad But True.


Like it? Share with your friends!

0
420 shares

What's Your Reaction?

Tidak Suka Tidak Suka
0
Tidak Suka
Lucu Lucu
0
Lucu
Sedih Sedih
0
Sedih
Terkejut Terkejut
0
Terkejut
Wow Wow
1
Wow
Bingung Bingung
0
Bingung
Marah Marah
0
Marah
Suka Suka
2
Suka
Harakatuna

Harakatuna merupakan media dakwah yang mengedepankan nilai-nilai toleran, cerdas, profesional, kritis, faktual, serta akuntabel dengan prinsip utama semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasar pemahaman Islam: rahmat bagi semua makhluk di dunia.