Dengarkan artikel ini
Nasib minoritas Muslim di negara lain sering menjadi isu besar di Indonesia, baik itu terkait Rohingnya di Myanmar, Uyghur di Tiongkok, maupun komunitas Muslim di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan juga Australia dan Selandia Baru. Jika mendapat kabar bahwa mereka mendapat diskriminasi atau penindasan, baik benar maupun hoax, maka berbagai demonstrasi berseri pun sering digelar di berbagai kota di Indonesia dan terutama di depan kedutaan besar negara terkait.
Beberapa demonstrasi juga acap diadakan di depan kantor pemerintah Indonesia dan menuntut keterlibatan lebih banyak dari pemerintah dalam ikut serta membantu menangani nasib minoritas Muslim di negara lain. Kadangkala, sebagian dari kita seakan lebih peduli terhadap minoritas Muslim di negara lain daripada minoritas di negeri sendiri. Atau bahkan, sambil meneriakkan pembelaan kepada nasib yang menimpa minoritas di negara lain, mereka melakukan diskriminasi terhadap minoritas di negeri sendiri.
Isu semisal Uyghur dan Rohingya seringkali menjadi komoditas politik dengan label “solidaritas”. Karena eratnya solidaritas dalam Islam, kerap kali isu-isu ini menjadi bungkus dari aktivitas yang dilakukan oleh berbagai kelompok konservatif dan radikal untuk menggalang massa dan dana demi tujuan-tujuan mereka. Ini, misalnya, yang terjadi beberapa kali demonstrasi terkait Uyghur, Rohingya, dan Palestina yang terjadi di Solo. Dengan menggunakan isu tersebut, mereka ingin menyulut emosi massa agar mereka marah terhadap kelompok yang mereka tuduh sebagai penindas, seperti “China” dan non-Muslim. Mereka ingin menanamkan kebencian dan terus menyebarkan kecurigaan terhadap kelompok “kafir”, bahwa mereka itu tak akan pernah suka dan ridho dengan keberadaan umat Islam serta terus berkeinginan untuk menghancurkan umat Islam.
Lebih dari itu, dalam beberapa kasus, beberapa kelompok radikal menggunakan video-video terkait pembantaian umat Islam di negara lain untuk merayu umat Islam agar mereka mau melakukan perang dan “jihad”. Mereka yang tersulut emosinya oleh video-video tersebut merupakan sasaran empuk dari upaya perekrutan anggota kelompok radikal. Mereka yang mencoba bersikap kritis terhadap berbagai video dan upaya-upaya pembakaran emosi masa ini dengan mudah dilabeli liberal atau antek Amerika atau paling ringan dituduh tidak memiliki solidaritas terhadap nasib umat Islam lain atau tidak memiliki rasa dan semangat ukhuwah Islamiyah. Hadits yang sering dikutip terkait ini adalah al-muslimuna ka-l jasadi al-wahid, bahwa seluruh umat Islam itu seperti tubuh yang satu, jika satu sakit, maka seluruhnya akan sakit.
Tulisan ini hanya akan mengambil satu contoh, yaitu nasib minoritas Muslim Uyghur, dalam kaitannya dengan “solidaritas” sesama Muslim yang pada saat bersamaan digunakan untuk menanamkan kebencian kepada kelompok lain, seperti “anti-China”, menyulut kemarahan kepada pemerintah, dan bahkan menjadi medium untuk merekrut “jihadis”. Data untuk tulisan ini didasarkan pada kunjungan singkat penulis bersama delegasi Indonesia ke Xinjiang dan Uyghur, Tiongkok pada 20-27 Maret 2019.
“Camp” Deradikalisasi
Jumlah umat Islam di Tiongkok, menurut penuturan beberapa perwakilan pemerintah dan CIA (China Islamic Association) kepada delegasi Indonesia, adalah sekitar 23 juta orang dari 1,3 milyar total penduduk. Mayoritas dari mereka berasal dari suku Uyghur dan Hui. Mayoritas dari suku Uyghur berada di daerah otonomi Xinjiang dengan komposisi mencapai 40 persen. Mereka memiliki budaya yang unik serta distingtif dari mayoritas masyarakat Tiongkok. Bahasa Uyghur dan tulisan dengan huruf Arab adalah diantara yang ciri budaya Uyghur.
Berdasar informasi yang ditampilkan di pameran yang diberi nama Exhibition on Major Incidents of Violence and Terror in Xinjiang Uyghur Aotonomous Religion (Pameran tentang Kekerasan dan Terorisme Besar di daerah Otonomi Xinjiang Uyghur), sejak 1992 terdapat 22 tindak kekerasan dan terorisme besar di daerah itu. Banyaknya kasus terorisme inilah yang menyebabkan pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan “khusus” terhadap mereka yang terindikasi radikalisme dan terorisme.
Pemerintah Tiongkok lantas membangun “camp” untuk mengatasi persoalan di atas. “Camp” sebetulnya merupakan istilah yang sering dipakai oleh media Barat untuk menyebut pusat deradikalisasi di Kashgar dan ditujukan terutama kepada komunitas Uyghur. Seperti tercantum di gerbang salah satu tempat tersebut, pemerintah Tiongkok menggunakan nama “Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja”. Tempat yang dikunjungi penulis ini ditujukan kepada mereka yang terpapar radikalisme tingkat rendah. Sementara mereka yang lebih keras radikalismenya kemungkinan ada di tempat lain dan delegasi Indonesia tidak dibawa ke sana.
Dari penuturan pihak pemerintah, guru, pimpinan, dan juga peserta didik di Pusat pendidikan deradikalisasi, pembantaian terhadap suku Uyghur itu tidak ada. Itu hanya hoax yang diciptakan oleh mereka yang tidak menyukai pemerintah Tiongkok. Di dalam tempat yang disebut “camp” itu juga tidak terjadi penyiksaan terhadap etnis Uyghur yang terpapar radikalisme dan terorisme. Mereka justru mendapat pendidikan gratis, bantuan ekonomi, dan bekal kerja dalam bentuk pelatihan ketrampilan. Materi pendidikan di “camp” terdiri dari empat elemen, yaitu: Bahasa Mandarin, wawasan kebangsaan dan konstitusi, pendidikan ketrampilan (vokasi), dan pendidikan deradikalisasi.
Pimpinan pesantren dan Asosiasi Muslim Tiongkok yang dikunjungi oleh delegasi Indonesia juga memberikan kesan positif terkait pemerintah Tiongkok. Dintaranya, pemerintah memberikan bantuan pemeliharaan masjid dan pelatihan kepada para imam. Bahkan, pemerintah juga mengelola penyelenggarakan haji yang jumlahnya mencapai 12.000 jamaah setiap tahun. Pemerintah juga memberi bantuan bagi pendidikan pesantren yang berjumlah 10 buah. Negara ini memiliki 35.000 masjid, 10 pondok pesantren, dan 51.000 imam. Pemerintah Tiongkok juga membangun Xinjiang dan Kashgar menjadi kota yang indah dan maju secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kota ini termasuk tertinggi di Tiongkok, yaitu 8,7%. Selain membangun Xinjiang, Tiongkok juga membangun Hui Cultural Park, sebuah taman Islam, di Yongning, Yinchuan.
Beberapa Anomali
Memang, seperti disampaikan oleh seorang mahasiswa di Tiongkok dalam sesi dialog di KBRI Beijing (26/3), ada beberapa anomali di Xinjiang dan Tiongkok secara umum. Ia menyebutkan tentang minimnya atau absennya anak-anak muda Tiongkok di masjid. Atau, masjid hanya diisi oleh mereka yang berusia senja. Ini, baginya, merupakan indikasi adanya gairah keagamaan yang lemah atau mati di negara Tirai Bambu ini.
Apa yang disampaikan mahasiswa itu bisa jadi benar dan itu juga terlihat pada beberapa masjid yang terkesan hanya menjadi museum. Namun, kondisi keagamaan yang menurun tak bisa sepenuhnya dituduhkan kepada pemerintah sebagai penyebabnya. Kondisi itu bisa juga disebabkan oleh tantangan hidup di era kapitalisme-modern yang menuntut disiplin kerja tinggi dan ketatnya jam kerja kantor sehingga tidak memungkinkan untuk datang di masjid pada setiap waktu sholat. Argumen ini diantaranya disampaikan oleh pimpinan Asosiasi Muslim Tiongkok (CIA).
Bisa juga masyarakat menjadi kurang beragama karena lingkungan umum yang sekuler dan ateis. Kehidupan di Tiongkok tentu berbeda dari Indonesia yang menyediakan tempat ibadah hampir di semua perkantoran, pabrik, tempat perbelanjaan, dan bahkan terminal dan stasiun. Bukan hanya memberikan fasilitas tempat ibadah, beberapa kantor pemerintah, kantor swasta, dan pabrik-pabrik pun memberikan toleransi dan, ada juga yang, mendorong karyawannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bulan Ramadan tiba, siswa mendapat masa libur yang panjang agar bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman.
Kondisi Xinjiang lebih dekat dengan fenomena di Eropa ketika sebagian umat Kristiani meninggalkan agama dan beberapa gereja terpaksa tutup karena tak lagi memiliki jemaat. Seperti di Eropa dimana beberapa gereja berubah menjadi bar, di Tiongkok pun ada masjid yang berubah fungsi karena sudah tidak berfungsi lagi sebagai tempat ibadah.
Ahmad Najib Burhani, Peneliti Senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
