Harakatuna.com. Washington – Pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang berencana untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden tahun lalu terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan. Hal ini dengan tegas disampaikan oleh Slid, calon menteri luar negeri Trump.
Washington dan negara-negara lain telah memberlakukan pembekuan aset dan pembatasan perbankan terhadap pemukim, pos terdepan, dan kelompok yang melakukan kekerasan. Pihaknya juga mendesak Israel untuk bertekad menghentikan serangan yang dinilai dapat merusak perjanjian gencatan senjata.
Times of Israel melaporkan, saat Sidang Konfirmasi Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Rubio berjanji membalikkan kebijakan tersebut, menekankan sikap pro-Israel pemerintah. Namun, ia tidak menyebutkan kapan sanksi akan dicabut. “Ya. Tanpa bicara asal-asalan, saya yakin dalam mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Trump akan terus menjadi pemerintahan yang mungkin paling pro-Israel dalam sejarah Amerika,” kata Rubio, mengonfirmasi rencana untuk mencabut sanksi terhadap para pemukim.
Rubio juga mengatakan ia mendukung pencabutan visa bagi siapa pun yang mendukung Hamas dan akan memperluas Perjanjian Abraham era Trump. Sanksi kepada pemukim Israel dijatuhkan berdasarkan perintah eksekutif tentang kekerasan di Tepi Barat yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada bulan Februari. Perintah tersebut telah digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada kelompok perlawanan Palestina serta para pemukim Yahudi dan mereka yang mendukung mereka.
Perintah eksekutif tersebut, yang merupakan tindakan presidensial, dapat dibatalkan oleh pemerintahan mendatang. Presiden Donald Trump yang akan menjabat pada 20 Januari, telah menunjukkan sikap yang lebih baik terhadap permukiman ilegal di Tepi Barat, mirip dengan kebijakannya selama masa jabatan pertamanya.
Karena sebagian besar perhatian dunia terfokus pada perang di Gaza, meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan perampasan tanah di wilayah yang diduduki telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa sekutu Barat Israel.
Kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2024, kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).
