Trump Ancam Musnahkan Iran jika Ada Upaya Pembunuhan terhadap Dirinya

Harakatuna.com. Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan Iran apabila pemerintah Teheran melakukan atau berhasil menjalankan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui akun Truth Social, Jumat (10/7/2026), di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Washington dan Teheran pasca-berakhirnya gencatan senjata kedua negara.

“Saya telah memberikan perintah. Militer Amerika Serikat siap, bersedia, dan mampu menghancurkan seluruh wilayah Iran,” tulis Trump, sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Trump mengklaim sekitar seribu rudal telah disiagakan untuk menyerang Iran dan akan disusul ribuan rudal lainnya apabila ancaman terhadap dirinya benar-benar direalisasikan. Ia juga menyatakan telah lama menjadi target ancaman pembunuhan dari Iran. Menurut Trump, informasi intelijen terbaru tidak mengubah penilaiannya bahwa ancaman tersebut telah berlangsung sejak lama.

Hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi terhadap ancaman terbaru tersebut. Namun, Teheran selama ini menolak berbagai tuduhan Washington dan menegaskan memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dari apa yang disebut sebagai intimidasi Amerika Serikat.

Di tengah retorika yang semakin memanas, Trump mengaku telah menyetujui dimulainya kembali pembicaraan dengan Iran yang sempat tertunda akibat prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, ia menegaskan bahwa gencatan senjata antara kedua negara telah berakhir. “Iran meminta agar perundingan dilanjutkan. Kami menyetujuinya, tetapi kami juga telah memberi tahu mereka dengan sangat jelas bahwa gencatan senjata telah berakhir,” ujarnya.

Pernyataan tersebut berbeda dengan sikap pemerintah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran membantah telah meminta dimulainya kembali perundingan dengan Amerika Serikat. Dalam keterangan resminya, Teheran menyebut hanya menerima kunjungan mediator regional sebagai bagian dari komunikasi diplomatik terkait perkembangan situasi. Iran juga mengonfirmasi bahwa delegasi Qatar berkunjung ke Kota Mashhad untuk menerima penjelasan mengenai posisi resmi pemerintah Iran.

Televisi pemerintah Iran bahkan menyatakan bahwa Teheran belum siap melanjutkan negosiasi karena menilai Amerika Serikat belum melaksanakan butir-butir nota kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk terhadap tekanan Amerika Serikat. “Iran tidak pernah menginginkan perang, tetapi rakyat Iran juga tidak akan tunduk terhadap kezaliman,” tegas Qalibaf.

Ia mengaku telah menyampaikan langsung kepada Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance bahwa Iran tidak lagi mempercayai Washington. Menurutnya, Teheran siap mempertahankan diri apabila Amerika Serikat melanggar kesepakatan yang telah dicapai. Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran telah memenuhi seluruh komitmennya dalam nota kesepahaman dengan Amerika Serikat.

Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah negara terus mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, menyerukan agar seluruh pihak menjaga hasil-hasil perdamaian yang telah dicapai dan mengedepankan dialog. Seruan serupa juga disampaikan Mesir dan Qatar yang meminta Washington dan Teheran menahan diri demi mencegah meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Oman untuk membahas keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menjelaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan kelanjutan konsultasi yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir.

Selat Hormuz menjadi salah satu isu utama yang masih memicu perbedaan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengusulkan pengaturan baru terhadap jalur pelayaran strategis tersebut, termasuk kemungkinan penerapan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintas. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara lain.

Meski sebelumnya kedua negara sempat mencapai kesepakatan gencatan senjata dan nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik, situasi keamanan di kawasan Teluk masih belum stabil. Sengketa terkait Selat Hormuz dan saling ancam antara Washington dan Teheran terus memicu kekhawatiran internasional terhadap potensi eskalasi konflik yang lebih luas.