Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Solo – Pengamat pakar radikalisme, Amir Machmud menilai masyarakat harus mewaspadai tumbuhnya paham radikal. Di tengah masa pandemi Covid-19 radikalisme juga menjadi wabah yang tak kalah akut. Oleh karenanya masyarakat harus terus waspada radikalisme dalam kondisi-kondisi sulit sebagaimana masa pandemi kali ini.
Menurutnya, di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19, dikhawatirkan muncul dampak pengiring yang lain. Seperti, menumbuhkan pengaruh paham radikalisme yang menyusup ke masyarakat. Masyarakat harus senantiasa diimunisasi dengan pemahaman yang moderat dan paham kebangsaan yang kuat. Hal ini untuk terus menjaga sikap waspada radikalisme dalam kondisi penceklik ini.
“Karena, kondisi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, juga berpengaruh pada pola pikir,” kata Amir Machmud, Selasa (2/2/2021). Menurutnya, pandemi ini tidak hanya memiliki dampak dominan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tetapi juga ancaman ketenangan masyarakat. Sebab itulah sikap waspada radikalisme harus terus dikuatkan di tengah tengah masyarakat.
Sosok yang juga Direktur Amir Mahmud Center (AMC), memaparkan penanganan Covid-19 yang terlalu panjang menimbulkan sikap ketidakpercayaan kepada pemerintah dalam penyelesaian Covid-19.
Sehingga, masyarakat banyak mengabaikan aspek protokol kesehatan maupun aturan-aturan PPKM. Di sisi lain, banyak kelompok-kelompok radikal yang terus bergerak secara masiv menyebarkan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Momentum ini, tentu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Hingga akhirnya, masyarakat yang merasa memiliki potensi tersebut akan disusupi dengan paham-paham radikal untuk melawan pemerintah,” jelas Amir.
Hal itu, kata Amir, tidak menutup kemungkinan terjadi. Mengingat, berkembangnya paham radikal dipengaruhi faktor ekonomi yang berkembang di suatu wilayah.
Pihaknya berharap, supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan paham menyesatkan hingga melawan pemerintah.
“Indonesia adalah negara yang demokratis, jika ada perasaan yang tidak puas dengan sikap pemerintah hendaknya disampaikan secara bijak. Dengan begitu, dapat membentengi dari paham radikal yang sengaja disebar oleh kelompok tertentu,” katanya.
