Harakatuna.com. Washington — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Iran diperkirakan akan segera ditandatangani. Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyampaikan bahwa proses perundingan telah memasuki tahap akhir.
Melalui akun Truth Social pada Sabtu (14/6/2026), Trump mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. “Kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani besok,” tulis Trump.
Trump juga menyinggung pembukaan kembali Selat Hormuz setelah tercapainya kesepakatan damai. Menurutnya, jalur pelayaran strategis tersebut akan kembali beroperasi secara normal setelah proses penandatanganan selesai.Ia turut menegaskan bahwa Iran disebut tidak lagi memiliki keinginan untuk mengembangkan maupun memperoleh senjata nuklir.
“Faktanya, mereka tidak lagi menginginkan senjata nuklir, dan mereka juga tidak akan memilikinya, baik melalui pembelian, pengembangan, maupun cara perolehan lainnya,” ujar Trump.
Menurut Trump, hubungan antara Washington dan Teheran saat ini berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan periode pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya. Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat pada waktu yang dianggap tepat akan mengambil langkah terkait material nuklir Iran setelah kondisi benar-benar stabil. Ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup pemberian dana dari Amerika Serikat kepada Iran
.“Berbeda dengan pembayaran ratusan miliar dolar yang diberikan kepada mereka pada masa Obama, termasuk 1,7 miliar dolar dalam bentuk tunai, kali ini tidak akan ada uang yang berpindah tangan,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan turut mengonfirmasi bahwa seremoni penandatanganan dijadwalkan berlangsung pada Minggu. “Mereka menyambut baik perundingan AS–Iran yang telah memasuki tahap akhir, dengan upacara penandatanganan elektronik dijadwalkan berlangsung besok,” demikian pernyataan kementerian melalui platform X.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut hubungan diplomatik antara Teheran dan Washington belum pernah sedekat ini dalam mencapai sebuah nota kesepahaman. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bahkan menyampaikan bahwa draf akhir kesepakatan damai telah disepakati oleh para pihak.
Meski demikian, Iran tetap mempertahankan sikap terkait program nuklirnya. Araghchi menegaskan bahwa satu-satunya mekanisme yang dapat diterima Teheran dalam menangani uranium yang diperkaya adalah dengan melakukan pemrosesan di wilayah Iran sendiri.
Di tengah perkembangan tersebut, muncul laporan bahwa pemerintahan Trump disebut menyetujui pencairan aset Iran senilai 24 miliar dolar AS atau sekitar Rp428,6 triliun. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat.
Pernyataan mengenai hal itu disampaikan penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Mohsen Rezaei, dalam sebuah acara di Kota Dezful, Iran barat daya. Menurut Rezaei, konflik yang terjadi belakangan justru memperkuat posisi Iran di tingkat global dan meningkatkan kemampuan penangkal negara tersebut.
Ia menilai kondisi itu membuat Washington kini lebih terbuka untuk bernegosiasi dengan Teheran. Selain itu, Rezaei juga melontarkan kritik terhadap pengaruh Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut dia, lobi politik di lingkaran pengambilan keputusan AS telah memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara tersebut.
Pernyataan Rezaei disampaikan setelah Araghchi menyebut nota kesepahaman yang sedang dibahas berpotensi mengakhiri konflik di berbagai kawasan, termasuk Lebanon, sekaligus membuka ruang pembicaraan mengenai pencabutan sanksi terhadap Iran. Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan bahwa Washington berharap proses penandatanganan dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan.
Di tengah berbagai spekulasi mengenai pencairan aset Iran, Uni Emirat Arab (UEA) membantah laporan media yang menyebut adanya transfer sebagian dana Iran senilai 3 miliar dolar AS. Kementerian Luar Negeri UEA dalam pernyataannya pada Sabtu (13/6/2026) menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Uni Emirat Arab secara tegas membantah laporan yang diterbitkan oleh sejumlah media internasional mengenai transfer dana dari UEA ke Republik Islam Iran, termasuk tuduhan transfer sebesar 3 miliar dolar AS,” tulis kementerian.
UEA juga menegaskan bahwa tidak ada aset Iran yang dibekukan yang telah dicairkan, dipindahkan, ataupun diamankan melalui negara tersebut. Kementerian turut meminta media mengedepankan sumber resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Sebelumnya, kantor berita Mehr melaporkan bahwa Iran belum akan memulai perundingan final terkait program nuklir sebelum sejumlah persyaratan dipenuhi oleh Amerika Serikat. Persyaratan tersebut antara lain pelepasan sebagian dana Iran yang dibekukan, pelonggaran sanksi minyak, serta pencabutan blokade maritim sebagai bagian dari tahapan menuju kesepakatan akhir.
Leave a Comment