Harakatuna.com. Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menegaskan bahwa pencegahan penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, dalam mendukung pelaksanaan Program RATAKAN (Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan) yang digagas Satgaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri.
Boby menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial menghadirkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial. Berbagai narasi intoleransi, ujaran kebencian, hingga propaganda ekstremisme kini dapat menyebar dengan cepat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“Pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya dilakukan pemerintah atau aparat keamanan, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, hingga seluruh lapisan masyarakat,” ujar Boby Rachmat, Sabtu (13/6/2026).
Ia menambahkan, Kesbangpol Riau secara berkelanjutan menjalankan program penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, berbagai forum strategis juga terus dioptimalkan guna mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial.
Sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini, Kesbangpol memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat desa. Keberadaan forum tersebut dinilai penting sebagai mitra pemerintah dalam membaca dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah, termasuk indikasi berkembangnya paham intoleran dan radikal.
Di samping itu, koordinasi juga dilakukan melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Boby, deteksi dini merupakan langkah paling penting dalam mencegah munculnya persoalan yang lebih besar.
“Semakin cepat potensi masalah dikenali, maka langkah mitigasi juga dapat segera dilakukan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas,” katanya.
Boby turut memberikan apresiasi terhadap Program RATAKAN yang telah menjangkau puluhan ribu pelajar di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Ia menilai pendekatan edukatif melalui lingkungan pendidikan menjadi strategi efektif untuk memperkuat ketahanan ideologi generasi muda.
“Sekolah menjadi ruang penting dalam pembentukan karakter, penanaman wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai toleransi. Karena itu, program seperti RATAKAN berperan penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara Satgaswil Riau Densus 88 AT Polri, Ditbinmas Polda Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas P3AP2KB Provinsi Riau, serta berbagai unsur masyarakat dalam mendukung pencegahan IRET.
Lebih lanjut, Boby menegaskan bahwa tujuan utama yang ingin dibangun adalah terciptanya Lingkungan Pancasila, yakni lingkungan yang mengedepankan toleransi, gotong royong, persatuan, serta penghormatan terhadap keberagaman.
Menurutnya, ketahanan masyarakat terhadap ancaman intoleransi dan radikalisme harus dibentuk mulai dari keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas lokal.
“Ketika nilai-nilai Pancasila tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, ruang berkembangnya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme akan semakin terbatas. Karena itu, kolaborasi dan kesadaran bersama harus terus diperkuat untuk menjaga persatuan bangsa,” tegasnya.
Program RATAKAN hingga saat ini tercatat telah menjangkau 83 sekolah dengan total 38.046 siswa, 1.972 guru, 135 guru bimbingan konseling, dan 66 kepala sekolah.
Capaian tersebut menjadi gambaran nyata kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman ideologi kekerasan. Melalui sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga, Provinsi Riau optimistis dapat mencetak generasi muda yang cerdas, toleran, berkarakter, serta memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menegaskan bahwa pencegahan penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, dalam mendukung pelaksanaan Program RATAKAN (Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan) yang digagas Satgaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri.
Boby menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial menghadirkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial. Berbagai narasi intoleransi, ujaran kebencian, hingga propaganda ekstremisme kini dapat menyebar dengan cepat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“Pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya dilakukan pemerintah atau aparat keamanan, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, hingga seluruh lapisan masyarakat,” ujar Boby Rachmat, Sabtu (13/6/2026).
Ia menambahkan, Kesbangpol Riau secara berkelanjutan menjalankan program penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, berbagai forum strategis juga terus dioptimalkan guna mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial.
Sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini, Kesbangpol memperkuat peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat desa. Keberadaan forum tersebut dinilai penting sebagai mitra pemerintah dalam membaca dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah, termasuk indikasi berkembangnya paham intoleran dan radikal.
Di samping itu, koordinasi juga dilakukan melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Boby, deteksi dini merupakan langkah paling penting dalam mencegah munculnya persoalan yang lebih besar.
“Semakin cepat potensi masalah dikenali, maka langkah mitigasi juga dapat segera dilakukan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas,” katanya.
Boby turut memberikan apresiasi terhadap Program RATAKAN yang telah menjangkau puluhan ribu pelajar di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Ia menilai pendekatan edukatif melalui lingkungan pendidikan menjadi strategi efektif untuk memperkuat ketahanan ideologi generasi muda.
“Sekolah menjadi ruang penting dalam pembentukan karakter, penanaman wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai toleransi. Karena itu, program seperti RATAKAN berperan penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara Satgaswil Riau Densus 88 AT Polri, Ditbinmas Polda Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas P3AP2KB Provinsi Riau, serta berbagai unsur masyarakat dalam mendukung pencegahan IRET.
Lebih lanjut, Boby menegaskan bahwa tujuan utama yang ingin dibangun adalah terciptanya Lingkungan Pancasila, yakni lingkungan yang mengedepankan toleransi, gotong royong, persatuan, serta penghormatan terhadap keberagaman.
Menurutnya, ketahanan masyarakat terhadap ancaman intoleransi dan radikalisme harus dibentuk mulai dari keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas lokal.
“Ketika nilai-nilai Pancasila tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, ruang berkembangnya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme akan semakin terbatas. Karena itu, kolaborasi dan kesadaran bersama harus terus diperkuat untuk menjaga persatuan bangsa,” tegasnya.
Program RATAKAN hingga saat ini tercatat telah menjangkau 83 sekolah dengan total 38.046 siswa, 1.972 guru, 135 guru bimbingan konseling, dan 66 kepala sekolah.
Capaian tersebut menjadi gambaran nyata kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman ideologi kekerasan. Melalui sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga, Provinsi Riau optimistis dapat mencetak generasi muda yang cerdas, toleran, berkarakter, serta memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Leave a Comment