Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Jakarta. Organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat ini sedang dipantau oleh pemerintah karena dianggap sebagai ormas yang anti ideologi pancasila. Direktur Wahid Institute, Yenni Wahid mengatakan ormas sebaiknya ormas HTI dibubarkan dan diubah menjadi sebuah partai politik (parpol) saja.
“Bubarkan sajalah, kalau HTI sebaiknya jadi parpol saja nanti kita ukur semuanya,” kata Yenni, di acara Jakarta Marketing Week, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (7/5).
Menurutnya, jika ada ormas yang ingin mengganti ideologi negara, itu tidak sesuai dengan konstitusi dan harus ditindak tegas. “Jika ada orang atau ormas yang berusaha mengganti konstitusi kita, itu sudah bertentangan dengan konstitusi, Presiden saja bisa dijatuhkan ketika melanggar konstitusi apalagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Rabu (11/5), Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pembubaran sejumlah organisasi massa bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurut Prasetyo, organisasi massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk dalam radar pemerintah sebagai salah satu ormas anti-Pancasila. “Iya saya kira termasuk, yang sekarang jadi trending topic kan itu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan belum dapat memastikan apakah ormas HTI akan dapat dibubarkan karena harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam. Terlebih, pembubaran ormas harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Ya kita lihat nanti, kan semuanya belum, kita enggak bisa terlalu cepat menyimpulkan sebelum kita tahu persis persoalannya ada di mana,” ujar dia.
Namun, Prasetyo memastikan apabila nantinya telah mendapatkan fakta yang sangat kuat, Ormas HTI dipastikan akan dibubarkan. “Kalau menyimpang dari azas-azas yang ditentukan bangsa dan negara ini ya tentunya ada tindakan yang tepat apa, kan gitu.”
Sumber: Vivan.com
