Dengarkan artikel ini
Harakatuna.com. Lamongan – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan dukungan dan apresiasi, atas gagasan program Desa Cegah Radikalisme yang tengah digodok Pemkab Lamongan. Program itu sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam mencegah radikalisme dan terorisme.
Direktur Pencegahan BNPT, Brigjend Pol R Achmad Nurwakhid mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan terkait rencana program cegah dini paham menyimpang di level pemerintah paling bawah. Yaitu desa di Kabupaten Lamongan.
“Sinergi antarlembaga seperti langkah cerdas dalam penyelenggaraan Talkshow Ngopi Coi, yang semestinya hanya bersifat online dengan dukungan penuh Pemkab Lamongan bisa dilaksanakan juga secara offline. Memperbanyak sinergi dengan melibatkan berbagai pihak akan menjadikan proses pencegahan radikalisme semakin masif,” kata Nurwakhid.
Seperti diketahui, talkshow Ngopi Coi di Lamongan ini bertemakan Pelibatan Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Digital dalam rangka pencegahan Terorisme dan Radikalisme, yang menghadirkan unsur aparatur pemerintah desa dan kelurahan, serta aparatur pemerintah kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pendamping desa dengan menggunakan protokol kesehatan.
Wakil Bupati Lamongan KH Abdul Rouf menyampaikan, Pemkab Lamongan telah berupaya sekuat tenaga dan terus menurus melakukan proses pencegahan radikalisme di semua wilayah secara masif. “Visi misi pasangan YES juga menyasar aspek digitalisasi dalam proses pemberdayaan ekonomi yang tentunya bisa untuk pencegahan radikalisme. Karena radikalisme itu berakar dari ketidakadilan ekonomi dan politik. Kedua hal itu mesti diatasi secara bertahap,” kata Wabup Lamongan.
Pemkab Lamongan, kata wabup, juga tengah menggagas dan akan membahas program desa cegah radikalisme guna pelibatan elemen masyarakat di level desa, dalam deteksi dini serta pencegahan radikalisme dan terorisme.
“Hal itu DCR sedang digagas dengan melibatkan beberapa OPD, Pak Bupati juga telah memberikan green light untuk dibahas lebih jauh. DPMD dan Bakesbangpol mungkin akan jadi leading sector-nya,” kata wabup.
Secara khusus wabup menyampaikan, program Desa Cegah Radikalisme bakal diwujudkan secara bertahap. “Jumlah desa di Kabupaten Lamongan ada 462 desa, yang merupakan terbanyak di Jawa Timur. Sehingga perlu secara lebih terencana dalam penanganan khususnya pencegahan radikalisme. Program DCR diharapkan bisa jadi instrumen early warning system dalam pencegahan terorisme,” ungkap Wabub Lamongan.
Koordinator Tim Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (TPP P3MD) Lamongan Iskandar NH menyatakan, pihaknya akan mendukung penuh gagasan DCR. Sehingga desa bisa semakin kondusif dalam melakukan pembangunan.
“TPP P3MD di Lamongan yang berkekuatan 200 orang pendamping baik TA, PDP/PDTI dan PLD akan bersinergi serta men-support Desa Cegah Radikalisme. Keberadaan TPP P3MD yang sudah ada sebagai implementasi UU Desa akan sangat efektif guna membantu memperlancar semua program Pemkab Lamongan, yang ada hubungannya dengan pemerintah desa dan masyarakat desa,” kata Iskandar.
 memberikan dukungan dan apresiasi, atas gagasan program Desa Cegah Radikalisme){kind=link}