Harakatuna.com. New York – Pertemuan yang diikuti para pejabat dari berbagai negara di Eropa dan Amerika Latin itu menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Trump menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections) Amerika Serikat pada November mendatang. Dalam pidato pembukaannya, Rubio menilai tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok berhaluan kiri selama ini kerap dipandang lebih lunak dibandingkan aksi serupa yang dilakukan kelompok ekstremis lainnya.
“Banyak orang yang berada di posisi kekuasaan berulang kali menganggap tindakan kekerasan, bahkan terorisme, sebagai bentuk ekspresi politik yang sah selama dilakukan untuk kepentingan kelompok sayap kiri,” kata Rubio.
Ia kemudian membandingkan cara publik memandang aksi teror dari kelompok berbeda. “Bom yang dipasang kelompok neo-Nazi disebut sebagai tindakan keji dan pembunuhan yang jahat. Memang demikian. Namun, ketika bom dipasang oleh kelompok revolusioner Marxis, sering kali hanya dianggap sebagai bentuk idealisme yang berlebihan,” ujarnya.
Rubio mengajak negara-negara peserta membangun kerja sama yang lebih erat dalam menghadapi ancaman tersebut. Menurutnya, ekstremisme politik sayap kiri selama ini menjadi titik lemah dalam doktrin kontra-terorisme internasional. Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kasus terorisme bermotif sayap kiri di Amerika Serikat masih relatif sedikit dibandingkan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis sayap kanan.
Laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang diterbitkan pada 2025 memang mencatat jumlah insiden terorisme sayap kiri sempat melampaui sayap kanan untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade. Namun, para peneliti menegaskan kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan drastis serangan kelompok sayap kanan daripada lonjakan signifikan aksi sayap kiri.
Dalam laporannya, CSIS juga mengingatkan bahwa ancaman terorisme dari kelompok ekstrem kanan masih berpotensi meningkat kembali sehingga upaya penanggulangan harus dilakukan terhadap seluruh bentuk ekstremisme tanpa memandang ideologi.
Isu Strategis Jelang Pemilu
Pemerintahan Presiden Donald Trump menjadikan isu ekstremisme sayap kiri sebagai salah satu fokus utama menjelang pemilu legislatif. Trump berulang kali menyebut kelompok kiri radikal sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Amerika Serikat. Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Presiden JD Vance dan Ketua DPR AS Mike Johnson yang menilai berkembangnya ideologi Marxisme menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik nasional.
Bagi Rubio sendiri, perhatian terhadap isu tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya. Putra imigran Kuba itu mengaku memiliki pengalaman historis terkait pemerintahan komunis Fidel Castro yang menurutnya turut membentuk jaringan ideologis kelompok kiri di kawasan Amerika.
Dalam forum tersebut, Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi institusi negara dari berbagai bentuk ancaman ideologis. “Jika peradaban adalah rumah kita, maka kita harus mempertahankannya dengan semangat yang sama seperti ketika musuh memasuki rumah tempat keluarga kita tinggal. Itulah tingkat dedikasi dan urgensi yang dibutuhkan,” ujar Miller.
Pemerintah Amerika Serikat juga memperkenalkan sejumlah langkah baru untuk memperkuat penanganan kelompok yang dituding terlibat dalam aksi terorisme.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pemutusan jaringan pendanaan menjadi strategi paling efektif dalam melemahkan aktivitas kelompok ekstremis. “Kami telah menghabiskan puluhan tahun membangun kemampuan kontra-pendanaan terorisme paling canggih di dunia. Kini kami mengerahkan perangkat yang sama untuk menghadapi ancaman yang berkembang di dalam negeri,” kata Bessent.
Sementara itu, Rubio mengumumkan kebijakan baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Departemen Luar Negeri AS untuk membatasi pemberian visa terhadap individu yang diduga mendukung, menghasut, mendanai, merekrut, maupun memberikan dukungan logistik kepada kelompok yang dikategorikan terlibat dalam aktivitas terorisme.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintahan Trump dalam memperkuat respons terhadap ancaman ekstremisme sekaligus memperluas kerja sama internasional di bidang kontra-terorisme.
Leave a Comment