Harakatuna.com. Washington — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu perhatian internasional setelah tidak menutup kemungkinan adanya operasi militer terhadap Kuba. Pernyataan tersebut disampaikan saat wawancara dengan Axios pada Jumat (19/6/2026), ketika ia ditanya mengenai kemungkinan langkah militer Washington terhadap negara pulau di kawasan Karibia tersebut.
Alih-alih memberikan penolakan tegas, Trump menjawab singkat namun menimbulkan spekulasi baru mengenai arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Havana.
“Mungkin, mungkin saja,” kata Trump.
Pernyataan itu segera menjadi sorotan karena menyangkut Kuba, negara yang selama lebih dari enam dekade memiliki hubungan penuh ketegangan dengan Amerika Serikat dan hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari wilayah Florida.
Komentar Trump muncul di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dilakukan pemerintahannya terhadap Kuba dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kebijakan baru dinilai semakin mempersempit ruang ekonomi negara tersebut dan memperburuk hubungan bilateral yang selama ini belum sepenuhnya pulih.
Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan mengambil peran penting dalam isu Kuba. Ia bahkan mengklaim bahwa pemerintah Kuba sebenarnya ingin membuka ruang dialog dengan Washington.
“Marco Rubio akan sangat terlibat,” ujar Trump, seraya menambahkan bahwa Kuba disebut “sangat ingin” berbicara dengan Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai arah strategi Washington. Di satu sisi, Amerika membuka kemungkinan dialog, namun di sisi lain tetap mempertahankan tekanan politik dan ekonomi yang tinggi.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian terjadi pada akhir Januari 2026 ketika pemerintah AS menetapkan tarif impor terhadap negara-negara yang memasok minyak ke Kuba. Kebijakan itu dibarengi dengan deklarasi keadaan darurat yang dikaitkan dengan alasan keamanan nasional Amerika Serikat.
Washington memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi tekanan ekonomi. Namun pemerintah Kuba menilai langkah itu memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap kondisi domestik negara.
Menurut otoritas di Havana, pembatasan pasokan energi menyebabkan kelangkaan bahan bakar, meningkatnya pemadaman listrik bergilir, terganggunya layanan transportasi umum, hingga memengaruhi sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah Kuba menuduh Amerika Serikat sedang memperluas tekanan ekonomi melalui kebijakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, ketegangan kembali meningkat setelah Departemen Kehakiman AS pada pertengahan Mei mendakwa mantan Presiden Kuba Raul Castro bersama lima personel militer Kuba terkait insiden penembakan dua pesawat yang berafiliasi dengan kelompok eksil Kuba di Miami, Brothers to the Rescue.
Bagi pemerintah Amerika Serikat, kasus tersebut dipandang sebagai persoalan hukum yang memerlukan pertanggungjawaban. Namun pemerintah Kuba menilai langkah itu sebagai tindakan politik yang sengaja dihidupkan kembali untuk meningkatkan tekanan terhadap Havana.
Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Kuba masih berada dalam fase sensitif. Di tengah sinyal diplomasi yang sesekali muncul, tekanan ekonomi dan pernyataan politik tetap menjadi faktor yang berpotensi memperpanjang ketegangan antara kedua negara.
Leave a Comment