Harakatuna.com. Jakarta – Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal secara tegas mengatakan, bahwa munculnya paham radikalisme dan aksi teror tidak terkait dengan agama Islam, atau agama-agama tertentu.
Menurutnya, paham radikalisme adalah virus yang menyerang otak dan pikiran manusia kemudian terimplementasikan dalam perilaku yang merusak peradaban dan tatanan kehidupan umat manusia.
“Paham radikalisme ini virus, tidak bisa kita persepsikan sebagai bagian dari ajaran agama manapun terlebih Islam,” kata Syukron dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Sabtu (11/2).
Kemudian, ia juga mengungkapkan, bahwa kemunculan gerakan radikalisme sebagai bibit terorisme dan ekstremisme tidak terlepas dari semakin terbukanya demokrasi di Indonesia.
Oleh sebab itu, di momentum menjelang pemilu 2024, ia meminta agar semua pihak terus menerus melakukan sikap waspada terhadap seluruh potensi ancaman yang bisa mengubah pola menyusup ke dalam tatanan politik dan demokrasi yang sejatinya mereka tolak.
“Potensi adanya kelompok radikal yang menyusup ke dalam berbagai sektor kehidupan dalam konteks hari ini politik dan demokrasi kita menjadikan pemilu sebagai momentumnya harus di waspadai. Mereka memainkan strategi masuk ke dalam sistem pemerintahan sehingga dapat dengan mudah nantinya mempengaruhi kebijakan dan memiliki peluang besar dalam menyebarkan pahamnya,” ujarnya.
Mantan Presiden Mahasiswa UIN Jakarta tersebut pun menyampaikan, bahwa JMM meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan dan penegak hukum untuk lebih tegas lagi terhadap pihak-pihak yang berkontestasi di dalam pesta demokrasi di Indonesia, agar tidak memberi ruang terhadap penyebaran paham radikal di Indonesia demi hasrat kekuasaan.
Sebab menurut dia, pelan tapi pasti, penyebaran paham radikal berbungkus agama tanpa disadari telah banyak menyasar kelompok masyarakat melalui berbagai kegiatan, komunitas dan media sosial.
“Saya melihat masyarakat, pemerintah bahkan aparat masih terlalu santai dan gagap seperti tidak mengerti memetakan kerentanan paham radikal masuk dalam berbagai sektor kehidupan bangsa. Ini butuh ketegasan dari pemerintah sehingga ruang gerak mereka menjadi lebih sempit,” pungkasnya.
