Harakatuna.com – Dunia internasional, yang hari ini tidak lagi bisa dibaca melalui satu kekuatan tunggal, tengah bergejolak. Sejak berakhirnya Perang Dingin, tatanan global bergerak menuju pola multipolar yang tidak lagi didominasi AS. Kebangkitan kekuatan-kekuatan baru, baik dari Asia maupun kawasan lain, telah mengikis dominasi tunggal dan mendorong lahirnya konfigurasi kekuatan yang tersebar. Sejumlah literatur hubungan internasional kontemporer pun telah lama menangkap perubahan itu.
Pemikir seperti Fareed Zakaria, misalnya, dalam bukunya, The Post-American World, menegaskan bahwa dunia tidak lagi dipimpin oleh satu negara, melainkan ditandai oleh kebangkitan yang lain (the rise of the rest). Samuel Huntington bahkan lebih awal melihat potensi fragmentasi global dalam kerangka peradaban yang beragam. Sementara itu, Henry Kissinger dalam World Order-nya mengatakan, tatanan global modern bergerak menuju pluralitas sistem nilai dan kepentingan.
Realitas geopolitik hari-hari ini memperkuat tesis tersebut. AS masih jadi kekuatan utama, tetapi tak lagi tanpa tandingan. China tampil sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi yang agresif, Rusia mempertahankan pengaruh strategisnya terutama dalam isu energi dan militer, sementara Uni Eropa jadi mitra ekonomi. Di saat yang sama, negara-negara yang tergabung dalam spektrum Global South, termasuk Indonesia, mulai memainkan peran signifikan dalam percaturan global.
Dalam situasi multipolar itulah, pilihan bagi negara-negara berkembang semakin kompleks. Tidak lagi cukup untuk sekadar bersikap netral secara pasif, karena setiap keputusan atau ketidakhadiran keputusan akan tetap dibaca sebagai posisi politik. Dunia yang terfragmentasi menuntut negara untuk mampu menavigasi kepentingan yang saling bertabrakan tanpa kehilangan otonomi strategisnya. Presiden Indonesia hari ini, Prabowo, berhasil membaca hal tersebut.
Alih-alih terjebak dalam dikotomi lama, yakni memilih antara Barat atau non-Barat, Indonesia justru mengembangkan pola relasi multilateral yang menjangkau semuanya secara simultan. Ini tidak sekadar mempertahankan prinsip bebas aktif, namun mengartikulasikannya ulang dalam bentuk yang adaptif terhadap realitas multipolar. Itulah yang disebut multi-alignment. Indonesia tidak ‘berpihak’ pada satu negara dalam arti konvensional, tetapi aktif membangun kemitraan diplomatis dengan berbagai kekuatan global berdasarkan kepentingan nasional, alias diplomasi multipolar.
Diplomasi Multipolar ala Indonesia
Perubahan struktur kekuatan global dari unipolar menuju multipolar merupakan realitas aktual yang tidak dapat diabaikan. Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi, Rusia sebagai aktor strategis sektor energi dan militer, Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi-normatif, serta negara-negara Timur Tengah yang memainkan peran penting dalam geopolitik energi global, utamanya Iran yang tangguh, adalah gejolak-gejolak global yang niscaya untuk direspons Indonesia.
Indonesia tidak lagi memiliki ‘privilese’ untuk bersikap netral secara pasif. Prinsip ‘bebas aktif’ yang selama ini jadi fondasi politik luar negeri tidak boleh terjebak pada sikap kehati-hatian berlebihan hingga cenderung pasif-apolitik. Dunia multipolar justru menuntut keterlibatan yang intens dan terukur. Ketika berbagai kekuatan global berlomba memperluas pengaruhnya, sikap pasif bukanlah bentuk netralitas, melainkan risiko keterpinggiran dan pertaruhan kedaulatan Indonesia itu sendiri.
Karena itu, adalah mengherankan, dan nonsense, jika hari ini masih ada yang nyinyir ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke berbagai negara. Bahwa langkah tersebut berbiaya, itu merupakan konsekuensi logis. Namun, itu sebanding dengan pencapaian politis di baliknya. Di tengah ketidakpastian global yang multilateral ini, Indonesia tidak bisa jadi negara ‘mager’ yang pasif secara geopolitik atau negara ini akan teralienasi dari percaturan global.
Pendekatan Presiden Prabowo hari ini menunjukkan pergeseran penting dari ‘bebas aktif yang defensif’ ke ‘bebas aktif yang operasional’. Indonesia aktif menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan global namun bukan untuk perubahan prinsip, melainkan reinterpretasi terhadap prinsip lama agar relevan dengan konteks baru. Tidak ada amanat UUD yang dilanggar ihwal politik bebas aktif, karena negara ini tengah mengimplementasikan politik multi-alignment tadi.
Berbeda dengan pendekatan non-blok klasik yang cenderung menjaga jarak dari semua kekuatan besar, multi-alignment justru menitikberatkan keterlibatan aktif dengan banyak pihak sekaligus. Namun, ini juga bukan berarti Indonesia berpihak pada satu kubu tertentu. Multi-alignment bisa dipahami sebagai strategi ‘bermitra dengan semua, bergantung pada kepentingan’, sebuah pendekatan yang fleksibel, pragmatis, namun tetap berlandaskan kepentingan nasional.
Dengan AS dan Eropa, Indonesia menjaga akses terhadap investasi, perdagangan, dan legitimasi dalam sistem global. Dengan Jepang dan Korea Selatan, kerja sama difokuskan pada penguatan industri, teknologi, dan hilirisasi. Sementara itu, relasi dengan negara-negara Timur Tengah membuka peluang dalam sektor energi dan stabilitas geopolitik. Adapun pendekatan terhadap Rusia memberikan alternatif strategis dalam ketahanan energi sekaligus balancing peta kekuatan global.
Artinya, membaca diplomasi Indonesia hari ini sebagai inkonsistensi, atau bahkan omon-omon, adalah kekeliruan analitis. Yang terlihat sebagai ‘berpindah-pindah’ antarporos justru merupakan bentuk strategic flexibility, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global tanpa kehilangan arah. Di dunia yang semakin tidak pasti dan rentan krisis ini, fleksibilitas semacam itu bukan tanda kelemahan, melainkan prasyarat untuk survive dan menjaga kedaulatan bangsa.
Ketika Kritik Kehilangan Basis Realitas
Kritik di ruang publik adalah elemen yang tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat di negara ini. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk diplomasi luar negeri, tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan kepentingan nasional. Mempertanyakan intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukanlah sesuatu yang keliru. Kritik yang berbasis data dan analisis yang jernih justru penting untuk memperkuat kualitas kebijakan presiden itu sendiri.
Namun, persoalan muncul ketika kritik tadi tak bertolak dari realitas, melainkan ekspektasi keliru terhadap cara kerja diplomasi. Segelintir orang ingin melihat hasil kebijakan luar negeri secara instan, seolah-olah setiap kunjungan harus langsung menghasilkan dampak yang kasatmata. Diplomasi itu ibarat investasi jangka panjang, yang bekerja lewat proses negosiasi, pembentukan kepercayaan, dan akumulasi kepentingan yang tidak selalu dapat diukur secara ujug-ujug.
Diplomasi multi-alignment disimplifikasi: persoalan yang kompleks direduksi jadi narasi yang dangkal. Aktivitas diplomatik yang melibatkan negosiasi lintas sektor, kepentingan strategis, hingga kalkulasi geopolitik, disederhanakan jadi sekadar ‘jalan-jalan’ atau, yang lebih parah, dituduh demi merayakan ulang tahun Seskab Teddy. Ini bukan perbedaan sudut pandang, melainkan wujud reduksi analitis yang mengabaikan kompleksitas realitas internasional.
Simplifikasi semacam itu membawa risiko strategis yang tidak sepele: kepercayaan publik terhadap arah kebijakan luar negeri akan tergerus. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi memengaruhi posisi tawar Indonesia di tingkat global. Negara yang terlihat tidak solid secara internal akan relatif sulit membangun kredibilitas di mata internasional, karena mereka juga memperhitungkan stabilitas domestik sebagai bagian dari kalkulasi kerja sama.
Kritik dan sinisme adalah dua hal yang berbeda. Kritik adalah bentuk evaluasi yang bertujuan memperbaiki, sementara sinisme mengarah pada delegitimasi tanpa menawarkan alternatif. Kritik memperkaya diskursus kebijakan, sedangkan sinisme berisiko mereduksi kompleksitas jadi sekadar public distrust. Dalam konteks diplomasi, perbedaan tersebut krusial karena menyangkut bagaimana sebuah bangsa memandang dirinya sendiri di tengah dunia yang kompetitif.
Karena itu, sekali lagi, narasi yang melabeli diplomasi Presiden Prabowo hari ini sebagai omon-omon jelas punya kepentingan politik; tidak netral. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif, persepsi merupakan bagian dari kekuatan. Ketika persepsi internal melemah, dampaknya tidak berhenti di dalam negeri, namun juga turut membentuk bagaimana Indonesia diposisikan dalam percaturan global.
Mari benahi kepercayaan dalam negeri, agar Indonesia juga dipercaya secara internasional. Mari dukung diplomasi multi-alignment, agar tuduhan omon-omon tadi terbantahkan sepenuhnya. Presiden Prabowo telah menjawab semua tuduhan dengan hasil diplomatik yang baik untuk Indonesia, terutama dalam sektor energi, yang hari ini menjadi katalisator gejolak geopolitik. Namun, suara-suara sumbang para pemecah-belah Indonesia akan terus berdatangan. Untuk itu, hanya ada satu kata: lawan.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
